SBY DAN POLITIK HUTANG BUDI

Polemik seputar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir sejak Presiden SBY melantiknya, Selasa 23 Otkober, lewat Surat Keputusan Presiden Nomor 101 P/2007.  Pelantikan telah  dilakukan tanpa  kehadiran anggota KPU terpilih, Syamsul Bahri. Pasalnya, ia diduga terlibat dalam kejahatan korupsi di Malang. Meskipun begitu, kita berdoa semoga keenam anggota KPU dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan khusnul khotimah.

Harapan ini dikemukakan agar KPU kali ini dapat memetik pelajaran berharga.  KPU lama yang   berakhir masa kerjanya Oktober,  2007 telah menyisakan pengalaman pahit. Khususnya, bagi Nazaruddin Syamsuddin, dan Mulyana Kusumah  beserta keluarganya. Beruntung Mulyana oleh karena beberapa hari sebelum KPU lama berakhir ia telah dapat menghiruk udara bebas. Waktu empat tahun dirasakan tidaklah terlalu lama jika hidup dilalui dalam  kondisi normal. Tetapi, bagi Nazaruddin yang menjalaninya, penantian untuk bebas dari penghuni penjara adalah penderitaan teramat panjang.

Senyum kegembiraan dan kecemasan keenam anggota- anggota KPU yang baru, KPU lama telah terbebas  beban moral dan politis. Mereka   kembali ke  habitatnya masing-masing seperti ke kampus dan ke LSM lainnya. Namun, semua peristiwa selama lima tahun di KPU dengan hiruk pikuk politik yang tidak etis dan bahkan anarkis dengan prilaku partai politik yang ada tidaklah mudah untuk dilupakan. Ketua KPU, Prof Nazaruddin yang masih harus menetap di penjara  merupakan korban  ongkos politik kemenangan SBY-Kalla termahal.

Tidaklah berlebihan sekiranya ada sebagian masyarakat yang menyesalkan akan sikap  kurang apresiatif dan penghargaan Presiden SBY  terhadap anngota KPU. Padahal,  merekalah kelompok pertama yang berjasa,  di negeri  yang dilanda krisis ini. Secara, all out dengan instrumen hukum dan politik kebijakan yang amat darurat, ketika itu, mereka telah berhasil menguji cobakan pemilihan pemilihan Presiden secara langsung tahun 2004.

Dalam  situasi yang dilematis ketika itu,  tekad kita bersama adalah Pemilu harus tetap berlangsung dan tidak boleh tertunda. Kebanyakan pemimpin legislatif dan eksekutif, elit elit politik dan para pakar setuju dan mendorong pimpinan KPU melakukan diskresi, semacam kebijakan terobosan  penyelamatan dengan  harapan Pemilu harus sukses. Namun, terobosan tersebut tak pelak,  menyerempet  wilayah terlarang.  Proses pengadilan secara transparan dan terbuka telah memutuskan Nazaruddin dan Mulyana Kusuma  dinyatakan bersalah karena menerima suap dan hadiah lainnya.

Tanggungjawab pidana akibat kelalain tersebut  akhirya dijatuhkan. Mereka   dan seluruh keluarganya,  dengan berat hati, mengikhlaskan tokoh-tokoh di KPU tersebut segera masuk untuk menjalani kehidupan penjara. Sekelumit fakta dan cerita kelalaian tokoh-tokoh KPU yang lalu seyogyanya dipahami oleh tidak saja oleh akal sehat melainkan juga harus menggunakan  hati nurani terdalam. Sehingga, baik Pak SBY maupun kabinet lainnya, sungguh pantas, layak  dan adil sekiranya tokoh KPU yang masih tersisa di penjara dapat dimaafkan dan keluar dari sekap terali besi itu.

Kemauan politik SBY untuk memaafkan tokoh KPU, dan memberikan penghargaan, di suatu saat,  cukup beralasan. Terutama, secara  politis, kita harus mengakui  bahwa kita   telah berhutang budi atas kerja keras mensukses Pemilu dan menghantarkan kemenangan SBY-Kalla,  Kabinet Indonesia Bersatu dan kemenangan  masyarakat Indonesia.

