SIKAP TIMPANG INDONESIA TERHADAP RESOLUSI IRAN PBB

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) No. 1747 berisi perluasan sanksi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Persetujuan persoalan nuklir di Iran, kelima belas negara anggota DK PBB telah menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang serius.

Bukan tanpa alasan jika Iran bersikukuh untuk menolak resolusi DK PBB No. 1747 tersebut. Selain setiap negara berdaulat dibolehkan untuk mengembangkan tenaga nuklir untuk tujuan damai sejak dulu, banyak negara-negara yang termasuk anggota tetap DK PBB memiliki senjata-senjata nuklir. Tetapi, DK PBB tidak mempersoalkannya dalam tingkat internasional.

Menurut laporan Badan Atom Dunia (International Atomic Energy Agency/IAEA), pemerintah Israel memiliki 80 pucuk senjata nuklir. Hal ini telah menggoda negara-negara Timur Tengah seperti Irak dan Iran untuk terlibat dalam serangkaian perlombaan senjata nuklir, meskipun untuk tujuan perdamaian. Namun, amat disayangkan asal usul pembuatan atau pelarangan nuklir tersebut sesungguhnya dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata nuklir dalam perang dunia kedua. Kecenderungan pelanggaran tersebut, terutama ada kekhawatiran berkembangnya senjata pemusnah massal (Weapon Mass-Distriction). Akibat kelalaian tangan-tangan manusia, nuklir memiliki resiko tinggi bagi kemanusiaan.

Dalam akhir perang dunia kedua, penjatuhan bom atom oleh Amerika Serikat di Hirosima 1945 telah dicatat sebagai tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Tidak kurang dari 2 juta korban manusia telah tewas seketika atau perlahan-lahan akibat radioaktif. Kerugian tersebut tidak termasuk infrastruktur yang mengalami kerusakan berat. Kekhawatiran atas tenaga nuklir tersebut adalah karena kasus Chernobyl di Soviet Rusia tahun 1980-an telah membuat stigma masyarakat dunia untuk tidak toleran dengan negara-negara pemilik nuklir. Reaksi keras ini telah direspon secara konstan dan konsisten oleh Green Peace, organisasi internasional di berbagai belahan dunia.

Kontroversi dunia terhadap isu-isu nuklir, telah menimbulkan kegelisahan masyarakat internasional. Hanya saja, DK PBB tidak mampu melakukan penegakan secara adil. Penegakan hukum konvensi nuklir ini dirasakan diskriminatif. Akibatnya, negara-negara yang terkena sanksi DK PBB cenderung tidak mau patuh. Sebaliknya, sikap penentangan seperti Irak dan mungkin juga pemerintah Iran akan memilih melawan dalam arti terlibat peperangan, jika kemudian hari pasca resolusi No. 1747 diabaikan.

Bagi pemerintah Indonesia yang memiliki dua wajah diplomasi ini secara moral politik ada tuntutan untuk tidak sekedar setuju pada resolusi DK PBB. Tetapi, justru mengambil peran utama, baik untuk melakukan langkah-langkah diplomasi ke pemerintah Iran atau melabuhi DK PBB, agar penggunaan agresi militer dapat dihindarkan. Sebaliknya, perundingan damai harus dijadikan pilihan-pilihan utama yang membawa perdamaian.

Untuk menjelaskan secara umum tentang persoalan implikasi resolusi DK PBB atas Iran terhadap peran pemerintah Indonesia di Timur Tengah perlu diajukan tiga persoalan hukum yang sangat penting. Pertama, dalam kondisi apakah negara-negara berdaulat memiliki hak untuk mengembangkan tenaga nuklir, termasuk asal usul terjadinya pelanggaran senjata nuklir. Kedua, apakah resolusi DK PBB No. 1747 yang disepakati oleh lima belas negara tersebut telah dipandang adil secara hukum dan politik? Ketiga, bagaimana seharusnya peran pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi internasional penggunaan sanksi militer tidak dijadikan putusan yang final (terminate decision).

Nuklir Bagi Negara-Negara Berdaulat

Kalau kita lacak pada sejarah asal-usul adanya larangan dan pembatasan atas penggunaan nuklir, maka tidak dapat dilupakan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Eisenhower 1957. Pada waktu itu, doktrin Eisenhower mengandung 3 hal utama. Semua negara memiliki hak untuk menggunakan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Warga negara berkewajiban untuk mendistribusikan bahan-bahan material uranium secara merata diantara negara-negara yang tidak mampu dan negara-negara dilarang untuk menyalahgunakan tenaga nuklir untuk tujuan peperangan.

