SBY Menantang Hak Interpelasi DPR

Tak  satupun fungsi DPR, secara konstitusional    mengamanahkan  adanya hak untuk memakjulkan (impeachmen)  kedudukan  Presiden. Fungsi DPR terdiri dari kewenangan perundang-undangan (legislasi), penganggaran (budgeting) dan pengawasan (controling) lebih menekankan pada fungsi check and balances terhadap Presiden. Terutama dalam merealisasikan kewenangannya, baik di  dalam negeri maupun kebijakan  luar negerinya.  Kedudukan DPR dan Presiden sebagai lembaga negara adalah sejajar (neben) dan sama kuat mengingat  kedua lembaga ini dipilih  rakyat. Sehingga secara konstitusional pula, baik Presiden maupun DPR tidak dapat saling menjatuhkan.

Namun,  jangan lupa bahwa secara umum fungsi pengawasan juga dimiliki oleh lembaga selain DPR. Dewasa ini, kedaulatan negara  juga dipengaruhi  oleh kedaulatan  rakyat (People’s Sovereignty). Sehingga  pengawasan oleh kekuatan  civil society seperti yang dilakukan LSM, LBH, ICW menjadi sangat lumrah dan terkadang lebih efektif. Hubungan fungsional kedua lembaga negara dapat saja terganggu manakala kesalahpahaman tidak segera diselesaikan. Bahkan Presiden tidak mustahil dapat terpelanting jika ada pemicu politik yang timbul di luar kewenangan DPR.

Terhadap hak interpletasi tersebut,  semestinya Presiden bukan sekedar merespon hak interpelasi DPR  atas  persetujuan resolusi No 1747 DK PBB terhadap sanksi Iran semata. Melainkan, Presiden juga perlu mengambil langkah strategis dan cepat. Isu penerimaan dana non bajeter dari  Rochmin Dahuri, Departement Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk kepentingan Tim Sukses SBY-Kalla 2004 cukup sensitif.

Penepisan yang disampaikan di  berbagai media, baik oleh Andi Mallarangeng, maupun  Sudi Silalahi, dan/atau Wapres Yusuf Kalla juga presiden SBY bahwa apa yang disampaikan Amien Rais tentang penerimaan  uang DKP oleh Tim Sukses SBY Kalla dinilai  sebagai ”tudingan dan fitnah” (Kedaulatan Rakyat, 26 Mei 2007:1). Respon reaktif dan emosional tersebut sesungguhnya tidak terlalu diperlukan bagi Presiden. Lebih penting dari itu, justru bagaimana  Presiden SBY dapat mengajukan bukti bahwa Tim Suksesnya benar-benar menggunakan  uang halal. Kita sering  mendengar  pemeo di dalam masyarakat Indonesia, uang haram saja sulit dicari apalagi memperoleh uang yang halal untuk tujuan politik. Malah menjadi aneh sekarang ini jika kampanye pengisian kepemimpinan, sama sekali terbebas dari politi uang.

Apakah implikasi  hukum dan politik  bagi  Presiden SBY ketika  penggunaan   hak interpelasi  DPR atas resolusi DK PBB dan isu penerimaan dana non-bajeter  DKP tidak mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan?

Meskipun hak interpelasi DPR tidak secara langsung mengindikasikan adanya  pemakjulan,  ketidak mampuan SBY dan Tim Suksesnya membuktikan penggunaan uang halal dalam kampanyenya amat rentan dengan ancaman kejahatan korupsi.  Pertama, penggunaan uang haram berimbas pada situasi ketatanegaraan  di bawah kabinet SBY. Terutama ketika DPR menggunakan hak-hak konstitusionalnya.

Dalam pasal 20 A ayat (2) bahwa DPR memiliki hak memohon penjelasan (interpelasi), hak bertanya (angket) dan hak berpedapat terhadap  kebijakan Presiden yang telah dilakukan. Badan Musyawarah DPR, Kamis lalu, 24 Mei 2007 memutuskan tanggal 5 Juni,  mengundang  Presiden untuk meminta penjelasan mengenai  persetujuan Presiden  terhadap Resolusi No 1747, Dewan Keamanan PBB yang berisi perluasan sanksi atas Iran. Semestinya, hak interpelasi DPR tersebut sebagai hak hukum, tanpa terlalu khawatir yang berlebihan. Isu politik dan hubungan internasional bukan merupakan isu domistik yang dapat dengan mudah memicu ketegangan yang serius.