Dalam konteks itu, hubungan timbal-balik yang   melahirkan kemenangan secara sosial, ekonomi dan  politik dalam suatu kekuasaan  dimaknai sebagai ”Politik Hutang Budi”.  Pada zaman penjajahan Belanda, kebijakan politik etis (ethico politics) dapat dimaknai dengan politik hutang budi. Misalnya, Pemeritah Belanda menjanjikan masyarakat Indonesia  pemberian kemerdekaan.  Volskraad,  lembaga legislatif, semacam DPR kini ketika itu juga dibentuk. Politik etis pemerintahan Belanda, dimaksudkan  agar   masyarakat pribumi menghentikan model perlawanan kekerasan fisik dengan menggunakan diplomasi.

Tentu saja, praktek politik hutang budi  selain dapat menimbulkan kohesi sosial, semacam solidaritas dan loyalitas kollektif. Tetapi, justru politik hutang budi dapat merupakan ancaman berbahaya sekiranya jasa dan kebaikan disemai hanya pada kekuatan pendukung semata. Tidak mustahil, sekecil apapun sikap permusuhan dan kebencian akan menimbulkan kontra-produktif yang mengancam kepemimpinan di masa mendatang jika SBY tidak mampu mengelola politik hutang budi secara harmonis.

Persoalannya adalah,  praktek politik hutang budi manakah sebagai ancaman kepemimpinan SBY ke depan?   Politik hutang budi yang cenderung dapat mengurangi citra SBY  terkait dengan pengisian komisaris BUMN yang mengandung pundi-pundi keuangan . Harian ini (Kedaulatan Rakyat, Selasa, 30 Otkobet 2007) telah mengangkat  fakta yang jelas. Orang-orang berjasa pada  SBY telah menjadi komisaris.   Menteri BUMN, Syofyan Djalil  sepertinya berang ketika isu ini diangkat. Meskipun demikian ia  mengakui, bahwa ada satu dua yang ditarik dari tim sukses, tetapi lebih karena kompetensinya (Tempo: 28 Oktober 2007:43).

Pernyataan tersebut tentu saja tidak sepenuhnya dapat kita amini. Kecurigaan  banyak pihak, sebagaimana dilansir media masa pekan lalu cukup beralasan. Sehingga tak mengherankan jika politik pencitraan SBY untuk dua tahun ke depan cenderung tidak menggembirakan. Lagi pula,  isu-isu pengisian jabatan komisaris yang dipandang tidak profesional dapat menjadi Target Clack Campaign.

Setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu digaris bawahi mengapa pengisian komisaris  BUMN dipandang sebagai politik hutang budi yang kontra-produktif bagi politik pencitraan Presiden SBY secara tidak langsung.

Pertama, dalam era reformasi dengan tuntutan Good Governance and Clean government, profesionalisme  dan competency, keterbukaan  dan kepatuhan pada rule of law menjadi bagian mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena itu, melihat fakta dari proses pengisian komisaris yang dilakukan Menteri BUMN tidak konsisten dengan asas-asa pemerintahan yang baik dan bersih.  Memang tidaklsalah jika argumen bahwa Menteri memiliki hak verogatif untuk mengangkat komisaris dalam BUMN. Namun, akan menjadi bumerang jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Terdapat sebelas BUMN yang diidentifikasi Majalah TEMPO dijabat oleh mantan tim sukses SBY, baik berlatar belakang sipil maupun TNI. Komisaris Jasa Marga, Pertamina, Dewan Pengawas TVRI, PTP Lampung, PT Pos, PTP Sumatra Utara, PT Kareta Api, Pelindo,  Indosat, TVRI, dan Komisaris Bulog. Hampir semua BUMN yang diduduki  tersebut memiliki daya tawar tinggi untuk meraup dana, baik untuk kepentingan pribadi pejabat maupun kepentingan organisasi.

