MENYOAL INTEGRITAS KEJAGUNG RI

Citra Kejaksaan Agung RI memang belum beruntung di ranah kinerja pelayanan publik. Hasil Survey KPK terhadap 30 Departemen menyebutkan bahwa, Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan Mahkamah Agung tergolong tiga institusi penegak hukum kurang baik integritasnya. Jika data yang diumumkan KPK benar, mengapa Kejaksaan yang selama ini sedang dipergunjingkan tidak masuk dalam survey tersebut.

Praktek penyuapan yang mestinya dihindari, justru dilakukan Urip Tri Gunawan (UTG). Ia tertangkap tangan, 2 Maret 2008 ketika menerima uang suap dari Arthalita Suryani sebesar Rp. 6,1 milyar. Usut punya usut UTG hanyalah korban dibalik skenario besar. Karena tuntutan publik Hendarman Supandji memberhentikan Kemas Yahya R sebagai Jaksa Muda Pidana Khusus, dan M.Salim sebagai Kepala Penyidikan Pidana Khusus.

Putusan yang dibuat mendahului pembuktian kesalahan bagi pelaku juga menuai kontroversi. Dugaan adanya persekongkolan atau konspirasi dalam pembebasan kasus BLBI mulai terdeteksi. Tak luput 23 orang Jaksa juga turut menjadi sasaran penyelidikan dan penyidikan KPK. Ada tidaknya kesalahan yang dibebankan pada kelompok persekongkolan tersebut menjadi penting. Namun, tentu tidak mudah dilakukan mengingat elemen-elemen terkait saling mengunci.

Robert B. Seidman (Law, Order And Power: 1971. 227), mengemukakan konspirasi dipandang sebagai fenomena mental dalam kejahatan oleh seseorang atau pejabat yang secara diam-diam membuat kesepakatan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dapat menyembunyikan pelaku kejahatan sebenarnya. Situasi ini mengakibatkan polisi dan jaksa dan hakim di pengadilan tidak mudah mengungkap kesalahan pelaku.

Karena itu, komitmen yang tinggi bagi polisi dan jaksa sangat diperlukan untuk mencegah ancaman bahaya konspirasi. Bukan saja kejahatan konspirasi bertentangan dengan moral publik (the crime of conspiracy againt public moral) sebagai tugas utama jaksa. Lebih berbahaya lagi, konspirasi cenderung memberi polisi dan jaksa peluang menggunakan kebijakan yang menyesatkan.

Tertorehnya citra buruk Kejaksaan Agung membuat Hendarman Supandji turut berduka. Presiden SBY juga mengakui sangat prihatin dan karenanya ia meminta Kejagung agar semua yang terlibat diusut. Syamsul Nursalim terlibat kasus pelunasan utang senilai Rp. 37 Milyar dan Anthony Salim senilai Rp. 52 Trilyun terkait dengan korupsi kasus BCA dan BDNI. Sebagaimana halnya, MA waktu lalu, itupun KPK menggeledah Gedung Bundar Kejagung. Jika dikaitkan dengan pengemplang (obligor-obligor) yang tak tersentuh hukum tentu tidak ternilai jumlah kerugian tersebut.

Usulan pengganti pejabat Kejagung tampaknya belum disetujui Presiden. Sampai saat ini, dua jabatan Kejagung tersebut masih kosong, meski telah diusulkan dua nama penggantinya. Semoga sikap penundaan tersebut didasarkan pada argumen yang jelas.

Misalnya, Kapolda DIY meragukan integritas moral, ME sebagai pengganti Kemas Rahman. Ia terindikasi melakukan plagiasi atas karya disertasi Doktor pihak lain.(Kedaulatan Rakyat, 01 April 2008). Plagiasi adalah bentuk kejahatan akademik tentang kebohongan ketidakjujuran informasi yang setali dengan kejahatan korupsi. Karena itu, suara Kapolda DIY mestinya harus menjadi bahan pertimbangan Presiden SBY.

Bagaimana kejahatan konspirasi dikalangan penegak hukum, khususnya di kejaksaan dapat diperbaiki di masa mendatang. Pertama, reshufle yang dilakukan Presiden SBY November tahun lalu dengan menggantikan Abdurrahman Saleh oleh Hendarman Supandji telah terjadi menandakan adanya perubahan. Meskipun tidak spektakuler, beberapa program Hendarman dalam beberapa bulan telah terbukti nyali keberaniannya. Kasus BLBI yang selama ini di SP3 kan oleh Kejagung sebelumnya diangkat kembali merupakan good will konstruktif.

