PENGAKUAN AUSTRALIA TERHADAP PAPUA

Upaya untuk mencairkan kebekuan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Australia masih terus berlangsung. Pemberian visa terhadap 42 orang awal Papua Maret lalu 2006 telah menjadi pemicu retaknya hubungan kedua Negara. Sebagai sikap kekecewaan, pemerintah Indonesia menahan Duta Besarnya ke Canberra. Sebab, pemberian visa oleh pemerintah Australia telah melungsur kode etik diplomasi klaim 42 orang Papua yang melarikan diri ke Australia atas dasar motif pengungsi tidak memiliki dasar hukum. Situasi ini di Papua sampai saat ini tidak ada peristiwa yang dapat menimbulkan gelombang pengungsi.

Pemberian visa oleh pemerintah Australia pada 42 Papua itu menimbulkan kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia. Dalam forum Dengar Pendapat di DPD RI 23 Mei lalu, tentang otonomi khusus Papua. Namun, keterlambatan sikap dari kedutaan besar RI di Canberra pahit disayangkan. Peristiwa orang-orang Papua lari ke pulau Chrishmas Island sudah berlangsung sejak Januari. Sehingga isu yang muncul ini dan menganggu hubungan Indonesia-Australia tidaklaj perlu terjadi. Wiranto dan Amien Rais mengkhawatirkan keterlibatan orang-orang asing di Papua. Sebab, Timor Timur lepas dari Indonesia masa lalu berawal dari penerimaan suaka politik Timtim di Australia atas Papua. Sehingga mereka kemudian dapat melaporkan Indonesia ke Komisi HAM Internasional.

Kini, pemerintah Indonesia dengan Australia sedang  berupaya untuk mencairkan hubungan itu. Pertama, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, 21 Mei, di Sydney menyatakan bahwa pemerintah Australia akan mengakui secara formal kedaulatan Indonesia atas Propinsi Papua. Kedua, kedua negara mempersiapkan perjanjian kerjasama keamanan. Sikap intervensi dan pro-aktif Australia itu juga terbaca dari tawaran Australia dengan Selandia Baru akan mengirim tentara ke Timor Leste. Alexander Downer telah mengontak Menlu Timor Leste, Ramos Horta (Republika, Rabu, 24 Mei 2006, Hal: 9).

Apakah sikap  Australia untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua akan merupakan solusi yang sigsifikan atas kelangsungan hubungan diplomatik kedua negara ke depan?. Meskipun, persoalan yang dihadapi kedua negara tidak dapat dijawab dengan hitam atau putih, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai tawaran kerjasama Australia..

Pengakuan Bukan Kewajiban Internasional

Mengapa Indonesia perlu mewaspadai tawaran diplomasi Menlu Australia untuk mengakui kedudukan Papuas ebagai wilayah Indonesia dalam undang-undang Asutralia. Pakar hukum internasional, seperti J.G. Starke, Brownlie, Martin Dixon, dan Malcolm, menegaskan bahwa pengakuan (recognition) suatu negara terhadap lahirnya negara baru, pemerintahan baru atau kedualatan teritorial bukan merupakan kewajiban internasional. Dengan begitu, janji Australia atas Papua tidak perlu direspon serius.

Setiap negara memberikan pengakuan atas keberadaan suatu negara atau pemerinthan baru, dan kedaulatan teritorial lebih dipengaruhi oleh motif politik. Pertimbangan untung rugi bagi kepentingan nasional suatu negara untuk mengakui sangat penting. Oleh karena pengakuan negara bukan merupakan kewajiban internasional, maka tingkah laku negara (state behaviour) yang bilamana tidak mematuhinya negara-negara tersebut tidak dapat dikenai sanksi.

Beberapa kali Perdana Menteri Taiwan bersama rombongan singgah di Indonesia, Batam dan Bali dan baru-baru ini pemerintah Indonesia tidak  memberikan penyambutan formal atas kehadirannya. Taiwan berkedudukan sebagai suatu wilayah RRC yang berada dalam pengawasan kolonial Inggris sejak sebelum peristiwa oleh Inggris ke RRC tahun 1996..

Sikap pemerintah Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat sesuingguhnya sangat terkait dengan kebijakan one china policy (hanya ada satu negara Cina). Namun, dalam realitas politiknya, bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya mengakui kedaulatan RRC atas Taiwán, tanpa disertai pengakuan formal. Jika  pemerintah Indonesia mengakui secara formal pemerintah Indonesia tentu saja akan rugi.

Upaya untuk mengutamakan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan RRC tidak sekedar adanya ikatan emosinal pendudukan Indonesia berketurunan Cina. RRC memiliki peranan penting dalam menciptakan posisi tawar Indonesia di mata internasional. RRC telah beberapa kali menjatuhkan veto atas resolusi  DK PBB merupakan alasan mengapa tidak mau mengakui Taiwan.