Sejujurnya diakui publik bahwa terdapat beberapa komisaris yang diangkat lebih pada menebus hutang budi dan mengabaikan profesionalisme. Misalnya, Yahya Ombara adalah  Sarjana Hukum, memiliki latar belakang bisnis Wartel. Publik ragu karena ia sama sekali tidak berpengalaman dalam  transportasi, per-Kereta Apian. Andi Arif, anggota Tim Khusus di PT Pos, mantan aktifis yang diculik pada masa Orde Baru tetapi aktif di pergerakan dan LSM. Sama halnya dengan Heri Sebayang lebih berpengalaman di bidang organisasi pergerakan.

Mereka semua tidak terdengar memiliki pengalaman profesional dan latar belakang keilmuan yang kompeten. Sekecil bukti ini menuai dugaan pengangkatan komisaris BUMN tidak transparan  dan berbau nepotisme. Meskipun pengangkatan tidak langsung oleh SBY, peran Menteri telah cukup bukti bahwa pengangkatan komisaris di BUMN bentuk  hutang budi yang menimbulkan hutang yang harus dibayar oleh penerima. Setidak-tidaknya, motivasi kepentingan bersama dapat dibangun dengan posisi mereka di berbagai BUMN.

Kedua, pengangkatan komisaris-komisaris bagi BUMN, khususnya di Perbankan, Indosat, dan Bulog  dipastikan membawa keberuntungan dengan resiko hukum yang minimalis. Secara internasional, dimanapun,  UU PT atau BHD,  tidak membebankan resiko hukum. Seorang komisaris dapat terlepas dari tanggungjawab hukum jika kerugian suatu perusahaan  bukan disebabkan kelalaian  dirinya. Kecuali, direktur dan komisaris secara bersama-sama, melakukan perbuatan lalai maka mereka dapat dituntut, baik secara perdata dan pidana.

Jika  pengangkatan komisaris di BUMN dipandang kurang profesional, dan  lebih merupakan  budi baik Menteri terhadap penyedia dukungan, maka tidak mustahil yang akan timbul adalah pelanggaran terhadap  penyalah gunaan kewenangan (abuse of  power) Di satu pihak, sebutan komisaris dalam kenyataannya nanti  difungsikan sebagai mediator, yang dapat menjembatani tercapainya tujuan kekuasaan. Sebab, hutang budi bagi penerima jabatan bukan berarti harus membayar kebaikan  atasan (to repay back the gratitude of indebtedness ) dengan membagikan  gaji-gaji mereka fifty-fifty.

Di pihak lain, Tetapi, dimungkinkan akan lebih berfungsi sebagai channel terselubung dalam mengumpulkan pembiayaan penggalangan kepemimpinan nasional 2009. Tak mengherankan jika model  ini  adalah turunan kebijakan politik ekonomi privatisasi, dimasa Laksaman Sukardi menjadi Menteri BUMN,  dimana aset-aset negara diperjualbelikan pada investor asing.

Politik hutang budi bertumpu  pada nilai-nilai budaya yang berlaku sesuai tuntutan politik dan kekuasaan kontektual. Bagi SBY, politik pencitraan yang penuh  tebar pesona adalah kemenangan sementara. Tetapi,  popularitas SBY tidak dijamin konstan ketika politik hutang budi ini tidak menjadi kepedulian.  Sikap Presiden untuk mengampuni Ketua KPU yang masih di LP mungkin dapat memupus pribahasa ”air susu dibalas air tuba”  mengingat jasa baiknya. Sebaliknya, disadari ataupun tidak, pengangkatan  komisaris-komisaris oleh BUMN bentuk politik hutang budi. Tetapi karena  caranya kurang  profesional dan proporsional, maka tidak saja yang terbaca sebagai penggalangan kekuatan, lebih dari itu adalah bentuk penyalah gunaan kekuasaan yang tidak berbeda dengan kejahatan korupsi.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s