SBY PERANG MELAWAN KORUPSI

Kesangsian sebagian masyarakat, terhadap Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk memberantas kejahatan korupsi  kini  mulai memudar. Pernyataannya  yang konsisten di berbagai media cetak dan elektronik cukup menggembirakan.   SBY  juga tidak melakukan intervensi kekuasaan pada aparat penegak hukum perlu diapresiasi. Ketakutan  bahkan gerah telah dirasakan  oleh pajabat Negara yang korup sejak program pemberantasan Presiden SBY gencar dilakukan. Kejaksaan Agung RI dan  peran KPK  telah menjadi andalan perang kejahatan korupsi.

Greget perang melawan kejahatan korupsi semakin gencar terutama ketika jaksa Urif Teguh Gunawan tertangkap tangan KPK. Pada saat itu, Ayin (Arthalita) menyerahkan uang tunai sebesar $ US 6000, sekitar  Rp 5.8 Milyard diduga sebagai uang jasa meloloskan kasus, bank BLBI.  Langkah KPK mencokot jajaran Kejagung mnimbulkan goncangan dahsyat psikologis cukup hebat. Jampidsus, Kemas Yahya Rahman, dan Jampid  Bidang Ekonomi dilengserkan.

Kepercayaan  masyarakat kepada Kejagung sempat melorot. Tapi, Presiden SBY tetap mempertahankan Hendarman  sebagai garis terdepan program perang melawan kejahatan korupsi dalam jajaran kabinetnya.  Tampaknya,  perang terhadap koruptor sebagai  pelaku kejahatan luar biasa (sxtra ordinary crime), telah digunakan dua kekuatan senjata  yaitu dengan memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan pemburuan koruptor ke luar negeri, melalui  saluran diplomasi, dan perjanjian ekstradisi. Namun, upaya tersebut belum memperlihatkan hasil karena mengembalikan uang yang dijarah koruptor di luar negeri tidaklah mudah.

Korupsi:  While Collar Crime

Jika ditelusuri secara cermat, korupsi asal usulnya merupakan kejahatan  kerah putih (White Collor Crime).  Pakar kriminolog, Sutherland menyebutkan kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang memiliki tiga dimensi perilaku manusia yang berkaitan. Pertama, suatu kejahatan dilakukan seseorang yang memiliki  status social tinggi (tidak perlu apakah ia  menduduki pekerjaan atau tidak). Dimensi  kedua, kejahatan dilakukan mengnamakan  suatu organisasi. Terakhir, kejahatan dilakukan  seseorang bertentangan dengan kepentingan organisasi.(Mike Maguire,  The Oxford Hand Book of Criminology 1994: 363).

Korupsi, sebagai kejahatan kerah putijh  tergolong suatu kejahatan yang melibatkan tindakan kollektif, juga dilakukan dalam modus kejahatan lintas negara.  (Trans-National

or Organized Crime), kejahatan, dan money laundering., drug trafficiking, illegal Weapon Trading.

Rumusan hukum kejahatan korupsi semakin jelas dan rinci, ketika PBB mengesyahkan Konvensi Anti Korupsi, United Nation Anti Corruption Convention) 2003, Centre for International Crime Prevention, merumuskan kejahatan korupsi sebagai tindakan peberian penerimaan suap (bribary), penggelapan (embezzlement), pemalsuan (fraud), pemerasan (extortion), penyalah gunaan jabatan atau wewenang (abuse of discreation), pertentangan kepentingan ( conflict of interestt), memiliki usaha sendiri (internal trading),  tebang pilih (favoritism), menerima komisi, nepotisme (nepotism), atau sumbangan tidak syah (illegal contribution).

Akibat kejahatan korupsi, menimbulkan ancaman distability, menghancurkan institusi-institusi, nilai-nilai demokrasi, nilai etiks, dan keadilan, dan menghancurakan kelangsungan pembangunan and rule of law.