Isu tentang penyalahgunaan nuklir ini direspon oleh Majelis Umum PBB. Dalam resolusi No. 49 Tahun 1975 MU PBB, kelangsungan keberadaan pembangunan senjata nuklir mendorong timbulnya resiko yang serius bagi kemanusiaan (the continuing serious risk to humanity). Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban di bawah Piagam PBB untuk menahan diri atau mengendalikan dari ancaman penggunaan tekanan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Secara khusus, MU PBB mengeluarkan resolusi No. 1653 tertanggal 24 November 1961. Dengan tegas, mengutarakan bahwa penggunana senjata nuklir merupakan pelanggaran atas piagam dan merupakan kejahatan kemanusiaannya that the use of nuclear weapons would be a violation of the charter and a crime against humanity dan telah disetujui oleh 55 negara maju. Namun, ada sekitar 22 negara maju menentang.

Selain itu, larangan dan pembatasan senjata nuklir itu sesungguhnya dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Den Haag Convention 1949, yaitu penggunaan senjata-senjata yang dapat memusnahkan umat manusia secara massal (weapon mass distruction). Akehurs, menegaskan bahwa resolusi ini tidak cukup kuat untuk disejajarkan dengan hukum kebiasaan. Sehingga tidak mungkin senjata nuklir yang tingkat validitasnya belum penuh juga dapat diberlakukan secara legal (Introduction to International Law 1982: 232 – 233). Dalam sejarah peperangan, salah satu kasus yang telah dijadikan contoh adalah keterlibatan pemerintah Irak dalam peperangan invansi ke Kuwait dan peperangan di Kurdi. Senjata-senjata yang dipergunakan ternyata zat-zat kimia dan senjata biologis. Hal ini terutama terjadi pada masa kekuasaan Saddam Husein sejak tahun 1988 s/d 1992.

Pembatasan nuklir selain harus dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata pemusnah massal, juga dikaitkan dengan sifat resiko fungsi yang tidak selalu disadari oleh negara. Penjatuhan bom atom di Hiroshima oleh amerika serikat tahun 1945. Kebocoran pusat reaktor nuklir di Chernobyl, Soviet Rusia, radiasi menyebar kemana-mana, sehingga masyarakat sekitar telah menjadi korban, 1980-an sama halnya dengan peristiwa Boval di india.

Pengawasan sangat ketat diperlukan oleh Green Peace yang selalu memberikan penolakan terhadap setiap negara yang mau melakukan tes senjata nuklir. Sikap penolakan tersebut memang cukup signifikan mengingat perlombaan tes senjata nuklir sejak tahun 1945 s/d 2007 masih mengancam. Laporan Hans Kristensen, le derato of America Scientist, Robert S. Norrist, 2007 (GATRA, 11 April 2007: hlm: 89). Dari 8 negara anggota klub nuklir, mereka melakukan tes nuklir yaitu Amerika sebanyak 1.030 kali, Rusia 715 kali, Perancis 210 kali, Inggris 45 kali, Cina 45 kali, sedangkan India 4 kali, Pakistan 2 kali dan Korea sekali, memang relatif kecil. Pemberlakuan tes nuklir cenderung tidak dapat diberhentikan.

Pelarangan senjata nuklir juga terkait dengan kemungkinan dampak negatif pencemaran lingkungan. Prinsip ini disebut dengan intergeneration equity, yaitu members of the generation hold the earth in trust for future generation and at the sametime act as benifiniaries entitled to use it for their own benefit. Efek negatif nuklir yaitu radiasi telah mengancam pemusnahaan organ kehidupan. (Living Organism), termasuk ancaman kesehatan manusia.

Sejak tahun 1968, masyarakat internasional sepakat untuk memiliki instrumen hukum internasional tentang pembatasan dan pelarangan penggunaan senjata nuklir, Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons. Namun banyak pihak menilai bahwa TNP tersebut masih banyak kelemahan mengingat pengaruh negara-negara besar atas instrumen tersebut. Pengaruh tersebut terutama ketika terjadi pembaharuan tahun 1995. (1). Senjata nuklir hanya dapat dimiliki oleh negara-negara secara individual oleh karena mereka memiliki otoritas komunitas internasional.

Sayang, memang sebagaimana diketahui oleh M. Reisman bahwa Argentina, Brazil, India, Pakistan, South Afrika adalah negara-negara yang tidak menandatangani TNP; (2). Komunitas internasional menjelaskan kondisi-kondisi tentang pemilikan senjata dalam negara; (3). Bahwa hanya anggota-anggota tetap DK PBB yang dibolehkan untuk memiliki senjata nuklir secara legal; (4). Sedangkan anggota-anggota dari komunitas internasional tidak dibenarkan untuk memperoleh senjata nuklir.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa instrumen hukum pembatasan senjata nuklir yang diberlakukan memiliki ketimpangan. Negara-negara berdaulat lainnya, tidak secara otomatis dapat memperoleh manfaat dari penggunaan tenaga nuklir.

