PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI LUAR NEGERI

Nasib TKI di luar negeri tidak selalu sama. Bagi TKI yang berhasil, sanak keluarga dapat merasakan kebahagiaannya. Bukan saja  uang kirimannya dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pendidikan,dan kesehatan.  Mereka juga dapat membangun rumah gedung tembok indah. Tidak sedikit pula diantara mereka bangga ketika mereka mampu menghajikan kedua orang tuanya ke Mekkah.

Namun, tidak sedikit jumlah TKI bernasib mengenaskan katika harus kembali dan diterima keluarga di tanah air. Jika jenazahnya dapat dipulangkan ke tanah air,  kondisi fisik cedera atau lumpuh. Bahkan ada juga diantara  mereka yang menderita gangguan mental berat (mental disorder). Penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan majikan atau oknum agen kerja menjadi penyebabnya fakta buruk TKI di luar negeri.

Beberapa kasus antara lain, Yanti Irianti mati di Saudi Arabia. Dihadapkan pada regu tembak, ia mati karena dituduh membunuh majikannya. Kedua, Fitriani asal Probolinggo Jawa Timur ditemukan tewas  Hongkong.  Ia tewas sebagai akibat 20 tusukan di badannya. Terakhir, Edy  Pribadi Santoso dari Cilacap, Jawa Tengah tewas  karena jatuh terpeleset dari bangunan tinggi di Malaysia.

Komitmen Presiden SBY

Komitmen tinggi  Presiden SBY  telah diperlihatkan ketika ia meminta Departemen Luar Negeri melakukan protes nota diplomatik kepada negara negara yang memperlakukan  TKI tidak manusiawi.  Baru-baru ini, Badawi dengan SBY telah melakukan konferensi pers bersama, tepatnya pada hari Jumat 11  Januari 2007 di Kuala Lumpur.  Komitmen tersebut bukan sekedar karena TKI telah memberikan keuntungan berupa devisa luar negeri, lebih penting dari itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara di dalam dan luar negeri.

Wujud komitmen tersebut telah diperlihatkan melalui beberapa kesepakatan. Pertama, kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan yang  baik bagi TKI. Sehingga manfaat yang diperoleh  bagi kedua Negara dapat dicapai. Kedua, memaksimalkan upaya perlindungan dan  pelayanan hukum bagi TKI. Terakhir, pemerintah Malaysia berjanji akan menindak tegas majikan yang melanggar hak-hak  TKI.

Komitmen SBY untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI telah diwujudkan melalui terbentuknya Badan Nasional Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Suatu institusi negara  yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat, belum lama didirikan pemerintah  Indonesia. Tugas dan fungsi selain melakukan kordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja juga dengan PJTKI, dalam  melakukan pengawasan  dan pengelolaan adminsitrasi dan perlindungan keselamatan TKI.

Karena itu, sekiranya Ketua Himpunan Pengusaha Penempatan TKI (Himsataki), Yunus M. Yamani  berpendapat bahwa penempatan TKI tahun ini kacau balau”. Sehingga target pemerintah untuk menempatkan 750 ribu, dan hanya sekitar 550 ribu orang saja yang dapat diterima. Sehingga tidak terhindarkan jika  devisa Negara yang mestinya dapat diterima sektar Rp 70 Trilyun berkurang sekitar 40 persen. Penurunan devisa negara disebabkan karena kurangnya kordinasi antara BNP2TKI dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemerintah terlalu banyak perhatiannya  pada penempatan tenaga kerja government to government (Jawa Pos, 30 Desember 2007:3).

Menteri Tenaga Kerja, daya tawar pemerintah mulai didengar pihak negara penerima. Sebagai buktinya, selain telah terjadi perbaikan MoU berkaitan dengan peningkatan gaji TKI di luar negeri dan penempatannya yang ditandatangani. Hanya saja, jaminan atas perlindungan Asuransi Kerja belum memperlihatkan penanganan yang handal. Beberapa jasa perusahaan jasa asuransi  Indonesia belum mendapatkan pengakuan atau didaftar di negeri dimana TKI bekerja. Selagi penanganan TKI yang dilakukan masih sektoral, sulit bagi pemerintah atau institusi kerja untuk memperbaiki nasib TKI ke depan.

