CLDS FH UII Selenggarakan Pelatihan Kepemimpinan

Tamansiswa, Bertempat di ruang sidang utama lantai 3 FH UII, Pusat Studi Hukum Lokal atau lebih dikenal dengan Centre of Local Law Development Studies(CLDS) FH UII menggelar Pelatihan Kepemimpinan (Creative Leadership Training) selama 3 hari pada tanggal 25-27 September 2015/ 11-13 Dzulhijjah 1436 H.
Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D selaku Direktur CLDS dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan CLT ini merupakan yang kedua kalinya yang diselenggarakan oleh CLDS FH UII yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai kader dan pemimpin yang memahami pemikiran hukum kreatif berbasis keadilan bagi masyarakat, menjembatani mahasiswa pada suatu pemahaman hukum yang inovatif dan kreatif sebagai model dan strategi pemecahan permasalahan hukum dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Dekan FH UII, Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada para mahasiswa FH dari berbagai universitas yang telah lulus seleksi guna mengikuti pelatihan ini. Beliau juga berharap agar para peserta menekuni kegiatan CLT ini hingga kahir dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan semoga dapat meneruskan perjuangan pada bidang Hukum masing-masing dan dengan disesuaikan pada ajaran Allah SWT agar hidup bisa menjadi lebih baik.
Hadir sebagai keynote speaker pada acara pembukaan Pelatihan Kepemimpinan, Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH yang juga pernah menjabat menjadi Ketua MK RI Th.2013 – 2015. Selanjutnya, acara yang diselenggarakan selama 3 hari ini menghadirkan para narasumber-narasumber yang ahli pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah, Prof. Dr. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D (Direktur CLDS FH UII), Luqman Hakim ( Mantan Anggota DPR RI dan ketua Yayasan Pendidikan Islam), Drs. Zulkifli Halim, Msi, Muhammad Nurhadi, SH., MH ( Alumni FH UII dan Sekretaris MA RI), Hifdzil Alim, SH ( Pukat UGM), Zairin Harahap, SH., M.Si (Dosen FH UII), M.Nurul Ikhsan (Pengajar Indonesia Mengajar), Ari Sudjito, S.Psi., MA ( Sosiolog UGM), Irsyad Thamrin, SH ( Dosen FH UII dan Ketua PERADI Prof. DIY), Haidar Buldan, S.Psi., MA ( Dosen Psikologi UGM) dan terakhir Nandang Sutrisna, SH., LLM., Ph.D ( Dosen.Hk. Internasional FH UII).
Foto: Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH saat menyampaikan keynote speakernya dengan tema “ Pemikiran Negara Hukum Pasca Reformasi Untuk Menciptakan Kepemimpinan Nasional Berbasis Pancasila “
Sumber: http://law.uii.ac.id/berita-hukum/tambah-baru/clds-fh-uii-selenggarakan-pelatihan-kepemimpinan.html
Advertisements

PAKAR: HUKUM KREATIF PERLU DIKEMBANGKAN HADAPI MEA

WE Online, Yogyakarta – Mahasiswa Fakultas Hukum perlu mengembangkan pemikiran hukum kreatif yang mampu menjawab permasalahan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, kata pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jawahir Thontowi.

“Konsep pemikiran hukum kreatif merupakan pemahaman seorang ahli hukum yang tidak hanya berkutat pada penguasaan atas teks-teks hukum dalam undang-undang, tetapi juga dapat menerapkan pemahaman hukum sebagai ‘problem solver’ atas masalah sosial di masyarakat,” katanya di Yogyakarta, Kamis.

Pada seminar bertajuk “Peran dan Tantangan Mahasiswa serta Praktisi Hukum dalam Menghadapi MEA 2015”, ia mengatakan untuk dapat berpikir hukum kreatif, tentu perlu keluar sejenak dari pakem-pakem yang ada. “Terkait dengan Masyarakat Ekonom ASEAN (MEA), mahasiswa Fakultas Hukum sebagai calon ahli hukum harus paham tentang regulasi, perjanjian, dan hukum internasional yang disepakati Indonesia di dalamnya,” katanya.

Selain itu, juga banyak belajar untuk menerapkan hal tersebut pada permasalahan yang kasuistik. Mahasiswa Fakultas Hukum juga perlu dibekali dengan “skill” negosiasi dan lobi agar tidak gagap dalam menghadapi perundingan. Menurut dia, menjelang diberlakukannya MEA 2015, segenap elemen bangsa perlu terus mempersiapkan diri agar tidak hanya sekadar menjadi penonton dalam kesepakatan regional tersebut. “Hal itu tidak terkecuali bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menjadi calon-calon aparat penegak hukum dan pelayan hukum bagi masyarakat,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Dalam menghadapi MEA, kata dia, mereka kelak akan banyak bersinggungan dengan permasalahan hukum yang tidak hanya bersifat lokal nasional, tetapi juga regional internasional. “Hal itu dapat terjadi karena pada MEA, Indonesia telah menjadi kawasan pasar bebas regional di mana banyak bangsa lain yang akan masuk dan ikut berkompetisi di negeri ini sehingga munculnya sengketa hukum pun sangat dimungkinkan,” katanya. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliadi

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/read/2015/01/15/42285/pakar-hukum-kreatif-perlu-dikembangkan-hadapi-mea.html

NTT Dinilai Layak Jadi Daerah Khusus


Peta_NTTSkalanews
– Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Jawahir Thontowi, SH, LLM, PhD mengatakan secara eksistensial Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa diusul menjadi daerah khusus, dengan mengambil fokus pada isu perbatasan.

