RESPON SBY TERHADAP UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Gelombang protes dan demontrasi menolak  pengesyahan Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP) tak terbantahkan.  Kebebasan berpendapat untuk menolak RUUP  merupakan hak hak sipil warga negara yang tidak dapat dikurangi (non-diregoble rights). Sebagian elit politik, baik  di DPR maupun di tingkat Propinsi Bali, Propinsi Papua dan Batam yang menetang RUUP perlu perhatian kritis.

Jika Pansus DPR RUUP cukup cermat dan kredibel, justru protes dan demo akan  membuahkah UUP yang lejitimit. Pada waktunya, kesepakatan politik (political consensus), dimana  suara mayoritas (majority vote)  pemenang, maupun  suara minoritas (minority vote) wajib untuk mematuhinya sejak  UUP disyahkan DPR dan Pemerintah.

Sikap demikian  timbul bukan karena penulis setuju RUUP, melainkan karena argumentasi  kedua belah pihak, yang muncul di  berbagai media cetak  dan elektronik tampak penuh  emosional, dan agitatif. Unsur  romantisme penuh curiga terhadap kekuatan Islam, tidak dapat disembunyikan. Akibatnya, isu isu utama yang menjadi bahan perdebatan seputar RUUP tampak di permukaan tidak tersentuh.

Pornografi, Karya Seni dan  Tradisi

Bagaimana konseptualisasi pornografi seharusnya dirumuskan dalam RUUP agar tidak mengancam kebebasan ekspresi seni dan tradisi sebagian masyarakat?

Negara sebagai subyek hukum abstrak atau non-perorangan, sepertinya terlepas dari  keberpihakan nilai  (value free), akan tetapi dalam prakteknya    mustahil Negara membiarkan tuntutan kepentingan publik tanpa intervensi. Pansus DPR mewakili Negara dalam kekuasaan legislatif, mengemban tugas untuk mengakomodir berbagai keluhan kelompok penentang atas obyek dan cakupan UUP.

Hasil uji publik, kritik dan masukan masyarakat yang selama ini telah telah berdampak pada Pansus untuk h mengakmodir secara proporsional. Fakta perubahan pada  penamaan judul RUU. Semula disebut Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP). Saat ini   kata Anti dan Pornoaksi telah dihilangkan. Karena itu, kata anti dan pornoaksi yang semula dipandang menimbulkan perbedaan tajam dan menimbulkan  penafsiran luas menjadi menimalis.

Diakui bahwa kelompok penenatang RUUP  dijumpai pengajuan argumentasi  kurang tepat.  Bukan saja argumentasi yang mereka ajukan terlalu berlebihan dengan perasaan takut dan khawatir. Mereka  juga  tidak berhasil mendefiniskan konsep pornografi yang berbeda dari nilai kreasi seni (fine art) dan tradisi suatu masyarakat.

Bernard William, Ketua Sensor Filem Inggris,  mendefisikan pornografi sebagai suatu penggambaran atau  suatu ceritra tentang sex yang  melibatkan dua karakter yaitu (1) penggambaran seksual secara eksplisit (sexual explisitness) dan (2) dimaksudkan sebagai upaya membangkitkan gairah seksual  (intent to arousal sexually).    Misalnya,

mengedarkan dan menjual, barang-barang seperti  tulisan cetakan, buku ceritra, majalah, gambar atau foto, tayangan filem atau video,  yang mempertontonkan bagian atau keseluruhan tubuh laki-laki  atau perempuan, alat alat vital,  hubungan sex bertentangan dengan  kesusilaan  (Iwao Hoshii,The World of Sex: Sex in ethics and Law 1987: 47).

Jika definisi di atas dijadikan  referensi, maka    argumentasi bahwa  pengesyahan  UUP akan berimbas pada pemasungan kebebasan kreasi dan inovasi tidak benar. Program dan aktifitas  wisata untuk wisatawan asing di pulau dewata Bali, khususnya di pantai Kute tidak terlarang. Mbok-mbok di Yogya yang hanya pakai kutang ’kemben’, dan sebagian perempuan di beberapa suku Papua membiarkan dadanya terbuka bukanlah  obyek pornografi. Lukisan wanita cantik Monalissa, karya besar Ficasso   yang saat ini tersipmpan di meusium dipandang bukan sebagai pornografi.

Tradisi mandi bersama di sumur atau di sungai sungai, (siangang jenne’) bagi perempuan di suku Bugis, Makasar dan juga di Kalimantan sudah lumrah dan memiliki kesamaan dengan tradisi di beberap tempat di Indonesia. Disengaja ataupun tidak, bila  laki-laki sempat melihat bagian tubuh perempuan dan membuat perempuan merasa dipermalukan atau Siri’ , sejak saat itu timbul pelanggaran adat. (Jawahir Thontowi, Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan. 2007).  Kalau keadaannya demikian mestinya, masyarakat Bugis dan Makasar sama-sama dengan masyarakat Bali dan Papua yang  juga menolak pengesyahan RUUP.

Negara Melindungi Kepentingan Publik

Bagaimana seharusnya Negara bersikap atas sebagian masyarakat  yang menolak RUUP, padahal sejatinya sebagian masyarakat Indonesia menghendakinya?

Sebagaimana di atas telah dikemukakan bahwa batasan pornografi dengan non-pornografi tampak jelas berbeda. Namun, perbedaan tersebut menuntut Pansus RUUP membuat rumusan juridis yang pasti. Sebagian masyarakat yang tidak setuju akan merasa mendapatkan jaminan keadilan dalam prolehan hak-hak sosial dan budayanya.

