PILIH BOEDIONO KORBANKAN KOALISI

Koalisi merupakan tradisi politik antara parpol yang memiliki kesamaan visi atau platform, dan program yang saling mendukung  dan membagi kekuasaan (power sharing) antara parpol pemenang pemilu.  Meski peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci, tidak berarti kebiasaan parpol berkoalisi terbebas aturan hukum. Norma-norma kesopanan dan kode etika berpolitik  nilai-nilai moralitas lainnya sangat penting dijadikan rujukan berkoalisi.

Sejak pencontrengan pemilu legislatif  dilakukan dan perhitungan cepat, Quick Count lembaga survey 19 April, terlihat jelas parpol mana yang keluar menjadi pemenang. Faktanya dengan jelas posisi tawar Partai Demokrat (PD) memperoleh  jumlah suara terbanyak (di atas 21 %), Golkar pemenang peringkat dua (15%) dan PDI-P (14%) pemenang peringkat ketiga. Sangat disayangkan dalam pemilu kali ini terdapat  43 juta  WNI tidak menggunakan hak politiknya suatu pengabaian terhadap Kovenan Internasional  tentang hak-hak sipil dan politik.

Kemenangan suara terbanyak tingkat nasional menjadi sangat signifikan bagi PD mengusulkan SBY. Meskipun praktek koalisi parpol bukanlah kewajiban hukum (legal obligation), PD tetap memerlukan  koalisi untuk terciptanya keseimbangan  kekuatan di  DPR dan dalam pemeritahan. Kehadiran kompetitor Kalla-Wiranto, dan Megawati-Prabowo  dalam pilpres kali ini, meniscayakan PD untuk berkoalisi dengan parpol lain.

Itulah sebabnya mengapa koalisi menjadi sangat penting untuk dilakukan  secara terencana dan sistematis. Justru bagi pemikiran kritis, penundaan membuat deklarasi penentuan cawapres mengundang banyak pertanyaan. Secara substantif dalam koalisi tidaklah gampang.  Dalam koalisi terdapat tiga tahapan yang harus dilalui yaitu kesepakatan, kesamaan visi, idiologi, dan platform. Kesepakatan pembagian pos-pos kekuasaan dalam kabinet. Terakhir kesepakatan alokasi sumber daya dan biaya pemenangan pilpres.

Persoalan yang menjadi perdebatan sampai kini adalah  pantas dan tidaknya tindakan SBY tidak mengkomunikasikan beberapa putusan politiknya dengan pihak partai koalisi, seperti  PAN, PBB, PPP, PKB dan khususnya PKS.  Sebagai partai koalisi  dan pendukung setia SBY, mereka merasa praktek koalisi  menuju pada perkawinan parpol tidak terlepas ‘perselingkuhan’.  Peran Hatta Rajasa untuk melakukan melobi PDI-P sepertinya dipandang sebagai  bukti perselingkuhan mengingat koalisi besar parpol akan  menghadang pencalonan SBY dari PD.

Sekalipun, maneuver-manuver elit-elit PD pada parpol non-koalisi  PDI-P benar adanya,  dalam komunikasi politik dipandang tidak  melanggar peraturan hukum. Koalisi atau lobi-lobi untuk menyatukan satu kekuatan  untuk suatu kemenangan bukanlah suatu gentlement agreement mengikat.  Tetapi harus dicegah praktek koalisi sebagai praktek politik dagang sapi, membagi-bagikan kekuasaan untuk kepentingan golongan.

Agar pratek koalisi tidak terjebak pada kerangka pemikiran legalistik formal menyesatkan menjadi penting untuk  memperhatikan  nilai-nilai budaya, dan agama,  kearifan lokal, kepantasan dan keselarasan sebagai wujud budaya adiluhung praktek koalisi.

Pertama, meskipun elit-elit politik dalam berkoalisi bukan merupakan kewajiban hukum,  tidaklah berarti bahwa parpol dapat mengabaikan kewajiban moral dan etika.  Bila selama ini dengan entengnya elit  elit politik  mengatakan bahwa kepastian  adalah ketidak pastian itu sendiri mestinya harus mulai ditinggalkan. Sebab, sikap politik demikian ini  mengindikasikan praktek koalisi menjadi bebas nilai (free value) yang sejatinya  bertentangan dengan dasar idiologis bangsa.

Peran parpol secara politis dan idiologis bertanggung jawab atas kesamaan tujuan bangsa Negara membuktikan bahwa pola berpikir dan bertindak sesungguhnya memihak pada kepentingan mensejahterakan masyarakat. Sikap politik ini juga dijumpai  ketika parpol-parpol Islam melakukan koalisi dengan PD  dan tak satupun ada yang dilirik SBY. Kubu Amien Rais memutuskan Hatta Rajasa sebagai calon wapres dari PAN disandingkan SBY. Juga PAN  mencalonkan Soetrisno Bahir  sebagai cawapres dengan SBY. Sikap ambivalensi juga tergambar ketika, PKS mengusulkan Hidayat Nurwahid, Ketua MPR, Tifatul Sembiring, Presdien PKS.

