PELECEHAN DIPLOMASI SUTIYOSO DI SYDNEY

Perbuatan tidak terpuji dapat saja terjadi di negeri  modern setingkat Australia. Loyalitas penegak hukum pada kekuasaan tanpa menggunakan akal sehat dan prinsip kehati-hatian ternyata dilakukan oleh dua orang Polisi Federal Australia.  Tanpa izin penghuninya, kedua polisi federal masuk  ke kamar Gubernur DKI, Jakarta Sutiyoso di Hotel Shangri La, Sydney.

Kehadiran mereka bermaksud untuk memohon Sutiyoso menjadi saksi di pengadilan tingkat lokal. Hal ini terkait dengan kasus penyerangan militer Balebo Five di timor Timur, 32 tahun lalu. Terbunuhnya, lima wartawan Australia dipandang ketika itu sebagai Kejahatan Perang sebagamana diatur dalam Den Haag Convention 1948. Juga melanggar Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia Berat, khususnya Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity).  Sehingga kelima orang wartawan asing, dan tiga orang dari Australia  tersebut telah menjadi korban kekerasan militer.

Peristiwa yang sungguh memalukan dan mencoreng  pemerintah Australia tersebut, terjadi pada hari Selasa 29 Mei 2007, khususnya bagi pemerintah Negara Bagian New South Wales. Namun, perbuatan kedua polisi telah mencoreng nama baik pemerintah Australia. Kehadiran Sutiyoso, sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat negara yang hadir dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Negara Bagian New South Wales. Gubernur DKI dan Primier New South Wales  telah bersepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kesepahaman atau MoU tentang Sister City mestinya mendapatkan pengawasan.

Akan tetapi, agenda utama pembicaraan memperbaiki langkah kongkrit MoU tersebut batal. Sutiyoso dan rombongan bergegas kembali ke Indonesia. Tidak mengherankan sekiranya suasana ketegangan hubungan diplomtik kedua negara terganggu. Lapisan masyarakat dengan pejabat pemerintah RI, termasuk Presiden SBY dan anggota DPR RI telah memberikan reaksi keras. Bahkan tidak ketinggalan ancaman menuntut pemutusan hubungan diplomatik itupun sempat muncul.

Tidak urung pemerintah Indonesia melalui, Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayuda mengirimkan surat protes keras pada pemerintah Australia melalui kantor Kedutaan Besar Australia. Ketegangan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Australia,  yang sempat menyeruak pekan, lalu turut sirna. Terutama, setelah Duta Besar Bill Farmer secara resmi meminta maaf secara langsung kepada Sutiyoso, pada 31 Mei 2007 di Jakarta. Namun, tidak berarti bahwa insiden yang sama tidak akan terulang kembali di kemudian hari.

Apakah hikmah dibalik insiden Sutiyoso yang dapat dijadikan pelajaran (lesson learned) berharga agar di suatu ketika tidak terulang kembali? Pertama, tindakan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk melakukan protes keras dan permohonan maaf  kepada pemerintah Australia merupakan tindakan yang tepat dan signifikan. Penggrebegan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso adalah jelas merupakan kesalahan nyata yang tidak dapat ditolerir dalam hubungan diplomatik. Di satu pihak, kesalahan tersebut karena kedua polisi Federal Australia melakukan pelanggaran terhadap Wiena Convention, tentang hubungan diplomatik. Sebagaimana dikemukakan  Luke T Lee, (Consular Law and Practice. Oxford 1991:526) bahwa duta dan kosul dikecualikan dari kewajiban untuk menghadiri undangan menjadi saksi dari pengadilan baik perkara perdata maupun pidana. Dalam pasal 22 Rancangan Penelitian Harvard menyebutkan bahwa negara penerima harus mengecualikan konsul untuk menghadiri perkara keperdataan, baik untuk memberikan kesaksian secara lisan atau tulisan.