Ketidak Adilan DK PBB

Memang diakui oleh presiden IAEA, Mohammad Albarade, bahwa pemerintah Iran sedikit kurang terbuka untuk memberikan laporan atas pengembangan teknologi nuklir dan pengayaan uraniumnya. Sejak pengoperasian pengembangan nuklir di Iran, Albarade juga menyangsikan kemampuan Iran untuk dapat mengembangkan energi nuklir untuk pembuatan senjata. Sehingga kecurigaan tersebut mestinya dipertimbangkan secara mendalam agar niat baik pemerintah Iran dapat dibuktikan sebaliknya.

Sebagaimana serangan pemerintah AS dengan sekutunya ke Irak tahun 2002 tanpa didahului penyelidikan yang benar dan adil berakibat masyarakat dan bangsa Irak menderita sampai saat ini. Akankah nasib Iran sama dengan Irak atas keputusan DK PBB yang mendatang? Iran tetap tidak mematuhi resolusi DK PBB No. 1747 Maret lalu. Sikap tidak patuh Iran harus dikaitkan dengan fakta perlakuan yang tidak adil. Sementara negara-negara anggota kelompok nuklir dibiarkan padahal mereka jelas-jelas memiliki dan membuat senjata-senjata yang berbahan nuklir. DK PBB melakukan suatu pengawasan lebih adil terhadap negara-negara yang nyata-nyata sebagian negara adalah tergolong memiliki senjata nuklir. Mereka antara lain; Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Brazil, Argentina, Israel, India, Pakistan dan Korea Utara.

Ketidakadilan yang menjadi latar belakang pengingkaran Iran atas resolusi tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh PBB atas negara-negara pemilik senjata nuklir. Secara umum, sejak tahun 1987 kekuatan senjata nuklir dunia tercatat sekitar 70 ribu senjata ledak berhulu nuklir, dan jumlah itu drastis berkurang menjadi 26 ribu sejak tahun 2007.

Adapun pemilik senjata tersebut antara lain; 9900 di AS, 3340 di Soviet Rusia, Perancis 348, Israel 80 dan 60 di Pakistan. Ketidak adilan dunia yang dirasakan oleh negara-negara muslim, khususnya Iran yaitu tidak adanya reaksi signifikan DK PBB terhadap Israel. Selama ini Israel bukan tidak pernah dijatuhi sanksi oleh DK PBB ketika melakukan pelanggaran dengan kejahatan kemanusiaan terhadap negara Palestina, Libanon dan lainnya. Namun sikap membangkang terhadap hukum internasional tidak pernah ditindak lanjuti dengan sanksi yang lebih keras dan tegas. Kedudukan AS selalu di belakang tindakan Israel membuat negara tersebut membangkang.

Tentu saja sikap membangkang Israel tersebut mengancam situasi perdamaian dan tata tertib negara-negara timur tengah. Kemampuan teknologi militer dan intelejen yang tinggi didukung oleh pemilikan 80 senjata bermoncong nuklir (Versi Laporan IAEA) menimbulkan terjadinya kekosongan keseimbangan kekuatan politik di tingkat regional negara-negara Timur Tengah. Kekosongan ini menjadi sangat signifikan bagi Israel, ketika negara-negara persatuan Arab tidak memiliki persepsi politik yang sama atas nasib negara Palestina.

Peran Diplomasi Pemerintah RI

Gampang-gampang susah melihat diplomasi RI atas resolusi DK PBB No. 1747 Maret yang lalu. Secara sepihak, pernyataan Dino Pati Jalal di majalah (Tempo edisi Maret 2007) membawa persetujuan pemerintah Indonesia terhadap DK PBB. Namun, pendapat tersebut menjadi apologetik, bilamana dikaitkan dengan gagasan besar pembukaan UUD 1945. Untuk pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan prinsip universal.

Alasan pemerintah Indonesia, seperti sering dikemukakan oleh Menlu Hasan Wirayuda bahwa persetujuan terhadap resolusi DK PBB No. 1747 memiliki esensi yang sama. Indonesia cinta damai dan anti penjajahan. Dalam konteks Iran, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk merumuskan gagasan penundaan dan tidak menghendaki adanya perluasan sanksi dengan kekerasan yang mestinya harus diformulasikan dalam resolusi tersebut. Namun, dalam detik-detik terakhir, usaha tersebut hilang dari klasul resolusi begitu saja tanpa ada pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tawar dan negoisasi kita di tingkat internasional tidak diperhitungkan sama sekali. Kehilangan nyali keberanian untuk tampil beda dengan argumentasi memadai tidak tampak.