Komitmen Kebijakan Nasional

Dari pantauan sementara kebijakan nasional perang melawan korupsi era pemerintahan SBY, ada tiga komponen terkait dengan perang melawan kejahatan korupsi patut mendapatkan perhatian.

Pertama, sikap Presiden SBY untuk mempertahankan komitmen taat asas yang atau patuh peraturan hukum terkait dengan pengamalan terhadap kaidah konstitusi. Sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, pasal 27 semua orang berkedudukan sederajat di depan hukum. Komitmen mengamalkan amanah konstitusi secara konsekuen dan bertanggung jawab. Sikap konsisten ini  akan segera memupus kesan tabang pilih dalam penindakan kejahatan korupsi.

Keteguhan hati Presiden SBY terlihat ketika tidak melakukan intervensi pada proses hukum kasus korupsi melibatkan anggota kabinet atau keluarga. Dalam suatu interview di Istana Jakarta,  29 September, Presiden mengatakan,  “saya tak pernah menghalang halangi pemeriksaan apa pun, termsuk terhadap Menteri, termasuk juga terhadap besan saya, Aulia Pohan”. Saya minta semua dituntaskan setepat-tepatnya agar rakyat mendapakan keadilan.

Kedua, komitmen nasional juga telah ditujukan dengan kebijakan “pembersihan di birokrasi”. Tidak kurang dari  tujuh belas Departemen dan Badan Usaha Negara (BUMN) telah diproses secara hukum dalam tahun 2008. Misalnya, Depatemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Separtemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM, Bea Cukai  dan TNI.  Adapun BUMN yaitu Kantor Pos, Pertamina, TVRI, BNI, BI dan Tabungan Asuransi. Tidak luput dari pantauan,  SBY memanggil Kepala Bappenas, Paskah Suzeta dan Menteri Kehutanan, Ka’ban   untuk klarifiksi, apakah mereka menerima uang dari BLBI.

Ketiga, komitmen untuk mengusulkan perubahan atas UU No 28 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi dan pemberian sanksinya, harus semakin  berat. Dalam suatu wawancara, Senin 21 Juli di Jakarta, juru bicanya Andi Mallarangeng, mengatakan bahwa Presiden SBY tak menutup kemungkinan ditajuhkannya hukuman maksimal, berupa hukuman mati bagi koruptor. Karena di Indonesia masih menganut hukuman mati.

Pandangan Presiden SBY tersebut tidak berlebihan mengingat dalam  UU Korupsi, ancaman hukuman mati dimungkinkan bilmana tindakan korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan, darurat dan/atau situasi bencana alam. Secara implisit gagasan Presiden mendapatkan dukungan ketika tujuan pemidanaan mengandung pembalasan (retaliation),  pemulihan tata tertib (restoration). Kesamaan sifat korupsi dengan terorisme sebagai kejahatan luar biasa memperkuat kemungkinan penjatuhan sanksi korupsi dengan hukum mati.

Penelusuran mendalam dalam budaya hukum, menujukan bukti bahwa  hukuman mati diakui oleh sebagian besar hukum kebiasaan (customary law) dari masyarakat tradisional (a law of tribal or traditional society), di belahan dunia.Suku Nur dan Ifago di Afrika, suku dan suku Tausug di Pilifina Selatan. Sebagian  komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia  suku Bugis- Makasar di Sulawesi Selatan mengakui adanya hukuman mati.

Lebih mengherankan lagi Amerika Serikat, sebagai pelopor suara HAM dunia  masih mempertahankan praktek hukuman mati, meski untuk rasial Afro-Amerika dan ras Arabia. Sejak kejahatan terorisme timbul di berbagai Negara, terutama sejak teagedi 11 September 2001, bom terorisme WTC ancaman hukuman mati mendapatkan dukungan.