Peningkatan Daya Tawar Diplomatik

Atas kondisi buruk TKI  di berbagai negara, khususnya Timur Tengah dan negeri Jiran seperti Malaysia dan Singapura  menjadi sangat tepat untuk memerintahkan Deplu atau wakil-wakil diplomatik di negara terkait untuk membuat kebijakan khusus. Tidak saja  untuk melakukan tindakan protes nota diplomatik, tetapi juga melakukan tindakan pembelaan hukum secara benar dan adil.  Sesuai dengan konvensi ILO tentang hak-hak buruh yang harus diberikan bantuan hukum.

Memang buruh migran tergolong yang rentan perlindungan atas hak-hak dasarnya. Kecuali itu, Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Desember tahun1990 telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya (dalam kondisi TKI punya kasus hukum mereka selain punya hak keseteraaan untuk memproses secara hukum (pasal 18), juga tidak menjadi subyek hukum yang dapat diusir dari suatu tempat (pasal 22), mereka juga memiliki hak ikut serta dalam perserikatan buruh (pasal 28) dan memperoleh jaminan sosial yang layak (pasal 28).

Lambatnya proses pertolongan yang dapat dilakukan  pihak wakil-wakil diplomatik RI yang ada di negara-negara tampaknya tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada mereka. Di satu pihak, ketidak mampuan mereka memberikan pertolongan oleh karena terbatasnya kewenangan mereka terkait dengan urusan kedaulatan hukum domestik yang tidak mudah diintervensi oleh aparat pemerintah di kedutaan. Di Keduataan RI di setiap negara pada umumnya tidak memiliki SDM yang  memiliki pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan.

Di pihak lain, jarak tempuh antara kantor Keduataan RI dengan tempat peristiwa terjadi terkadang   tidak mudah  dipantau. Hampir merata, masyarakat di negara-negara seperti timur Tengah dan juga di masyarakat Melayu tergolong masyarakat yang bergengsi Mereka sangat tertutup untuk dapat mengemukakan aib ketika ada suatu keluarga melakukan tindakan melanggar susila.

Tidak sedikit kasus kesusilaan yang dilakukan anggota keluarga majikan di Timur Tengah, juga di negeri jiran, Malaysia dan juga Singapura terjadi tanpa proses hukum. Julukan Indon atau TKI/TKW, kususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga hampir diidentikan dengan  status budak. Sehingga perlakukan majikan yang berlebihan tidak dapat diproses secara hukum. Dalam berbagai peristiwa tragis, TKI/TKW loncat untuk melarikan diri atau bunuh diri dari lantai atas karena perlakuan majikan yang keterlaluan.

Ketika majikan memperlakukan  tidak manusiawi, maka ketiadaan dokumen hukum menempatkan posisi TKI terampas hak-haknya secara wajar. Seperti di Malaysia, dokumen hukum berupa Pasport  milik TKI harus diserahkan kepada majikan. Lemahnya posisi hukum TKI juga tidak dapat diubah oleh karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan dari UU yang berlaku di Malaysia. Situasi ini, tidak menutup diri mereka untuk berbuata nekad, termasuk melawan hukum.

Perbaikan TKI di luar negeri tidaklah cukup dengan kesepakatan kepala negara semata, dan atau dengan membuat nota kesepahaman MoU, lebih penting dari itu adalah mengkatkan daya tawar diplomatik Indonesia di depan negara-negara tetangga. Tindakan tersebut, tidak sekedar dilakukan dengan mempersiapkan SDM  sebagai TKI profesional yang mengetahi hak-hak dasarnya, melinkan juga melakukan  konsolidasi dan kordinasi  internal, terutama antara Menakertrans, diwakili oleh BNP2TKI, Departemen Luar Negeri dan menteri Hukum dan HAM. Jika selama ini di Keduataan Besar, atau di agen-agen Diplomatik lainnya tidak cukup berperan dalam pembelaan hak-hak TKI di luar negeri, maka sudah sepantasnya presiden SBY memikirkan pentingnya  atase hukum dan HAM yang memahami secara kompehensif tentang tindakan advokasi bagi TKI di luar negeri.

Penulis ; Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII dan Dosen FH UII Yogyakarta.

***

One thought on “PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI LUAR NEGERI

  1. Tidak semua tki yang bekerja di luar negeri itu lewat jalur yang legal.. Lalu, bagaimana perlindungan hukum nya jika mereka yang menjadi pekerja, tetapi dengan jalur ilegal? pantas untuk tetap diberi perlindungan atau tidak pak?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s