MENGAPA RAGU ADILI SOEHARTO?

Keinginan Presiden RI SBY  untuk menyelesaikan kasus Soeharto secara   hukum menorehkan sejarah  penegakan hukum signifikan. Saat Soeharto dalam keadaan krisis, keberanian dan sikap tegas SBY sangat diperlukan demi kepentingan kolektif bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebab, apakah pemerintah dan masyarakat memberikan pemaafan atau membawa Soeharto ke pengadilan tetap tidak ada yang tidak bertumpu pada peraturan hukum. Pemberian grasi, amnesti dan rehabilitasi oleh Presiden diatur dalam UUD 1945. Bahkan, sikap Presiden SBY juga tampak jelas tunduk pada tuntutan moral dan etika masyarakat internasional. Di negara-negara yang kesadaran hukumnya tinggi, pengadilan bukanlah tempat dimana seseorang pesakitan menjadi terhina. Pengadilan adalah tempat dimana kebenaran dan keadilan dapat  diuji secara pasti dan terukur bagi semua (justice for all) menjadi awal yang baik. Sehingga keraguan untuk melanjutkan niat tersebut tidak perlu.

Dalam sejarah kepemimpinan negara-negara modern tercatat banyak pelajaran dan praktek hukum berharga. Sekitar tahun tujuh puluhan, Richard Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat juga diadili karena terlibat skandal korupsi, Water Gate scandal. Kim Dai Young, mantan Presiden Korea Selatan pernah diadili dalam dugaan korupsi sekitar pertengangan tahun sembilan puluhan. Begitu juga Agusta Pinochet, mantan Presiden Chili, juga diadili terkait dengan kasus korusi dan pelanggaran HAM.

Ketiga pemimpin tersebut ditemukan salah (found guilty) oleh hakim-hakim terhormat di pengadilan. Sanksi hukum pun tidak dapat dielakan oleh mereka. Tetapi, dalam kenyataannya, sanksi tersebut tidak sempat memupus  reputasi baik dan martabatnya. Mengapa? Karena masyarakat dan pemerintah, secara simultan memaafkan dengan tulus, tanpa dendam setelah proses hukum dijunjung tinggi.

Sikap dan keinginan Presiden SBY untuk menyelesaikan secara hukum dan sekaligus  memberikan pemaafan kepada Soeharto adalah jelas mendapatkan pembenaran yuridis. Ia menjalankan  kekuasaan dan kewenangan dalam negeri  (domestic jurisdiction).  Dibalik nyali keberanian untuk segera mengadili Soeharto, sesungguhnya merupakan jawaban yang menncerahkan. Tentu saja, ”penyelesaian adat” bukan hukum adat tidak termasuk kategori penyelesaian dengan koridor rute of law.

Manakala langkah hukum ditempuh, tudingan perlakuan diskriminatif pemerintahan SBY terhadap Soeharto juga akan dengan sendirinya terjawab. Pertama, memang ada betulnya kehendak untuk menyelesaikan kasus Soeharto secara hukum tidak harus selalu dibawa ke pengadilan. Tetapi, dalam konteks paradigma hukum Indonesia yang positivistik, proses pengadilan hendaknyaa harus menjadi keniscayaan yang diprioritaskan. Jajak pendapat menujukan bahwa , masyarakat setuju  dihentikan jauh lebih besar prosentasenya (52%) dibandingkan  setuju proses hukum (49 %). Tetapi, prosentase kecil yang setuju proses hukum tidak dapat disepelekan (Kompas:14/1). Tokoh kharismatik Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, dan Amin Rais sebagai tokoh reformis  tetap menuntut proses pengadilan di lanjutkan (Kedaulatan Rakyat: 16/1/08). Itu artinya, dukungan positif atas pilihan SBY cukup kuat

Kedua, pentingnya SBY menindak lanjuti kasus Soeharto ke pengadilan juga tidak lepas dari ingatan kolektif masyarakat yang tidak mudah dilupakan masyarakat (collective remeberence). Peluang ini menjadi sangat stategis dalam politik pencitraan. Tiga Presiden sebelumnya, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan juga Megawati sangat terbatas kemampuan dan peluangnya. Sehingga mereka tidak sempat menyentuh kasus Soeharto. Karena itu, menjadi tepat jika sikap tegas dan berani SBY tersebut segera dipancangkan agar TAP MPR XI tahun 1998 diimplementasikan secara kongkrit. Memang batas waktu dari TAP MPR tidak disebutkan, namun waktu 10 tahun untuk membiarkan kasus tersebut berlalu merupakan sikap inkonstitusional.

