PENGAKUAN AUSTRALIA TERHADAP PAPUA

Upaya untuk mencairkan kebekuan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan Australia masih terus berlangsung. Pemberian visa terhadap 42 orang awal Papua Maret lalu 2006 telah menjadi pemicu retaknya hubungan kedua Negara. Sebagai sikap kekecewaan, pemerintah Indonesia menahan Duta Besarnya ke Canberra. Sebab, pemberian visa oleh pemerintah Australia telah melungsur kode etik diplomasi klaim 42 orang Papua yang melarikan diri ke Australia atas dasar motif pengungsi tidak memiliki dasar hukum. Situasi ini di Papua sampai saat ini tidak ada peristiwa yang dapat menimbulkan gelombang pengungsi.

Pemberian visa oleh pemerintah Australia pada 42 Papua itu menimbulkan kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia. Continue reading

PENUNDAAN PENGAKUAN RI ATAS KEMERDEKAAN KOSOVO

Penundaaan pengakuan (recognition) oleh pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo sungguh merupakan langkah strategis. Bukan karena pengakuan atas suatu negara pada umunya diberikan karena kepentingan politik dan perlu kehati-hatian. Tetapi, pengakuan memerlukan argumentasi yang tidak merugikan kepentingan nasional.

Pada 17 Februari 2008,  pemerintah Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya. Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman Italia, Perancis Inggris,  dan Austria. dan sebagian masyarakat Uni Eropa telah memberikan pengakuan. Namun keberadaan Kosovo sebagai negara berdaulat masih bermasalah. Pemerintah Soviet, Cina, dan beberapa negara seperti Vietnam, Afrika Selatan menolak memberikan pengakuan.

Lebih mengherankan justru George. W. Bush, yang sedang berada di Darel Salam, Tanzania, saat itu, mendukung kemerdekaan Kosovo. “Sejarah akan membuktikan bahwa ini adalah langkah yang tepat membawa perdamaian bagi wilayah Balkan. Tentu saja, situasi yang langka terjadi ini, menjadi sangat unik. Sebab pandangan George Bush yang selama ini sering memantik kemarahan umat Islam dunia berubah menjadi agak bersahabat. Kosovo sebelumnya, pernah menyatakan  merdeka pada 16 tahun silam. Semuanya itu, dipicu oleh bubarnya Uni Soviet dan kehancuran wilayah Balkan. Waktu itu hanya  Albania yang mengakui kemerdekaan Kosovo.  Didera konflik berlarut-larut dan perang selama 1996-1999 melawan Serbia, Kososvo saat ini berada dalam pengawasan PBB melalui resolusi  1244 DK PBB. Dibawah resolusi itulah, Kosovo  mendapatkan status pronvinsi otonom.  Proposal Marti Ahtisari kandas pada bulan Juli 2007, dan harus dikoreksi berulang kai oleh karena Rusia dan Cina tidak sepakat. Begitu juga Rusia tidak suka isu tentang Kosovo merdeka. Namun, negara-negara di Uni Eropa telah meramalkan  bahwa kemerdekaan Kosovo tinggal menunggu waktu. Rusia menolak untuk meneken apapun  yang tak disepakati di Belgrade. ”Kemerdekaan Kosovo tanpa persetujuan PBB akan menghidupkan kembali  konfli di Balkan,” ujar Vladimir Putin. Dapat dimaklumi jika Rusia tidak juga sependapat oleh karena sedang menghadapi pemberontakan separatis Chechnya dan Georgia. [1]

Pernyataan Ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI). Proklamasi kemerdekaan Kosovo, sebagai aset kaum muslimin dunia. Tentu saja, jika Prof. John Elposito memetakan umat Islam dunia dewasa ini berjumlah 1,3 miliar, maka kehadiran Kosovo menjadi negara ke-33 negara muslim mayoritas dunia. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, menyerukan semua pihak untuk menjaga komitmen dan menghindari kekerasan.  Sebagaimana diucapkan oleh Perdana Menteri Hashim Tachi,  Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghormati hak-hak seluruh masyarakat etnik yang tinggal disana. Kosovo akan dibangun sesuai dengan rencana PBB yang dirancang bekas Presiden Finlanida, Marti Ahtisari. Bahkan kehadiran militer internasional  yang juga atas dasar pertimbangannya.