Hampir tiga puluh (30) dari lima puluh (50) Negara Bagian masih menerapkan hukuman mati. Salah satu hakim Pengadilan di AS, berargumentasi, pelarangan hukuman mati di AS benar-benar belum merupakan putusan bulat, melainkan masih sangat tergantung pada proses evolusi standar nilai-nilai kesusilaan, yang menandai tingkat kedewasaan masyarakat (prohibited forms of capital punishment are not fixed, but rather vary according to evolving standard of decency, that mark progress of a maturing society

Jika keberatan itupun timbul, tampaknya tidak mampu menghilangkan kebijakan Negara untuk menghilangkan hukum mati. Prof Jame Liebman,  Collumbia Law School, bahwa rata-rata kesalahannya adalah sekitar 68%, atau  3 kasus hukuman mati, 2 keputusan dibatalkan karena adanya  kekeliruan fundamental (Charles. J. Ogletree. In Criminal Justice System 2004: 441). Wacana Presiden tentang kemungkinan penjatuhan hukum mati bagi koruptor memiliki dasar argumentasi akademik memadai.

Komitmen  Internasional

Sesungguhnya komitmen bangsa Indonesia secara internasional telah terbukti dalam berbagai peraturan hukum korupsi. Romli Atmasasmita menujukan bukti bahwa Indonesia telah memerangi korupsi sebagai tindakan kollektif kenegaraan. Hal tersebut merupakan kewajiban Negara dan merupakan upaya memenuhi tuntutan dari pasal 29 Deklarasi PBB. (Sekitar Masalah Korupsi  Aspek Nasional dan Internasional 2004: 13).

Dalam Pasal 2. ditegaskan bahwa setiap Negara Pihak berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara indidividual maupun melalui bantuan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan tehnis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan langkah-langkah legislatif

Namun, upaya untuk mengakomodir ketentuan hukum internasional tampaknya belum cukup memadai. Korupsi masih belum secara eksplisit sebagai kejahatan luar biasa, dan  pemerintah Indonesia belum memutuskan penerapan prinsip perluasan jangkauan hukum (extraterritorial) membuktikan kelemahan. Sehingga penegakan hukum, terikait dengan kebijakan mengembalikan uang negara oleh koruptor masih terlihat parsial.

Misalnya, pemburuan harta kekayaan negara telah sejak lama dilakukan seperti leh Kejagung RI Andi Galib ke Swiss untuk mencari tahu harta kekayaan Suharto. Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra ke Australia masa Presiden Abdurrahman Wahid. Praktek tersebut juga diikuti Kejagung Hendarman ke bebrapa Negara di era Presiden SBY,Kejagung RI ke beberapa Negara, seperti Taiwan, dan Singapura. Jauh sebelum itu, Indonesia juga telah menanda tangani perjanjian ektradisi dengan Australia 1992. Namun, tak satupun dari upaya itu membuahkan  hasil.

Karena itu, komitmen internasional untuk memberantas korupsi, dengan memberdayakan saluran diplomasi, peran Menteri Luar Negeri dan pembuatan Perjanjian Ekstradisi seyogyanya dapat ditingkatkan. Tentu saja mempelajari kegagalan implementasi Perjanjian Ektradisi dengan pemerintah Singapura juga Australia menjadi mutlak diperlukan. Untuk beberapa Negara tertentu, perlunya Atase/Biro Hukum terkait dengan hak-hak dan kewajiban warga negara seperti TKI dan  juga Koruptor perlu menjadi pemikiran.

Perang  terhadap kejahatan korupsi merupakan  trade mark pemerintahan SBY  yang perlu dipertahankan kelanjutannya. Penggunaan senjata  atau kebijakan hukum dan politik mengharuskan perubahan pada instrumen hukum, termasuk penjatuhan sanksi maksimal hukuman mati. Juga perlu langkah terpadu peran Departemen Luar Negeri untuk mengevaluasi kegagalan  implementasi perjanjian  Ektradisi dengan berbagai Negara.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s