Meski praktek koalisi parpol tidak persis sama sebagaimana digambarkan di atas, sopan santun berpolitik  (patsoen politic) mengacu pada nilai-nilai moralitas dank kode  diyakini kebenarannya secara lokal dan universal.  Nilai-nilai lokal masyarakat Makasar dan Bugis, satu kata dan perbuatan harus ditegakan dan dilarang  berlaku tidak adil (lempu getteng adat tongeng tamma pasilaineng). Menurut ajaran Al-Qur’an bahwa Tuhan sangat murka pada orang-orang  yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan.

Kedua, kegagalan koalisi parpol-parpol berbasis Islam  tampak  semakin jelas terjadi kemerosotan  mendasar dalam kuantitas dan kualitas. Hasil  pemilu legislatif, yang diperoleh parpl-parpol Islam ternyata semakin termarjinakan. Bilaman digabungkan keempat parpol Islam akan tetap tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon presiden. Lebih menyakitkan ketika SBY memilih Budiono sebagai calon wakil presiden RI. Logikanya mudah ditebak, kenapa aspirasi kekuatan Islam tidak dipertimbangkan oleh SBY lebih didasarkan kepada obyektifitas SBY. Asas meritocracy, kesederajatan, kompetensi dan profesionalisme jauh lebih diprioritaskan SBY.

Hikmah dibalik putusan tersebut, dapat manjadi pelajaran berharga bagi parpol Islam ke depan. Mengingat kompetensi, indikator kinerja, integritas dan juga tingkat resistensi dari kekuatan  masyarakat sungguh harus menjadi perhatian utama.  Dengan demikian politik identitas, semakin tidak memperoleh tempat signifikan ketika kader-kader parpol Islam belum dapat peluang menjadi aspirator kekuatan politik di tingkat kekuasaan. Pertimbangan seketarianisme tampaknya juga tidak dapat dilupakan terutama ketika figur-figur parpol Islam tampaknya masih belum menjadi Muslim meng-Indonesia. Isu Wahabi dan poligami kerap kali dijadikan argumentasi penolakan aspiratif Islam.

Ketiga, kegagalan koalisi parpol dapat dengan mudah menimbulkan komunikasi politik  intimidatif  ketika putusan tidak mengakomodir isu-isu sennsitif agama, suku, politik aliran dapat dipergunakan sebagai bahan black campaign.  Misalnya, ketika SBY diusulkan sebagai capres  tahun 2004, isu sensitif keagamaan dimunculkan bahwa Ibu Any bukan Muslim.

Upaya mencegat pencalonan SBY-Boediono juga secara diam-diam muncul.  Ia  didiskreditkan sebagai non-Muslim dan jawa sentris merupakan fitnah yang dipergunakan untuk black campaign. Kita tahu persis, pak Boediono  seorang akademisi yang juga birokrat berhasil pada masa pemerintahan Ibu Megawati dan juga SBY. Dalam jajaran akademik, kebetulan saja sealmamater dengan penulis. Beliau studi di Faculty Econmics and Business di the Universty of  Western Australia, tahun 1967-an.  Sedangkan sebagai orang Yogya, beliau  seorang Muslim yang teramat sederhana yang bertetangga dengan Lutfhi Hasan, Ketua badan Wakaf UII. Karena itu, cara-cara  tipu muslihat, memfitnah untuk  dipergunakan sebagai argument menjegal pencalonan SBY-Boediono sangat bertenrangan dengan kaidah moral dan ajaran agama.

Dengan demikian, mari kita sambut dengan tangan terbuka dan penuh kejujuran atas pencalonan  Kalla-Wiranto, Megawati-Prabowo, dan SBY-Boediono dalam pilpres 9 Juli. Dari kepentingan politik identitas, tidak masuknya usulan parpol parpol Islam  dalam cawapres, secara sosiologis tidak memutus  mata rantai kaderisasi elit-elit parpol Islam. Justru koalisi parpol Islam harus tetap dilanjutkan dengan melakukan kontrak politik menteri, peluang besar menjadi capres atau cawapres terbuka lebar. Bukan saja karena pak SBY, sebagai ikon langka PD akan terhenti tahun 2013,  justru siapa saja kader bangsa dan negarawan yang pantas dapat menduduki kursi kepresidenan sebagaimana pak SBY sebagai mantan Menteri dapat mengalahkan Ibu Megawa, sebagai incumbent. Meski praktek koalisi tidak diatur, kepatuhan elit-elit politik di Indonesia wajib tidak saja menjunjung tinggi peraturan hukum, tapi juga nilai-nilai moralitas yang lahir dan terpuji. Selamat pengikuti Pilpres.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s