Apakah pejabat negara non-diplomatik seperti Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso dalam konteks ini dapat disejajarkan dengan kedudukan Korps Diplomatik? Dalam berbagai ketentuan hukum nasional suatu negara seperti di Inggris, Australia dan juga Amerika Serikat memberlakukan ketentuan bahwa korp diplomatik dikecualikan dari kekuatan saksi. Karena itu, tugas-tugas hubungan antara negara, tidak saja dapat dibebankan kepada anggota misi diplomatik, misi PBB dan organisasi lainnya, da juga beberapa petugas pejebat yang mewakili negara, dikecualikan dari ketentuan tersebut.

Karena itu, kesalahan pemerintah Australia adalah tidak adanya kordinasi antara polisi Federal dengan pemerintah New South Wales di Sydney, merupakan kelalaian yang fatal. Dalam kebijakan hubungan diplomasi di Australia kaidah bahwa kekebalan diplomatik tidak saja dapat diberlakukan bagi korp diplomatik itu sendiri. Tetapi juga, pejabat negara yang menjadi tamu untuk melaksanakan tugas diplomasi memperoleh kekebalan diplomatik.

Lebih ekstrim lagi bahwa pemerintahan Australia mengakui perlakuan anggota LSM untuk dapat memegang amanah konsular. Bahkan beberapa petugas dari  organisasi non-pemerintah dapat dipercayai untuk memerankan tugas dan fungsi konsular (Even officials of non-governmental entities may  be entrusted to perform consular functions). Konsekuensinya, Sutiyoso dan Tim seharusnya dapat memperoleh perlakukan khusus sebagaimana kedudukan korps diplomatik.

Kedua, isu berbau politis hubungan Indonesia dengan pemerintah Australia tidak dapat sepenuhnya melepaskan dirinya dengan warisan sejarah  pemerintahan Orde Baru. Pelanggaran HAM Berat  (Gross  Violation of Human Rights) merupakan isu sensitif seperti, kasus Tanjung Priok 1983,  Pembunuhan Misterius 1983-84, Kasus Warsidi, Lampung 1986, dan kasus di Timor Timor sejak tahun 1975 di Balebo, kasus Dilli November 1991 dan Pro-Integrasi Timtim,1999.

Sederet peristiwa berdarah tersebut, sampai sekarang tidak terhapus dalam daftar pelanggaran HAM di Komisi HAM Internasional. Peristiwa tersebut juga telah menjadi ingatan kolektif sebagian aktifis HAM, khususnya orang-orang Timor Timur yang menjadi warga negara Australia. Sehingga tidak mengherankan jika beberapa pejabat militer yang pernah bertugas di Timtim pada masa orde baru tidak akan pernah terlupakan dalam aktifis HAM internasional.  Asas-asas pemaafan (impunity), dan juga batas lewat waktu (veryaring) terkadang tidak dapat diberlakukan pada pelanggaran HAM.

Situasi ini semakin kuat ketika, Statuta Roma 1998, mengamanahkan adanya yurisdiksi pengadilan yang luas (Extended Jurisdiction) telah diberlakukan secara internasional. Sehingga tidak ada alasan bagi negara-negara yang meratifikasi untuk memproses secara hukum bagi warga negara manapun.Menurut pakar hukum Pidana Internasional,  Bassiouni (Bruce Broomhall. International Justice and the International Criminal Court 2003:111) kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan internasional yang memiliki yurisdiksi universal. ”Suatu atau negara manapun memiliki kewajiban alternatif untuk melakukan penututan atau mengekstradisi. Penuntutan merupakan suatu ketentuan yang didasarkan kepada kesadaran negara semata, tetapi juga pada kemampuan negara tersebut untuk mengadili secara  efektif dan berkeadilan”.

Meskipun pejabat-pejabat RI yang melakukan tugas-tugas kenegaraan keluar negeri memiliki hak kekebalan diplomatik, tidak semua negara dapat merealisasikannya bilamana ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu,  pemerintah Indonesia, khususnya aparat keamanan dan juga intelejen RI dan juga Menteri Luar Negeri seyogyanya melakukan konfirmasi ada tidaknya resistensi, khususnya mantan TNI yang akan melakukan kunjungan ke luar negeri.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s