Keputusan yang telah diberikan Presiden terhadap resolusi DK PBB adalah urusan keseharian kebijakan luar negeri, atau day to day foreign policy yang biasanya merupakan urusan politik elit. John M. Owen dalam International Law and the Liberal Peace (Gregory H Fox, 2000: 357) menegaskan bahwa warga negara, pada umumnya, tidak mau ambil pusing dengan  urusan luar negeri ketika hubungan luar negeri tidak memiliki dampak negatif terhadap kepentingan warga negara. Karena itu, dalam membuat kebijakan luar negeri, pengaruh utama yang timbul secara domestik hanyalah pada  elit-elit politik yang berkedudukan di dalam lembaga perwakilan”.

Sekiranya Presiden SBY dan kabinetnya mempercayai pandangan John M Owen, bahwa hak interpelasi DPR tidak menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk menghadirinya memang cukup relevan. Urusan hubungan luar negeri, termasuk persetujuan  terhadap DK PBB untuk memberikan perluasan sanksi terhadap Iran tidak terkait dengan persoalan kebutuhan dasar warga negaranya. Sehingga menjadi amat wajar bila, komitmen pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Iran tidak memeprlihatkan kesetiaan tinggi. Termasuk, pemerintah Indonesia merasa tidak berdosa untuk menyimpangi kesepakatan diplomatik dengan pemerintah Iran.

Penyimpangan gentlement agreement oleh pemerintah Indonesia memang tidak terkait dengan kepentingan warga negara memang secara faktual benar. Tapi, secara sosio – psikologis tidak demikian. mengingat elit-elit politik di DPR telah memohonkan interpelasi. Sama halnya, organisasi-organisasi sosial dan masa, umat Islam tidak ketinggalan untuk menyampaikan ketidak puasannya kepada pemerintah. Kekompakan antara elit-elit politik dan DPR dengan cendekiawan muslim dan sebagian masyarakatnya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Karena itu, atas kelalaian penggunaan celah hubungan diplomatik di DK PBB beberapa waktu lalu, Presiden SBY sebaiknya merespon positif undangan interpelasi DPR tanggal 5 Juni tersebut. Dengan harapan, interpelasi sebagai forum tabayun, klarifikasi, yang dapat mengendorkan ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Adapun argumentasi mengapa kehadiran  Presiden SBY dalam acara interpelasi menjadi sangat urgen.

Pertama, memang benar bahwa undangan DPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR, khususnya pasal 174 ayat (1,2, dan 3) tidak mengisyarakatkan adanya suatu kewajiban bagi Presiden untuk hadir dalam memberikan penjelasan secara langsung. Tidak berlebihan jika Menteri Luar Negeri sebagai wakilnya yang diutus untuk menjelaskan. Dan hak interpelasi DPR tidak dapat dibendung, meskipun dalam beberapa waktu lalu Menlu Hasan Wira Yuda telah menjelaskannya.

Namun, dalam logika hukum ada asumsi bahwa,  jika di satu pihak diberi hak, seperti hak interpelasi DPR diatur dalam Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945. Konsekuensinya,  pihak lain,  akan timbul adanya  kewajiban.  Artinya, hak interpelasi DPR menimbulkan kewajiban bagi Presiden. Dalam konteks ini, kewajiban seperti itu lebih bersifat kewajiban komplementatif, bukan kewajiban fakultatif.

Karena itu, meskipun kehadiran langsung dalam hak interpelasi tidak wajib, mestinya Presiden harus memandang hak interpelasi sebagai sesuatu yang penting dan serius perlu jawaban. Komisi I DPR merasa tergerak untuk meminta penjelasan karena perbedaan tafsiran penggunaan hubungan luar negeri yang bebas aktif. Menempatkan Indonesia sebagai negeri yang cinta damai, anti penjajahan, dan akan selalu ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang abadi sesuai pesan Pembukaan UUD 1945 tidak dilaksanakan ketika di depan mata ada kasus yang perlu dibela dan diperjuangkan.

Kedua, terlepas benar dan tidaknya argumen Komisi I DPR RI  tentang kebijakan persetujuan DPR terhadap Resolusi DK PBB, kehadiran Presiden lebih merupakan wujud  kepatuhan terhadap etika dan moral politik bangsa. Presiden SBY seyogyanya mempertimbangkan undangan tersebut mengingat hak interpelasi telah ditanda tangani 280 anggota DPR. Maknanya, undangan tersebut mewakili puluhan juta rakyat Indonesia  jika setiap kursi dihargai ratusan ribu suara.