“Jika kekhususan itu bisa disampaikan kepada pemerintah pusat dengan sejumlah argumentasi yang baik dan bertanggung jawab, maka saya kira akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menjadikan NTT sebagai daerah khusus,” katanya yang juga pakar hukum internasional.

Hal itu disampaikan dia saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertajuk ‘NTT Dalam Dinamika Perbatasan Negara” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cencana (Undana) Kupang, Senin (14/9).

Menurut dia, dalam konteks kenegaraan, menjadi wilayah khusus atau wilayah istimewa, bukanlah sebuah hal baru, karena hal itu sudah dipraktikan di bumi pertiwi di sejumlah daerah.

Dalam konteks tersebut, terbaca jelas dalam Undang-undang pasal 18b ayat 1, terkait kemungkinan otonomi khusus bagi wilayah dengan kekhususan dan kekhasan khusus.

Selain itu, tambahnya, pembentukan sebuah daerah khusus atau istimewa, haruslah tetap berada oada koridor NKRI dan semangat Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup masyarakat dan bangsa.

“Jadi tidak semacam mebuat negara dalama negara. Itu tidak dibolehkan. Semua masih tetap NKRI,” katanya menegaskan.

Dalam konteks tersebut, secara eksistensial, NTT yang adalah provinsi kepulauan dan berada di wilayah perbatasan RI-Timor Leste dan juga dengan Australia, bisa menjadikan isu itu sebagai kekhususan dalam usulan menjadi daerah khusus atau daerah dengan otonomi khusus.

Dia mengatakan, sejumlah daerah yang telah menerapkan daerah khusus dan atau istimewa, antara lain, Daerah Istimewa Aceh yang diberikan kekhususan untuk menerapkan syariat islam, namun tetap patuh pada Pancasila dan UUD 1945.

Otonomi Khusus Papua, yang masih melibatkan dewan adat dalam kelompok dan utusan di DPRD provinsi daerah itu, DKI Jakarta yang diberikan kewenangan untuk mengatur daerah itu dengan jabatan wali kota ditunjuk oleh gubernur.

“Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang karena kekhasan kerajaan atau keratonnya, sehingga sultan langsung sebagai kepala daerah provinsi dan ditunjuk, tidak dipilih,” katanya.

Pendapat dan analisis senada disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, Prof Dr Yohanes Usfunan SH.MH pada panggung seminar yang sama.

Menurut dia, kajian otonomi khusus atau daerah istimewa bagi Nusa Tenggara Timur, menjadi hal yang bisa diperjuangkan, ketika pemerintah daerah menjadikan isu perbatasan sebagai salah satu inti kekhususan usulan kepada pemerintah pusat.

Dengan demikian, jika telah terjadi daerah otonomi khusus berupa daerah istimewa atau daerah khusus, maka akan ada perhatian khusus pemerintah pusat, terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

“Hal ini tentu akan berdampak baik kepada percepatan pembangunan dan kemajuan masyarakat di seluruh wilayah ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Usfunan juga mengaku akan ada dampak buruknya, jika NTT menjadi daerah atau provinsi dengan kewenangan khusus.

“Anggaran pasti akan dikelola sendiri daerah, dan karena itu sangat rawan dan riskan dengan praktik korupsi pejabat. Ini harus dihindari,” katanya.

Namun demikian, dia berharap, jika memang Pemerintah NTT memiliki kemauan untuk menjadikan provinsi seribu pulau itu daerah istimewa atau daerah khusus, maka haruslah terus diperjuangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. [mad/ant]

Sumber: http://skalanews.com/berita/nasional/daerah/233785-ntt-dinilai-layak-jadi-daerah-khusus

Batas Laut Indonesia Perlu Segera Dipertegas

Yogyakarta ( Berita ) : Pemerintah Indonesia perlu segera mempertegas batas wilayah laut yang bersinggungan dengan wilayah negara lain untuk mencegah semakin maraknya kasus penangkapan ikan tanpa izin atau “illegal fishing”, kata pengamat hukum laut internasional, Hasyim Djalal.

“Masalah kita ada di beberapa titik batas laut yang belum tegas,” kata Hasyim Djalal seusai seminar mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis [10/09].
Menurut mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, masih ada beberapa titik zona ekonomi ekskulisif (ZEE) Indonesia yang belum diakui oleh negara tetangga antara lain yang berbatasan dengan wilayah laut Vietnam dan Malaysia. n”Indoensia sebenarnya sudah menyusun perjanjian dan melakukan perundingan dengan Vietnam serta Malaysia namun sampai sekranag belum jalan,” kata dia.
Ia mengatakan, apabila sengketa ZEE, landas kontinen, serta batas terirorial yang bersinggungan dengan negara lain dapat segera diselesaikan, maka upaya penangkapan ikan secara ilegal dapat dipertegas.
Menurut Hasyim, penindakan secara tegas yang telah diupayakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap kasus illegal fishing perlu didukung dengan kepastian hukum batas wilayah perairan Indonesia. “Sesuai yang diatur dalam hukum internasional, apabila memasuki ZEE kita memang bisa langsung ditangkap, kata dia.
Sementara itu, pakar hukum internasional Universitas Indonesia Yogyakarta, Jawahir Thontowi mengatakan selain batas laut, batas darat yang bersinggungan dengan negara lain juga perlu dipertegas.
Menurut dia, apabila seluruh batas wilayah Indonesia telah memiliki kepastian hukum yang jelas, pemerintah dapat memfokuskan pembangunan di perbatasan. “Setelah semua (kesepakatan batas wilayah) jelas, baru pemerintah bisa memantapkan pembangunan di perbatasan,” kata dia. (ant )

Sumber: http://beritasore.com/2015/09/10/batas-laut-indonesia-perlu-segera-dipertegas/