PERAN MENLU DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Asmar Oemar Sholeh meyakini perlunya pemerintah memperkaya visi dan pendekatan hukum komprehensif dalam memberantas KKN. Tentu saja asumsi itu terkesan benar jika penegakan hukum dimaksudkan sebagai upaya menangkap, mengadili dan menghukum koruptor. Padahal tugas penegak hukum mestinya bukan hanya itu yang diharapkan.

Rakyat menghendaki harta kekayaan negara yang sempat dijarah koruptor dapat dikembalikan, selain pelakunya dijatuhi sanksi hukuman. Padahal tidak sedikit jumlah uang yang tersimpan di bank-bank mancanegara. Untuk itu, Presiden terpilih selain perlu segera menetapkan Kejagung, Polri, dan Menkeh juga Menteri Luar Negeri. Agar keterbatasan wewenang penegak hukum di tingkat internasional dapat terpecahkan.

Tidak diragukan komitmen SBY-JK dan kabinetnya untuk perang melawan korupsi. Sebagai representasi kekuatan masyarakat, Syafi’i Ma’arif (Muhammadiyah), Masdar Masudi (NU), HS.Dilon dalam (Executive Direction Patner Ship Governance Reform), mengusulkan pentingnya memilih Polri, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman (31 Agustus 2004). Bilamana Presiden mendengar suara nurani tersebut, sungguh strategis apalagi jika dicanangkan dalam program pemberantasan KKN.

Integritas Moral dan Profesionalisme
Pengangkatan Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman dan Menlu untuk diprioritaskan, dapat menimbulkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap kabinet baru. Namun, tidaklah mudah memilih SDM-SDM yang berkualitas dari tiga institusi tersebut yang memiliki kesamaan persepsi dalam pemberantasan korupsi. Hal utama yang diprioritaskan adalah integritas moral, seperti kejujuran, keberanian, kemudian kompempetensi ilmu dan pengalaman.

Pertama, penegak hukum yang jujur dan bersih saat ini merupakan hal yang langka. Bukan saja karena SDM mereka tidak terlibat dalam praktik KKN. Lebih dari itu, mereka juga semestinya tidak memiliki perasaan hutang budi (Gratitude of Indebtedness) dengan penguasa korup sebelumnya. Kegagalan pemerintah Megawati dalam pemberantasan KKN tidak dapat dipungkiri. Di masa pemerintahannya, KKN terbukti lebih dahsyat dan sangat berani. Rasa ‘pakeweuh’ sebagai akibat hutang budi dan hilangnya budaya malu telah menjadi penghambat upaya pemberantasan korupsi.

Kedua, perilaku jujur bagi penegak hukum tidak dapat diandalkan tanpa keberanian. Satjipto Raharjo, dalam suatu media mengkritisi pandangan Presiden Megawati yang menyanjung peran Kejaksaan Agung. Sementara ia mengabaikan sikap berani sebagai faktor yang sangat menentukan. Laporan BPK menyebutkan kasus KKN sebesar Rp 166 Triliyun. Bahkan penyimpangan intansi kekayaan negara yang tertinggi justru terjadi di Kejaksaan (51.80%). Beralasan memang sekiranya pemberantasan KKN oleh kejaksaan diragukan. Terbongkarnya 43 anggota DPRD di Sumatra Barat tidak lain karena keberanian Kelompok Peduli masyarakat Sumbar. Gerakan moral tersebut mendorong penegak hukum menjadi lebih progresif. Itu artinya, ada kesangsian untuk mengangkat Kejaksaan Agung karier. Sementara, jika diangkat dari non karier dipastikan resistensinya akan tinggi.

Ketiga, tugas polisi, jaksa, dan hakim profesional tidak akan dapat membongkar korupsi yang sifatnya konspiratif. Kemampuan menguasai hukum positif termasuk UU Korupsi yang dangkal tentu saja tidak sebanding dengan kompleksitas kejahatan korupsi yang fenomenal. Kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antara tiga penegak hukum justru membuat peluang untuk suap menyuap sulit distop.

Di era global, kejahatan korupsi telah mengalami perubahan fundamental. Ini mengingat status korupsi tergolong kejahatan kemanusiaan lintas negara (transnational organized crime). Misalnya, kejahatan money laundring, drug traffiking dan ilegal weapon transaction. Bilamana Presiden terpilih lalai untuk mempertimbangkan kemampuan petinggi penegak hukum berkomunikasi dalam bahasa asing, khususnya Inggris, sungguh hal ini menjadi sebuah masalah.