Ketiga, sekiranya Presiden juga tidak hadir karena jumlah anggota 280 DPR juga belum merasa terpanggil, Presiden mestinya menengok nilai manfaat hak interpelasi sebagai forum musyawarah. Terdapat peluang bagi Presiden untuk menjadi tauladan dalam mengamalkan ajaran pancasila. Permusyawaratan dan hikmah kebijaksanaan dalam sistem perwakilan sebagaimana sila empat Pancasila perlu dikedepankan. Krisis moralitas dan tauladan saat ini salah satunya disebabkan meredupnya nilai-nilai kebangsaan termasuk rendahnya pemahaman atas ideologi negara, Pancasila.

Dari segi pandangan teologi islam, kehadiran Presiden dalam hak interpelasi sangat terpuji. Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa hak-hak Muslim atas yang lain adalah,  apabila ketemu satu sama lain mengucapkan salam, dan apabila kamu diundang, maka  ia wajib hadir (Waidza laqitahu fasallim alaihi, Waida Da’aka Fa-ajibhu). Jadi, telah cukup argumentasi bagi presiden untuk tidak dapat mengelak untuk hadir di DPR.

Sebaliknya, sekiranya Presiden SBY tidak  menghadiri  undangan  interpelasi DPR  Selasa, 5 Juni, di argumentasikan pada tidak adanya kewajiban konstitusional, maka isu konfrontatif sekitar dana non-bajeter DKP melawan tokoh Reformasi, Amien Rais tidak mustahil akan berakibat kontra-produktif kekuasaan SBY  tergelincir di tengah jalan.

Sesungguhnya, Prof. Amien Rais, Ph.D sebagai salah satu seorang kandidat Presiden dalam Pemilihan Umum 2004 mengaku menerima aliran dana dari DKP sebesar Rp. 200 juta. Pejuang anti korupsi, seperti Denny Indrayana dan juga Eddy OS Hiariej sepakat untuk menindaklanjuti proses hukum keterlibatan calon-calon Presiden. Indikasi adanya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud UU Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden telah memenuhi syarat penuntutan dalam kejahatan korupsi (Kompas, Jumat 23 Mei 2007: 6).

Arah impechment dari hak interpelasi bukan hal mustahil dalam perspektif hukum pidana dan kejahatan korupsi. Penerimaan uang sebagaimana diakui Pak Amien adalah jelas fakta hukum yang bertentangan dengan UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Celakanya perbuatan ini bukan sekedar pelanggaran, melainkan kejahatan politik uang. Pasal 45 ayat (1) poin C, Pasangan calon diduga menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah BUMN dan BUMD.

Konstruksi pasal 45 ayat (1) huruf C tersebut di atas akan menjadi sangat efektif menggiring pejabat negara, manakala dikaitkan dengan kejahatan korupsi. Posisi Yusuf Kalla sebelum menjadi wakil presiden dan juga SBY sebelum menjadi Presiden adalah pejabat negara atau setidak-tidaknya Ketua-Ketua Partai Politik. Kedudukan mereka amat rentang dan karenanya tidak kebal dari hukum.

Untuk dapat diproses melalui peradilan, pengakuan Amien Rais cukup jelas merupakan pelanggaran pemilu dan dugaan kejahatan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi. Keterkaitannya, dengan kejahatan konstitusional tidak terlalu jauh. Jika dalam proses peradilan terbukti, maka kejahatan money politics oleh pejabat negara, sesungguhnya merupakan kejahatan terhadap UUD 1945, dimana peluang impeachment terbuka lebar setelah diajukan DPR ke Mahkamah Konstitusi. Persoalannya, apakah penggunaan dana non-bujeter DKP ini isu politik yang sengaja dibuat untuk meluruhkan reputasi Presiden SBY 2007 ataukah memang murni kehendak penegak hukum yang berani dan berkeadilan. Pilihan kedua memang mulia, dan memerlukan proses pengadilan yang kredibel dan berwawasan kenegaraan yang mendalam. Prof. Satjipto Raharjo dengan tegas mengusulkan agar proses hukum diberlakukan.

Kehadiran Presiden SBY dalam acara interpelasi DPR tanggal 5 Juni sangat diharapkan. Agar forum ini dipergunakan sebagai musyawarah untuk meminimalisir perbedaan pemahaman antara DPR dengan Presiden tentang persetujuan resolusi DK PBB. Memang implikasi hukum dan politik interpelasi tidaklah berakibat impeachment, kecuali jika isu DKP, Rohmin Dakhuri dapat diselidiki oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai kejahatan korupsi. Akankah KPK dan Kejagung berani membawa Pak Amien ke Pengadilan yang nyata-nyata berimbas pada penerima DKP lainnya?

Penulis : Jawahir Thontowi SH., Ph.D

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

.

******************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s