Program Kompensasi BBM Menuai Bencana

Musibah meninggalnya kakek Sepuh di Demak, dan nenek Waginem di Banyuwangi Jawa Timur adalah dua korban tewas akibat pembagian kompensasi BBM. Peristiwa yang mengenaskan itu amat disayangkan terjadi ketika sebagian besar umat Islam di Indonesia, melaksanakan ibadah puasa dengan penuh khidmat dengan khusu’. Namun, karena adanya kompensasi BBM Rp 300 ribu, masyarakat miskin yang lemah itupun terdorong untuk mendatangi kantor-kantor pos di tingkat kecamatan.

Bagi masyarakat miskin yang tinggal di kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya, letak kantor Pos kecamatan tidaklah menjadi persoalan. Namun bagi mereka yang tinggal di pedesaan akan menjadi beban berat oleh karena jauhnya jarak tempuh. Di dalam dan luar Jawa, lebih di atas 60% mereka kebanyakan tinggal di desa-desa terpencil atau pulau-pulau yang terisolasi. Seperti banyak ditemukan di Kalimantan, di Sulawesi dan juga Sumatera. Sehingga ketika mereka pergi ke kantor pos kecamatan bukan perjalanan yang sederhana. Antrian panjang tanpa dimodali disiplin yang tinggi cenderung menimbulkan hura-hura dan nestapa.

Kelemahan inilah yang mengusik dan melahirkan bencana kematian dan menimbulkan ketegangan sosial. Bencana pertama, timbulnya konflik vertikal, yaitu adanya ketegangan hubungan antara masyarakat miskin dengan pejabat, khususnya petugas pendataan statistik. Di beberapa tempat, seperti Sulawesi Selatan dan juga di Banten, juga Yogya beberapa petugas BPS diusir masyarakat. Tidak ketinggalan pula konflik secara horizontal terjadi antar masyarakat itu sendiri. Perasaan iri hati tidaklah dapat disembunyikan ketika, disatu pihak masyarakat yang sungguh miskin tidak memperoleh kompensasi, sementara orang-orang yang mampu mendapatkan kompensasi. Kedua model konflik, vertikal dan horizontal akibat kelalaian pendataan aparat pemerintah dapat mendorong bencana kemanusiaan jika tidak segera dicari solusinya yang baik. Pemicu bencana sudah sangat di depan mata mengingat naiknya harga-harga bahan pokok di pasar yang tidak terkendali akan mengundang kemarahan masyarakat miskin.

Agar kebijakan pembagian dana kompensasi BBM terhadapa masyarakat miskin ke depan dapat mencegah timbulnya bencana sosial, sudah semestinya Presiden SBY dan YK, mengambil langkah strategis dengan menggunakan manajemen hukum yang sistematis.

Pertama, kehendak negara utuk menciptakan masyarakat sejahtera (Community Welfare) yang berkeadilan, khususnya masyarakat miskin tidak mungkin dilakukan dengan efektif tanpa menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena itu, pasal 34 UUD 1945 wajib dipatuhi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan meberdayaakn masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan SBY-YK tentang dana kompensasi BBM dipandang leap service. Bahkan sama sekali bertentangan dengan teks UUD 1945. Sebab, pemberian dana yang langsung justru tidak membantu usaha pengembangan kemandirian masyarakat secara ekonomi.

Manajemen hukum dalam konteks menciptakan kesejahteraan rakyat, suatu peraturan hendaknya mengandung i’tikad baik (Good Faith), keterbukaan (Fair Dealing). Secara teoritis, di negara manapun, penciptaan negara sejahtera diorientasikan pada upaya menanggulangi persoalan sandang pangan dengan menyediakan lapangan kerja dan mencegah pengangguran. Kebijakan pemerintah untuk membebaskan beban masyarakat dari beban biaya pendidikan (Education). Pembebasan masyarakat miskin dari biaya kesehatan (Health), bantuan negara terhadap pemukiman (Settlement). Pembagian uang memang diakui, seperti di Inggris, Canada, Australia, disebut DOL. Namun, DOL itu diberikan hanya pada orang-orang miskin yang telah benar-benar berusaha mencari pekerjaan tetapi mereka tidak memperolehnya.

Kedua, Presiden SBY-YK perlu memprioritaskan lahirnya UU tentang anti kemiskinan. Di negara-negara Persemakmuran (Common Wealth Countries), di Inggris UU anti kemiskinan (Poverty Act) telah tersedia sejak awal abad kedua puluh. Regulasi ini sangat signifikan dibuat oleh lembaga legislasi, dengan harapan pengentasan kemiskinan bukan sekedar dilakukan bersifat sukarela (Charity)., melainkan menjadi kewajiban negara (State Obligation).

Karena itu, menjadi sangat mudah ditebak, mengapa dana kompensasi BBM tidak sampai sasaran dan terjadi kecurangan diberbagai tempat. Salah satu sebab, karena pemerintah mengeluarkan dana kompensasi sebebsar 10 trilyun untuk 62 juta rakyat lebih bersifat sukarela (Charity). Kalau toh dalam proses pengeluarannya oleh Menteri Keuangan memperoleh persetujuan DPR, maka kesepakatan itu lebih berfungsi sebagai justifikasi yang politik semata. Sebagai upaya penjinakan masyarakat agar tidak bereaksi ketika BBM dinaikkan 1 Oktober.

Ketiga, pemerintah perlu segera menetapkan instansi yang berwewenang koordinasi dapat dilakukan dengan jelas dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Kelemahan yang terbaca di lapangan adalah pemerintah daerah sepertinya tidak dilibatkan sejak awal sehingga, aparat desa, RK, RW sepertinya tidak tahu-menahu. Berbagai kasus yang timbul tidak mampu terjawab secara cepat oleh petugas oleh karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Keterlibatan petugas-petugas pemerintah juga dibantu oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat menjadi penting, agar keterbukaan dan prilaku penyimpangan dapat dicegah. Penyimpangan seperti terdengar kasus di Lampung, setiap keluarga ada yang memperoleh potongan Rp 10.000,- atau Rp 30.000,- terkait dengan lemahnya pengawasan. Penyebaran distribusi dari Pos kecamatan ke desa-desa perlu segera diciptakan agar membuat masyarakat lebih dekat dan mudah. Kerjasama kemitraan antar pemerintah desa dengan kelompok LSM perlu dilibatkan. Namun, karena adanya kerja ekstra, maka pemerintah juga wajib menyediakan dana untuk pengelolaan.

Untuk mencegah hal tersebut, peran manajemen hukum dalam penciptaan masyarakat sejahtera perlu segera direspon positif oleh Presiden SBY-YK dan kabinetnya. Karena itu, UU tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Anti Kemiskinan menjadi sangat urgen untuk diwujudkan. Agar kebijakan mengentaskan kemiskinan menjadi kewajiban negara maka parameter orang-orang miskin, prosedur standar yang harus ditempuh, dan pengawasan menjadi strategi terpadu perlu segera diformulasikan agar kebijakan kompensasi BBM tidak menimbulkan bencana.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s