Suara reformasi untuk mengadili Soeharto merupakan kesepakatan bersama, atau semacam kontrak sosial.  Suara masyarakat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) yang wajib dipenuhi. Apalagi situasi keamanan dalam negara saat ini cukup kondusif. Ketidak mampuan merealisasikan janji tersebut akan semakin tegas memperlihatkan status kroni sebagai alasan yang perlu dicegah. Adanya bukti pemenuhan janji atas TAP MPR XI tahun 1998, sebagai wujud  penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting direspon. Dalam pendekatan teologi Islam, janji atau kesepekatan itu wajib dipenuhi dan dipatuhi (Aufuu bil ’uqud) aspirasi nilai-nilai dari hukum yang hidup SBY (Living Law) juga telah diakomodir.

Sebaliknya, secara sosiologis, manakala tuntutan reformasi tidak tidak terlaksana, timbul kekosongan penegakan hukum yang akan diganti oleh tangan-tangan kekuasaan non negara (vacuum of of law acted by  non-state actor) biasanya timbul dalam perilaku kekerasan. Bentuk balas dendam terselubung yang teroganisir (collective organized vengeance). Upaya mencegah kesan diskriminatif atau ketidakhadiran keadilan sebagai tujuan hukum dari masyarakat dapat mendorong timbulnya kekerasan masal sebagai corak balas dendam yang harus dicegah. Isyarat Sri Sultan HB X bahwa masyarakat kebanyakan yang pernah terlukai dan ternodai belum tentu memaafkan harus menjadi alasan rasa keadilan SBY dalam menindak lanjuti penegakan hukum, atas kasus Soeharto.

Ketiga,  tidak kalah pentingnya adalah perlunya SBY mendorong Jaksa Agung membawa kasusnya, baik dalam kasus perdata maupun pidana atau HAM lainnya. Memang dari aspek kemanusiaan dan nilai-nilai budaya dapat dimaklumi jika SBY ragu atau pekewuh terhadap Soeharto. SBY dan Soeharto memiki kesamaan latar belakang. Mereka berdua Mantan Jendral TNI, bersuku Jawa, beragama Islam, sama sama dalam kultur politik orde baru juga masih sama-sama hidup. Memproses Soeharto bukan berarti mempermalukan. Justru memposisikan derajat dan martabat mantan Kepala negara atas jasa-jasa yang baik tidak bercampu dengan yang buruk. Agar dikemudian hari, tidak lagi kita temukan seseorang mantan Presiden yang statusnya tidak jelas. Cukup sedih dan prihatin jika nasib Presiden Soekarno berstatus tahanan hingga wafat akan juga menjadi presenden hukum bagi Soeharto.

Keempat, jika memang TAP MPR XI tahun 1998 lebih mengutamakan pada gerakan reformasi untuk mengembalikan uang pribadi Soeharto dan keluarganya menjadi kekayaan negara, maka opsi penyelesaian perdata harus diutamakan. Sehingga opsi lain, seperti forum mediasi diluar pengadilan, win-win solution, sebagaimana pernah diusulkan oleh Kejagung Hendarman, dan kemudian ditolak oleh OC Kaligis tidak perlu dilaksanakan. Terlalu lama, masyarakat menanti kapan semua warga duduk sederajat di depan hukum (equality before the law) mestinya saat ini waktunya.

Biarlah pengadilan yang menentukan benar salahnya kasus terebut dan bagi hakim-hakim yang menggelar persoalan harta kekayaan Soeharto. Semoga kesombongan sebagian pengacara Soeharto juga dapat memperoleh pelajaran berharga yang dinilai masyarakat. Kepedulian hakim atas rasa keadilan masyarakat ketimbang pada norma hukum yang tidak ada keadilan adalah kesempatan berharga. Dorongan politik Presiden SBY untuk menegaskan tekadnya untuk membawa kasus Soeharto ke pengadilan tidak sekedar ucapan tapi diperlukan tindakan. Secercah harapan penegakan hukum berkeadilan atas Soeharto isyarat asa SBY ke depan mendapat dukungan masyarakat.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s