SUPERBODY KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Disadari ataupun tidak, kejahatan korupsi telah menimbulkan bencana perekonomian nasional sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara turut terganggu. Tidak berlebihan jika korupsi diposisikan sebagai kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini, kejahatan korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (Ordinary Crime),oleh masyarakat internasional saat ini, sepakat untuk menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Namun, penanganan yang luar biasa hendaknya menjunjung tinggi koridor the rule of law. Asas-asas hukum yang selama ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemidanaan yang berkeadilan.

Dalam perspektif hukum nasional paska reformasi, UU No 31 tahun 1999, tentangt Tindak Pidana Korupsi rumusan kejahatan korupsi lebih komprehensif. Kejahatan korupsi yaitu dipandang, sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, pasal tersebut mengandung perbuatan seseorang, baik aparat pemerintah atau bukan, tetapi perbuatan yang menyalahi kewenangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat berakibat timbulnya kerugian negara.

Sedangkan dari perspektif hukum internasional, PBB, melalui Centre for International Crime Prevention, bahwa kejahatan koruspi sangat terkait dengan sepuluh perbuatan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut antara lain pemberian suap (Bribary), penggelapan ( embezzlement), pemalsuan (Fraud), pemerasan (extortion), penyalaahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of discretion), pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (internal trading), pilih kasih atau tebang pilih (favoritisme), menerima komisi, nepotisme (nepotism), kontribusi atau sumbangan ilegal (illegal contribution). Secara faktual, perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara ditemukan di lapangan hampir 90 % kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat publik.

Dalam pemerintahan SBY kemauan politik (political will) kebijakan negara (state policy) telah didukung oleh prinsip-prinsip fairness, transparancy, akuntability, sebagai kesadaran good cooperate governement diwujudkan dalam keterpaduan pemberantasan korupsi Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tahun 2004, Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan disempurnakan dengan Surat Edaran Menteri Negara Nomor: SE/16/M.PAN/04/2006 Tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Termasuk sarana untuk melakukan monitoring evaluasi tindakan kejahatan korupsi.

Superbody KPK
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (Special Task Force for Combating Corruption) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak kurang berdaya. Karena itu, urgensi dibentuknya KPK, melalui UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional.

Mengapa kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis dipandang superbody? Pertama, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3).

Kedua, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (pasal 4). Ketiga, asas-asas yang dipergunakan KPK dalam menjalan tugasnya yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Terakhir, kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum konvensional terletak pada pasal enam (6).

Status dan sifat KPK yang terkesan Super Body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. KPK sebagai lembaga Negara (Special State Agency) yang secara khusus melakukan tugas dalam tindakan pidana korupsi. Keberadaan KPK melebehi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum, antara Polisi, Kejaksaan, dan bahkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan kordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Terakhir, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. KPK dalam (pasal 11) membatasi segala tugas dan kewenanganya terhadap kasus kerugian negara dengan mominal RP 1.000 000 000 ( Satu Milyar).

Tantangan Superbody KPK
Sebagaimana masyarakat memandang KPK yang oleh UU ditempatkan sebagai lembaga negara extra power, dalam perjalanannya selama tiga tahun telah memperlihatkan kabar menggembirakan. Berbagai negara seperti Thailand, Singapura dan juga Malaysia dan Australia, KPK di Indonesia selain memperoleh peluang juga sekaligus tantangan di masa mendatang.

Pertama, tantangan internal di kalangan penegak hukum. Kecemburuan KPK tidak dapat dhindarkan karena maksud dan tujuan dari UU Pembentukan KPK kurang saling mendukung dengan ketentuan UU Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang luas kewenangan KPK yang lebih luas. KPK cenderung memerankan fungsi dan kewenangan polisi dan jaksa. Kelebihan kewenangan KPK ini mekjadi nyata, timbulnya ketimpangan hubungan antara KPK dengan penegak hukum. Bukti ketimpangan tersebut terlihat jelas dalam kasus Adelain.