Terkait dengan lemahnya daya tawar diplomasi di tingkat PBB, sesungguhnya sikap pemerintah Indonesia yang mesti diambil yaitu mendengar dan menyuarakan argumen-argumen dari gerakan civil society. Pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan NU, Hasyim Muzadi setuju untuk menolak rencana DK PBB untuk memberi sanksi pada Iran. Peran organisasi-organisasi Islam Indonesia di tingkat internasional semakin nyata. Sekitar bulan Februari dan Maret 2007, Hasyim Muzadi melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, seperti Palestina dan Libanon. Dengan maksud,  kelompok Sunni dan Syiah kembali bersatu membangun negeri yang damai. Upaya mediasi seperti ini semestinya menjadi bahan pertimbangan kebijakan negara.

Sebab, sikap menolak sebagaimana diajukan oleh Muhammadiyah dan NU juga secara tidak langsung mengutungkan pemerintah dan bangsa Indonesia. Pemilikan dan pengembangan tenaga nuklir dan pengayaan uranium yang dapat menggantikan energi minyak di kemudian hari merupakan hak bagi negara-negara berdaulat. Karena itu, tidak berlebihan jika usulan dari Din Syamsuddin dan juga Hasyim Muzadi agar pemerintah Indonesia menolak penjatuhan sanksi oleh DK PBB. Mengingat pemerintah Indonesia juga pada tahun 2016 akan memiliki Pusat Tenaga Nuklir.

Adapun alasan-alasan yang pantas untuk dipertimbangkan yaitu; pertama, Indonesia sebagai negara terbesar penduduknya muslim. Peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tingkat internasional cukup signifikan mengingat begitu banyak negara yang tertindas. Seperti Irak, Palestina dan juga Iran perlu dibantu dari tindakan kesewenangan negara-negara besar yang acapkali menggunakan DK PBB sebagai keputusannya. Kedua, kedudukan pemerintah Indonesia sebagai anggota DK PBB baru adalah peluang emas untuk memperlihatkan jati diri dan integritas sebagai negara non-blok. Dalam ranah demokrasi, perbedaan sikap dan pandangan politis untuk menolak atau menerima adalah hal yang wajar menolak resolusi DK PBB ke Irak tidak berakibat hubungan Indonesia dengan Amerika terganggu. Terutama, jika Iran tetap tidak menghentikan aktifitas nuklirnya.

Apa yang dikemukakan oleh Presiden Megawati tahun 2002, ketika secara tegas menolak usul AS untuk mengeluarkan resolusi DK PBB untuk Irak tidak berakibat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat memburuk. Ketegasan dan keberanian memang mutlak diperlukan. Sehingga dengan sikap berani yang dilakukan Megawati dapat memenuhi tuntutan kaum muslimin yang tidak menghendaki AS menyerbu Irak.

Selain organisasi-organisasi Islam, protes juga dilayangkan oleh DPR khususnya komisi I bidang luar negeri. Bahkan, tidak terkecuali pula Hasan Wirayuda juga diundang untuk mengklarifikasi soal dukungan resolusi 1747. Rupanya DPR tidak merasa puas dengan penjelasan Menlu. Sehingga Badan Musyawarah DPR memutuskan untuk menghadirkan Presiden tanggal 5 Juni 2007 dalam acara interpelasi. Kekurang kompakan sikap antar rakyat DPR dan juga pemerintah terhadap kebijakan luar negeri KIB dipandang sebagai kelemahan yang masih dapat diperbaiki kecuali jika SBY menutup diri untuk tidak mau hadir dalam acara interpelasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa resolusi 1747 DK PBB tidak akan mampu memberhentikan niat pemerintah Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir dan uranium untuk tujuan damai, manakala masyarakat dunia membiarkan negara-negara klub nuklir bebas dari pengawasan. Pemerintah Indonesia di bawah kabinet SBY semestinya dapat memainkan peranan penting bagi kepentingan perdamaian Timur Tengah jikalau perjuangan diplomasinya tidak saja diperankan oleh Departemen Luar Negeri semata. Lebih penting dari itu, bagaimana Presiden SBY dapat merespon secara positif tuntutan hakinterpelasi DPR RI yang juga mendapatkan dukungan dari gerakan civil society seperti NU-Muhammadiyah dan organisasi sosial keagamaan lainnya.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s