Di satu pihak, pilihan Presiden SBY atas Hendarman cukup tepat sebagai Kejagung yang bersih dan tegas. Di lain pihak, pelolosan dua koruptor oleh Tim Kejagung pertanda rentang kendali pengawasan tidak berfungsi. Penerimaan suap oleh UTG merupakan bukti perbedaan visi Kejagung dengan stafnya dalam perang memberantas korupsi sungguh nyata.

Sehingga tidak mengherankan jika Tjipta Lesmana menyimpulkan ada konspirasi dalam kasus BLBI. Kasus ini tercatat kasus yang paling kotor di negeri ini dan sekaligus paling sulit dibereskan karena hampir semua pihak terkena suap (Kompas, Kamis, 13 Maret 2008, Hal.6). Karena itu, dapat dimaklumi, jika wakil ketua DPR RI, Laode Ida juga mengusulkan agar Kejagung diperiksa selain stafnya.

Kedua, kejaksaan merupakan institusi negara yang diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab pada Presiden. Pasal 23 UU No. 16 tahun 2004 Kejaksaan RI. Selanjutnya tugas dan kewenangannya antara lain sebagai penuntut umum (Public Prosecutor), mewakili negara dalam melakukan penuntutan atas pelanggaran dan kejahatan di Pengadilan.

Dua tugas di pundak kejaksaan yaitu pengacara negara dalam urusan keperdataan (private attorney) dan penuntut umum dalam persoalan pidana (public prosecutor) tidaklah mudah. Tugas dan kewenangan jaksa yaitu melindungi kepentingan umum (is to protect public interest) yaitu hak seseorang yang terampas akibat perbuatan orang lain yang melawan hukum. Sedangkan gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa hanya ketika mereka mewakili kepentingan umum atas nama negara (Antonio A. Oposa Jr., Lawasia Journal. 1998: 64). Suatu tugas dan perjuangan mendahulukan kepentingan publik lebih utama dari kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan demikian tugas jaksa jelas tidaklah ringan dalam situasi apapun. Apalagi ketika kejaksaan harus berhadapan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), jaksa-jaksa yang luar biasa yang diperlukan memegang amanah kepentingan publik.

Karena itu, pengalaman pengangkatan seorang Kejagung oleh Presiden ke depan seharusnya tidaklah hanya didasarkan pada pertimbangan kemampuan konseptual dan lapangan individual. Tetapi, Presiden harus pula memberikan kepercayaan penuh akan kemampuannya kerja kolektif dalam memperjuangkan visi memberantas korupsi.

Ketiga, dugaan konspirasi penegakan hukum yang terjadi di internal Kejagung terkait dengan penutupan kasus BLBI mestinya harus direspon kritis dan positif dengan investigasi tidak dilakukan oleh Kejaksaan sendiri. Nilai obyektifitas dari penyelidikan terhadap 23 Jaksa yang terlibat dapat meminimalisir kecurigaan jika dilakukan oleh KPK. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK jauh lebih baik, mestinya membuat kejagung membuka diri dan hati untuk menyerahkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pembebasan BLBI di Kejagung.

Selain itu, dugaan konspirasi KPK dengan Kejaksaan Agung juga timbul ketika institusi Kejaksaan tidak tergolong survey dengan status integritas baik atau buruk. Isu tersebut tidak perlu ditakuti Ketua KPK. Tampaknya survey KPK tersebut dilakukan pada masa Antasari Azhar masih bertugas di Kejaksaan Agung. Sehingga tugas KPK untuk menuntaskan perselingkuhan pelolosan kasus BLBI di Kejagung sungguh dinantikan.

Bahaya besar kejahatan konspiratif hanya akan dapat dibuktikan kesalahan pelakunya jika penegak hukum polisi, jaksa dan hakim memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi tuntutan moral publik. Kejahatan persekongkolan terkait dengan pelolosan kasus BLBI terjadi di Kejagung, tidak mungkin kesalahan hanya pada aktor-aktor yang secara langsung terlibat dalam penanganan tingkat teknis.

Inilah sesungguhnya peluang bagi Kejagung untuk memelihara integritas dirinya. Menunda pelantikan dua kandidat pejabat Kejagung oleh Presiden SBY terkesan lamban. Tetapi, menunggu calon-calon yang komitmen pada kepentingan negara dengan penuh kepastian jauh lebih baik daripada tergesa-gesa, tapi menoreh citra kabinet Indonesia Bersatu.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s