SBY Dalam Program 100 Hari

Tidak terlalu mengherankan bilamana ada sebagian pakar yang menilai program 100 hari Kabinet Indonesia Baru Bersatu (KIB) tidak menggembirakan. Beberapa langkah yang dinantikan masyarakat khususnya, terkait dengan pembebasan biaya rumah sakit untuk masyarakat miskin termasuk lankah berani. Namun, kesan  supremasi politik atas hukum terlihat cukup kental. Janji-janji dalam masa kampanye, terutama dalam penegakan hukum dan perang melawan korupsi yang saat ini dinantikan masayarakat belum terbukti.

Setidaknya terdapat tiga persoalan penting yang perlu dikritisi secara konstruktif, mengapa program 100 hari KIB terkesan tidak optimis dalam membangun citra pemerintah yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Penangkapan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top

Program 100 hari KIB terkait dengan keinginan menangkap Dr. Azhari dan Nurdin Top terkesan sangat rasial dan bermuatan amat politis. Memang persoalan terror bom sangat mengancam ketenangan dan keselamatan umat manusia secara menyeluruh dan juga secara hukum masyarakat Indonesia. Namun, dari segi kemampuan dan kegigihan Polri atau TNI. Teroris jauh lebih memiliki komitmen ideologis yang kuat dan cermat dalam menguasai tekhnologi informasi merupakan bukti nyata. Ketidaksebandingan antara kemampuan aparat keamanan Polri, TNI termasuk inteligen dengan teroris merupakan faktor yang meragukan kemungkinan Polri mampu menangkap Dr. Azhari dan Nurdin Top sebagai gembong teroris.

Isu penangkapan terhadap Dr. Azhari dan Nurdin Top lebih merupakan isu politik sesaat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara due process of law atau prosedur hukum acara, sesungguhnya tidak saja betentangan dengan aturan hukum, melainkan juga pendekatan yang dilakukan oleh Polri terlalu monolitik akan berakibat hasil akhir penyidikan tidak optimal. Pendekatan monolitik mengandung kelemahan atas subyektifitas dan tendensi untuk mendiskreditkan Islam identik dengan teroris tidak terhindarkan. Padahal dalam kejahatan teroris yang sifatnya global, mencari tersangka yang sebenarnya (the actual culpit) lain merupakan tugas penting. Sekiranya aparat kepolisian telah menetapkan Dr. Azhari dan Nurdin Top, maka tidak mustahil pelaku-pelaku terror bom yang sesungguhnya akan luput dari tanggung jawab hukum.

Sesungguhnya waktu tiga bulan yang dibebankan pada Polri tidak memadai, namun dapat ditafsirkan sebagai cara diplomatis Presiden SBY dalam mencegah timbulnya musuh dalam KIB. Bagaimanapun program 100 hari ini bukan sekedar pesimis, juga sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi kepentingan publik. Dapat dimaklumi bahwa bagaimana Polri mampu menangkap gembong teroris sekaliber Dr. Azhari, sementara Polri, TNI dan juga Inteligent saat ini sedang mengalami suasana yang tidak kompak. Dengan demikian, isu penangkapan Dr. Azhari dan Nurdin Top oleh KIB lebih terkesan apologetik terhadap fakta lemahnya aparat keamanan dan penegak hukum.

Menko Polhukam vs Supremasi Politik

Kekecewaan masyarakat, khususnya profesi hukum terhadap kebijakan program 100 hari KIB adalah terkait dengan munculnya Menko-Polhukam (Menteri Koordinator  Politik, Hukum, dan Keamanan). Masyarakat mengakui dan cukup lega ketika Presiden SBY memilih Abdur Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung, dan Awaluddin Hamid sebagai Menteri Perundang-undangan dan HAM. Sementara, Kapolri masih harus menunggu hasil evaluasi, apakah selama 100 hari terdapat kemajuan besar ataukah sebaliknya. Dapat dipastikan, segi tiga pejabat penegak hukum yang ada dalam KIB masih dipandang kurang berimbang. Sebab, kedudukan Jenderal Dai Bachtiar masih memperlihatkan spirit kepemimpinan lama. Tidak mengherankan jika ia dipertahankan justru akan menjadi persoalan internal penegakan hukum pada era KIB. Benarkah kehadiran Menko-Polhukam Widodo AS, dapat menjawab persoalan penegak hukum yang selama ini menjadi bagian vital dari upaya keluar dari krisis multi-dimensi. Nampaknya Presiden SBY yang akomodatif dengan kekuatan Partai politik telah menghasilkan pula kabinet yang tidak mencerminkan profesionalisme. Dalam konteks, penegakan hokum telah banyak usulan mengenai perlunta Menko Penegakan hukum mengingat problematika hokum dan penegakannya di Indonesia begitu kompleks. Justru dengan adanya Menko Polhukam terkesan, hokum tetap dikesampingkan dari politik dan keamanan. Bagaimana mungkin supremasi hokum dapat terbangun bilamana SDM yang mengendalikannya hanya paham keamanan, politik, tanpa hukum.