Tak pelak jika ada sebagian masyarakat yang menyoal sikap Presiden Susilo Bambang Yudoyono terhadap RUUP ini. Sampai saat ini, meski Presiden SBY tidak memberikan komtentar, tidak berarti menolak. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meuthia Hatta dengan jelas mewakili Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kehendak Ibu Menteri agar UUP segera disyahkan “mengingat dampak buruk pornografi sangat memprihatinkan”. Meski harus arif dan bijak, dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan terhadap proses pengesyahan RUUP oleh DPR dan pemerintah tampak semakin dekat mengingat adanya upaya mengakomodir aspirasi masyarakat. Penting untuk dicatat pandangan Robbert B. Seidman, bahwa semua keluhan, yang diajukan oleh perorangan, atau  kelompok masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan oleh institusi pembuat undang-undang yang berwewenang or to be considered by the law making-authorities ( Law, Order and Power 1971: 57).

Hak dan kewajiban negara terkait dengan RUUP hendaknya berfungsi mencegah timbulnya penyalah gunaan sex bagi anak-anak (Sexual Abuse of Children). RUUP juga mencegah praktek diskrimasi dan eksploitasi atas wanita wanita yang cenderung  dijadikan obyek bisnis seks terselubung. Secara sosiologis, sebagian besar masyarakat Indonesia, RUUP sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda mengingat ancaman bahaya sungguh nyata.

Ancaman tersebut dibuktikan oleh survey, Yayasan Kita dan Buah Hati, bahwa 80% anak usia belum dewasa (9-12 th) di Jabodetabek telah mengakses materi porno. Selain itu, kebanyakan ponsel dimiliki anak SD berisi potongan filem porno, foto bugil. Centre for Human Resources Fisip Unair secara signifikan menujukan hasil penelitiannya  bahwa remaja usia 15-19 tahun telah menonton film porno (Republika, Kamis 18 September 2008). Data ini  mestinya harus  mengilhami spirit akan pentingnya UUP sebagai upaya melindungi generaasi muda.

Misalnya, pakar  Psikolog  Universitas Arizona, Amrika Serikat, Douglas T. Kenrick, menyebutkan, pornografi berdampak negatif pada lelaki/suami karena mereka dapat dengan mudah meninggalkan pasangannya untuk mencari wanita pasangan lain.  Ekses negatif pornografi juga selain dapat menimbulkan  prilaku sek menyimpang seperti tindakan pidana pemerkosaan. Juga mengancam runtuhnya lembaga perkawinan,  sebagai akibat terbukanya hubungan seks bebas di luar pernikakahan (extra marital sex) berkorealsi positif dengan fenomena pornografi.

Dari perspektif keagamaan juga sama menolak pornografi. Ajaran Islam  yang mengilhami kebanyakan penduduk Indonesia dengan tegas menutup aurat (bagian dari tubuh wanita) dengan menutupnya dengan kerudung agar hormatan dan keindahan terjaga merupakan kewajiban agama (An-Nur: 30-31 ). Segala bentuk pergaulan yang mengarah pada hubungan  seks di luar  nikah merupakan kejahatan atau jarimah dalam Islam.

Kepastian Hukum Untuk  Keadilan

Benarkah kehadiran  UUP dapat mengisi kekosongan fungsi hukum pengaturan pornografi dalam KUHP dan bagaimana implikasinya terhadap penegak hukum ketika dihadapkan pada kejahatan maya saat ini ?

Kejahatan maya (cyber crime)  melalui internet menjadi salah satu fenomena yang kompleks. Imbas tekhnologi informasi yang dipergunakan untuk fitur-fitur pornografi dan berbagai penayangan hubungan sex yang menyimpang. Warung internet (warnet) dan pengembangan TI dapat dengan mudah diakses melalui jaringan telepon ke rumah-rumah.

KUHP yang selama ini dijadikan sumber argumentasi sebagian masyarakat tidak setuju UUP, luput dari realitas kejahatan maya begitu canggih dan kompleks. KUHP telah mengatur dalam dalam pasal 281 KUHP, pasal 282 (terdiri dari 3 ayat), dan pasal 283 (dengan 3 ayat). Kelemahannya bukan saja istilah kesesilaan bersifat umum dan sarat dengan nilai-nilai kehidupan kolonilaisme Belanda. Sanksi hukuman terlalu ringan dan murah. Dalam pasal 281 menyebutkan bahwa penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2.8) atau denda paling banyak empat ribu rupiah. Sehingga sanksi hukuman dan denda yang murah bukan saja tidak akan membuat jera.

Seberapa jauh UUP dapat memberi kepuasan bagi sebagian besar warga negara “The greatest happines for the greater member” merupakan parameter ada tidaknya keadilan. Karena itu, jika upaya mengakomodir keadilan terdapat benturan antara kekuatan mayoritas dan minoritas, maka Negara dapat memastikan keadilan mayoritas harus diprioritaskan. Menurut John Rawl, suatu toleransi ketidak adilan hanya dapat  dipergunakan untuk mencegah timbulnya ketidak adilan yang lebih besar, or an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even  greater injustice (A Theory of Justice 1976:4).

Intervensi Negara  untuk mengesyahkan RUUP, oleh DPR dengan Presiden SBY, melalui Menteri Pemberdayaan Wanita, merupakan kontribusi signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat yang tidak setuju RUUP pada akhirnya harus legowo ketika DPR dan Pemerintah,  dengan landasan filosofis, sosiologis, juridis, dan nilai-nilai keagamaan  mengesyahkannya.   untuk tegaknya keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebab selain, tujuan UUP untuk melindungi kepentingan  moral publik, termasuk  anak-anak dan perempuan jauh lebih diutamakan mengingat kelemahan KUHP tidak responsif terhadap realitas pornografi. Juga, UUP merupakan sumber hukum yang diperlukan demi kepastian dalam membatasi maraknya pornografi di era kejahatan maya semakin canggih.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s