Sungguh memprihatinkan ketika penegakan hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak kompak dalam melaksanakan tugasnya menerapkan hukum terhadap suatu kasus yang sedang dimimpikan masyarakat. Dalam suatu harian nasional Mahfud MD dengan tegas menyoroti kasus pembebasan Adeline Lies oleh pengadilan di Medan, Sumatra Utara, dan berikutnya di lepaskan segera setelah putusan itu dikeluarkan merupakan pelecehan terhadap penegakan hukum Indonesia.

Tidaklah megherankan sekiranya peristiwa pembebasan Adeline telah menorehkan sejarah kelam penegakan hukum di era Kabinet Indonesia bersatu. Tepat jika terdapat pendapat, yang menyarankan agar Polri harus bersabar akan persitiwa itu. Pada tahun 2007, merupakan awal penangkapan Adeline, harus dengan menggunakan Red Notice, Interpol. Kedutaan RI yang berada di RRC turut serta terlibat dalam proses penangkapan. Tetapi setelah berada di tanah air Adeline dilepas begitu saja tanpa ada perasaan salah.

Terhadap kasus tersebut, harian KOMPAS, tajuknya, dengan gamblang mengkritik posisi hakim di pengadilan yang memiliki kebebasan dalam penafsirkan dan menrapkan hukum. ”Fakta direkam media masa bahwa penanganan kasus pembalakan liar ditandai oleh persetruan antara Polri dengan Menteri Kehutanan. Bahkan dalam persidangan kasus Adelin, Menteri Kehutanan MS Ka’ban ikut menulis surat kepada pengacara Adelin: bahwa pelanggaran dalam kasus itu adalah pelanggaran administratif. Surat itu digunakan pengacara, dan pendapat Menhut diadopsi hakim menjadi suatu putusan yang melukai rasa keadilan masyarakat.

Tantangan KPK yang lain adalah kepercayaan masyarakat dengan kesan tebang pilih dilakukan KPK belum pupus. Apalagi hasil KPK untuk mengembalikan uang negara dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat memang masih merupakan impian belaka. Dari jumlah tersebut sekitar 63 kasus dengan nilai 189.28 miliar telah ditindak lanjuti. Sama halnya peran KPK terkait dengan temuan Audit BPKP dimana terdapat kerugian negara sebanyak 2.5 Trilyun sejak 2006 belum ada tindak lanjut. Pada tahun 2006, Audit BPKP menemukan adanya dugaan korupsi sebanyak 181 kasus sehingga negara dirugikan sebesar Rp 666,69 Trilyun. Hanya sebagian kecil telah dilakukan proses hukum yaitu dari 146 kasus baru 32 kasus dan hanya 3 kasus saja yang telah diputus.

Keterlambatan ini tentu saja terkait dengan selain, persoalan terbatasnya tenaga penyidik, (yang saat ini sedang dibutuhkan sekitar 30 orang) juga sistem pembuktian dalam kasus korupsi di pengadilan tidaklah cukup mudah. Memang keterlambatan ini juga tidak dapat ditudingkan kepada KPK. Misalnya, Anwar Nasution baru saja melaporkan adanya penyelewengan di BI kepada KPK. Aliran dana dari BI ke penegak hukum sebesar 68.5 milyar sejak tahun 1999 hingga 2004 juga belum ada tindak lanjut. Kedudukan KPK dengan fungsi yang memiliki kewenangan luas juga menjadi tidak mampu meyakinkan peran profesionalnya. Tantangan dari masyarakat dan juga mengabaikna sifat kerjasama kolegial dengan pihak kepolisian dalam konteks penyelidikan dan penyidikan tidak dilakukan secara optimal.

Akhirnya, tantangan KPK sebagai lembaga negara dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi dirasakan semakin tidak ringan. Keberadaan KPK, superbody dalam sistem penegakan hukum di Indonesia cenderung menjadi kontraproduktif. Pelaksanaan penidanakan secara tebang pilih konflik internal antara penegak hukum telah akan menimbulkan ketimpangan fungsi KPK sebagai akibat dari proses penggembosan. Karena itu, jika pemerintah SBY tetap komitmen perang melawan korupsi mengupayakan agar KPK tidak menjadi musuh institusi penegak hukum lainnya perlu pemikiran.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s