Daya ikat hukum internasional untuk mengakui atau tidak mengakui kedaulatan negara tersebut sama saja. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa Indonesia, secara de-facto dan de-jure, tidak akan melepaskan hubungan diplomatik atas RRC dan Yugoslavia yang telah terpilih sejak orde lama dan juga pemerintahan orde baru.

Perjanjian Bilateral  Kerjasama  Keamanan

Gagasan Menteri Luar Negeri Australia untuk membuat perjanjian bilateral kerjasama keamanan dan merancang undang-undang yang akan memuat pengakuan formal atas Papua perlu disikapi oleh pemerintah Indonesia secara cermat. Menurut Internasional Law Convention on 1969, persoalan itu timbul, bukan sekedar permainan yang dapat dipertahankan.

Pengakuan formal kedaulatan RI atas Papua bukanlah tidak tergolong aspek juridis mengikat. Peletakannya dalam UU Australia juga tidak dapat dijadikan jaminan, termasuk upaya untuk membuat  perjanjian bilateral kerjasama keamanan  tidak terlalu banyak diharapkan. Beberapa alasan yang dapat dikedepankan antara lain sebagai berikut.

Pertama, dari segi hukum hubungan internasional, khsusunya implementasi prinsip kesederajatan negara berdaulat (equality for sovereginty state principle) perjanjian agaknya tidak seiring. Pemerintahan Australia  menempatkan dirinya sebagai negara dengan kultur politik Barat. Indonesia sebagai negara tetangga abadi (forever neigbour country) dipandang sebagai Negara tidak sejajar. Sebab, kedua negara memiliki perbedaan dalam anti politik, pemerintahan (clean government), ekonomi, penegakan hukum dan HAM, serta pertahanan dan keamanan.

Terkadang pemerintah Australia menempatkan  dirinya sebagai negara polisionil dalam konteks keamanan di Asia dan Pacifik. Pernyataan Alexander Downer yang menegaskan bahwa Australia menggugat pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan HAM membuktikan sikap polisionil tersebut. Tentu saja, hubungan  diplomasi standar ganda (double standard) yang mestinya dicegah tidak dapat ditutup. Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia akan dapat menerima tawaran jika diawal perundingan pemerintah Australia merasa superior. Kemurahan hati Australia terhadap suaka politik untuk tidak akan dikaitkan dengan  isu politik terkesan menggurui pemerintah Indonesia. Sikap seperti itu, adalah jelas menghambat upaya pencairan kebekuan hubungan diplomatik kedua negara. Oleh sebab itu, perjanjian bilateral kerjasama keamanan antara Indonesia dengan pemerintah Australia mestinya jelas. Misalnya, objek kemanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya laten terorisme.

Kedua, kehendak pemerintah Australia untuk  memberikan pengakuan formal kedaulatan Inodnesia atas Papua melalui perjanjian kerjasama bilateral tentang keamanan. Undang-undang yang memberikan jaminan atas kedaulatan Indonesia atas Papua juga tidak dapat dpegang. Pengakuan formal atau de jure dan juga de-facto sejatinya tidak memiliki daya laku yang mengikat. Dalam kenyataan hubungan diplomasi, pencabutan pengakuan oleh salah satu pihak terkadang tidak dapat memulihkan ketegangan hubungan.

Lebih aneh lagi, tawaran pengakuan formal akan dimasukkan dalam undang-undang Australia merupakan kebohongan besar. Penjaminan pengakuan formal yang akan dicantumkan dalam UU Australia kesannya bukan merupakan leap service atas pesoalan model diplomasi yang berstandar ganda. Tidak ada ketentuan hukum yang membernarkan suatu negara dapat dijadikan sumber bagi negara pihak, jika terdapat suatu pengingkaran.

Tahun 1975, pemerintah Australia di bawah Goh Whitlem mendukung okupasi Indonesia atas Timor Timur. Namun, setelah itu, Australia tanpa merasa berdosa, justru menjadi pendukung utama dari pelepasan Timtim dari propinsi Indonesia tahun 1999. Kesediaan pemerintah Australia untuk mengirimkan militer ke Timor Leste adalah wujud ekspansi teritorial yang juga dapat dilakukan ke Papua. Karenanya, bagi pemerintah Indonesia, usulan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Indonesia atau Papua, bukan merupakan objek dari perjanjian bilateral.

Hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia acapkali bermuka dua. Karena itu, kehendak pemerintah Australia, melalui Menlu untuk memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas Papua seyogyanya harus diwaspada Politik Luar Negeri standart ganda Australia, mengisyaratkan pemerintahan SBY perlu memberdayakan kualitas hubungan diplomasinya.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta..

***************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s