Kehadiran Jenderal Widodo AS hanya merefleksikan kompetensi pertahanan dan keamanan danmungkin politik. Tetapi, ia tidak memiliki kompetensi dalam penegakan hokum. Kenyataan ini mendorong kesanksian kita akan kemampuan Widodo AS, melakukan koordinasi dalam pebegakan hokum. Menko Polhukam menjadi tidak relevan bukan saja disebabkan karena persoalan penegakan hokum harus diletakan secara terpadu (integrated legal system) antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Dengan demikian, sistem penegakan terpadu sebagaimana diamanahkan able law summit III 2004, mestinya diwujudkan melalui pembenrukan Menko Penegakan Hukum. Fakta bahwa Menko politik, pertahanan, dan keamanan suatu kebijakan yang tidak proporsional.

Perlu dicatat bahwa dibalik penggabungan penegakan hukum ke dalam politik pertahanan dan keamanan adalah merupakan pengebirian atas model penegakan hokum yang mandiri, sehingga intervensi eksekutif terhadap peradilan dapat dilakukan dengan mudah. Tuntutan masyarakat atas pelanggaran HAM di masa orde baru fan juga reformasi, kasus Timor-Timur, kasus  Tri Sakti dan Semanggi, 27 Juli kantor PDI, kasus Papua, hampir semua melibatkan TNI. Bilamana diserahkan pada system peradilan yang mandiri tentu saja TNI yang terlibat tidak pernah akan luput dari proses hokum dan keadilan. Apakah dengan cara ini \kib agak kawatir dengan proses demokratisasi liberal.

Dengan demikian, agak mustahil rasanya berharap pada Widodo AS sebagai Menko Polhukam untuk mampu melaksaakan yugas penegakan hokum yang mandiri dan professional, sementara ia sendiri bukan saja tidak kompeten dalam persoalan hokum, melainkan wilayah politik dan keamanan tergolong cakupan kerja dan kewenangan yang terkesan wilayah baru (grea area). Kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh presiden melalui tangan Menko polhukam termasuk upaya-upaya intervensi terhadap penegakan hokum sangatlah mudah dilakukan.

Permasalahan TKI berlarut-larut

Rasa pesimistik program 100 hari KIB adalah membiarkan pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya yang menjadi tenaga-tenaga kerja kasar termasuk pembantu rumah tangga. Langkah-langkah kogkrit dari Fahmi Idris Menteri Tenaga Kerja, telah melakukan peninjauan ke Malaysia sebagai negara yang sedang melakukan amnesty (pemaafan) atas ratusan ribu pekerja Indonesia yang illegal di Malaysia. Tindakan ini memang positif, namun menjadi tidak komprehensif tanpa adanya pembenahan yang cukup sistimatis dan tegas dari kebijakan internal.

Justru yang diperlukan saat ini, bagi upaya menjawab krisis TKI yaitu melakukan penghentian sementara atau “Marotorium” untuk melakukan konsolidasi ke dalam sangat diperlukan. Bagi Menko Tenaga Kerja melakukan pembenahan atas yayasan penyelenggaraan kerja luar negeri. Selain pendekatan identitas yayasan, justru menindak tegas lembaga-lembaga Pengiriman Tenaga Kerja yang melanggar, dan bahkan telah menjadi sindikat kejahatan jual beli manusia, wanita, dan anak-anak. Citra Idonesia sebagai  pengirim TKI yang tidak birokratis akan terus menjadi beban moral. Bilamana proses penghentian dan penataan ulang system manajemen dan SDM yang cukup terdidik dipersiapkan secara sungguh-sungguh.

Mempertimbangkan tiga aspek diatas membuat kita program 100 hari  KIB dapat berjalan tidak cukup meyakinkan dapat memenuhi janji yang memuaskan masyarakat. Meskipun begitu, masih banyak waktu yang dapat dipergunakan dalam memenuhi janji masyarakat, asalkan Prsiden SBY dengan KIB nya tidak bosan untuk mendengar dan megambil saran-saran terbaiknya.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s