Melibatkan Menlu Dalam Pemberantasan Korupsi

Upaya melibatkan Menlu dalam pemberantasan korupsi terkesan tidak lazim mengingat institusi ini berada di luar jajaran penegak hukum. Akan tetapi, sangat dibutuhkan dan perlu dihadirkan dari latar belakang yang jujur dan bersih dan anti-KKN. Sebab, alangkah naifnya jika para koruptor dan konglemerat hitam yang berada di luar negeri tidak tersentuh hukum. Dalam kasus BNI di Jakarta, negara telah dirugikan sekitar 1,7 Triliyun, dan uang tersebut yang mungkin tersimpan di Bank Singapura. Sama halnya, upaya Menkeh mengejar harta kekayaan negara yang dijarah koruptor Hendra Rahardja juga tidak memetik hasil. Andi Ghalib, mantan Jaksa Agung juga mengejar harta Soeharto di Swiss juga tidak jelas hasilnya. Kegagalan itu tentu bermula dari pemikiran monolitik tentang pemberantasan korupsi yang hanya melihat konteks hukum lokal dan mengabaikan aspek internasional.

Bilamana pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum dipandang tidak komprehensif, maka pendekatan melalui perjuangan diplomasi menjadi sangat penting. Apalagi bilamana dikaitkan dengan keinginan mengembalikan harta kekayaan negara selain proses peradilan yang benar.

Relevansi Menlu dalam pemberantasan korupsi sangat penting dalam memulihkan sebagian krisis ekonomi melalui hubungan luar negeri. Sebagai penghubung negara ke Luar negeri, Menlu mewakili Presiden dalam hal sosialisasi norma hukum internasional. The Convention Against Corruption, merupakan hasil kerja sebuah komite ad hoc, yang dibentuk oleh PBB, tanggal 1 Oktober 2003 di Wina. Konvensi tersebut telah diadopsi oleh lebih-kurang 107 negara. Substansi konvensi internasional tersebut mengisyaratkan negara-negara untuk merumuskan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Againts Humanity). Pemerintah Indonesia telah mewujudkannya dalam UU Korupsi, untuk menempatkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan di Indonesia belum cukup berani.

Kedua, kehadiran Menlu dalam pemberantasan korupsi sangat strategis ketika memasuki babak baru yang progresif. Korupsi tergolong dalam kejahatan internasional Lex Feranda yang nantinya akan setingkat dengan kejahatan pembunuhan masal. Sehingga, pelaku korupsi kakap yang lolos dari proses hukum di negaranya akan dapat diproses di tingkat internasional. Bahkan koruptor yang berada dimanapun dapat di adili oleh pengadilan setempat jika telah menjadi norma hukum. Peluang hukum internasional ini hanya mungkin dapat dimanfaatkan oleh Menlu dan Menteri Kehakiman yang dapat bekerjasama dalam mensosialisasikan konvensi internasional menjadi bagian hukum nasional.

Ketiga, sekiranya sebagian tanggungjawab pemberantasan korupsi disadari oleh Menlu, maka fungsi Menlu sangat jelas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam mengejar para koruptor dan konglomerat hitam yang hidup di luar negeri, hal ini menjadikan kehidupan mereka merasa tidak aman. Agen-agen diplomatik, seperti Duta-Duta besar Konsul-Konsul Jenderal diberbagai negara dapat memainkan tugas diplomatik, termasuk memperjuangkan kepentingan negara dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, perang melawan korupsi melalui upaya diplomasi harus menjadi perhatian khusus. Bilamana penggunaan interpol dan praktek ekstradisi merupakan jalur hukum lintas negara, maka mestinya pendekatan itu bukan satu-satunya alternatif. Kelemahan bergaining dan diplomasi RI terbukti ketika para koruptor yang kabur ke Singapura, China, Taiwan dan negara lain tidak dapat ditindak lanjuti. Swiss sebagai satu-satunya negara yang melindungi para koruptor telah membuka diri untuk dapat mengekstradisi koruptor tersebut. Namun, sekali lagi rendahnya kualitas bargaining position Indonesia terhadap masyarakat internasional menutup perolehan kemudahan yang tersedia.

Di atas pendekatan hukum dan diplomasi oleh Menlu, perang melawan korupsi menjadi impian belaka bilamana tidak didukung oleh jaminan sosial ekonomi bagi para aparat penegak hukum. Menurut Stuart C. Gilman (Law Asia Journal 1998) parameter, antara lain, keterbukaan manajemen keuangan (financial disclosure), standar kode etik (standard of conduct), perlindungan terhadap pelapor (whistle-blower protection).

Berdasarkan pemaparan diatas, akhirnya selamat atas kesiapan SBY-JK untuk menjadi Presiden dan Wapres. Kini yang dinantikan adalah pembuktian janjinya melalui pengangkatan Kejagung, Kapolri, dan Menkeh dan Menlu yang bersih, berani, profesional dan kompeten. Terutama, kehadiran Menlu yang dapat membantu kelancaran penegakan hukum dalam proses pengembalian harta kekayaan negara. Perlunya meningkatkan kemampuan diplomasi bagi Menlu cukup penting, namun mengedapankan hukum sebagai panglima atas politik harus lebih utama.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s