Kontroversi Kemerdekaan Kosovo

Presiden SBY mengatakan jika kemerdekaan Kosovo adalah yang terbaik bagi bangsa Kosovo, bagi Eropa dan dunia, tentu Indonesia juga akan pada posisi untuk menghormati proses itu. Suatu sikap yang tampak ambivalen tapi tak luput dari pro kontra di tingkat publik.

Pertama, kelompok yang mendukung pemerintah RI untuk menunda pengakuan kemerdekaan Kosovo sebab masih bermasalah. Nugroho Wisnumurti, anggota Komisi Hukum Internasional PBB (Kompas Sabtu, 23 Februari 08: 7) menyarankan agar pemerintah RI bersikap cermat.

Kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara-negara Barat tertentu, tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. Prospek Kosovo untuk menjadi anggota PBB amat kecil karena dibayang-bayangi hak veto Rusia dan Cina.  Kemerdekaan Kosovo tidak sesuai dengan prinsip  hukum internasional. Terutama karena melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Serbia Yugoslavia. Sehingga deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo tidak menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan Balkan. Kemerdekaan Kosovo tidak didasarkan melalui perjuangan perlawanan terhadap penjajahan. Tetapi lebih merupakan  desakan dari gerakan separatisme Kosovo Liberation Army. Sehingga pemerintah Serbia juga tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Posisin tersebut, tidaklah mudah untuk memberikan pengakuan

Kedua, kelompok yang menghendaki agar pemerintah Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo. Misalnya, Hamdan Zoelfa, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan beberapa ormas Islam,  menyesalkan sikap SBY yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Anggota Komisi I DPR, Hajriyanto Y. Thohari, berharap agar pemerintah Indonesia bisa segera  memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo. Serbia telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), genocide dan ethnic cleansing (Jurnal Nasional 20 Februari 08: 7). Secara faktual Kosovo sebagai minoritas muslim di Serbia telah lama tertindas.

Menurut Kofi Annand tindakan genocide dan massacre, oleh tentara Serbia menyebabkan sekitar 2.500  penduduk Kosova terbunuh. Pada saat penyerangan udara, sekitar sepuluh ribu tewas, dibawah tangan tentara Serbia, tidak kurang 500 ribu orang telah menjadi  gelandangan. (James Traub. The Best Intention  Kofi Annan and the UN. 2006: 96). Cepat atau lambat, seperti pemerintah Indonesia, pengakuan kemerdekaan Kosovo sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

Kemerdekaan Sepihak Suatu Solusi

Meskipun ancaman terhadap Kosovo cukup besar Uni Eropa tampak mendukung kemerdekaan Kosovo. Kecenderungan untuk bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih menjanjikan. Bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih menggiurkan oleh karena proses demokrasi akan lebih cepat berlangsung.

Secara teoritis, persoalan pengakuan terhadap suatu negara lebih ditentukan oleh motif kepentingan politik nasional dan internasional.  Tidak terkecuali untuk kasus kemerdekaan Kosovo. Amerika Serikat, Inggris,  dan negara Uni Eropa lainnya serta merta memberikan pengakuan atas kemerdekaan Kosovo. Hal ini dapat dipahami oleh karena beberapa alasan.

Resolusi DK PBB No. 1244  10 Juni tahun 1995 menempatkan propinsi Kosovo dibawah administrasi PBB. Tugasnya yaitu membentuk pemerintahan sementara. Kosovo dengan status otonom yang luas, merupakan bagian dari negara Federal Yugoslavia. Tetapi tidak pernah memperoleh kesepakatan.

Utusan khusus Sekjen PBB, Marti Ahtisaari, fasilitator Helsinski untuk Aceh juga mengalami jalan buntu mendamaikan pemerintah Serbia dan Kosovo. Anehnya draft yang diajukan terkait penyelesaian Kosovo bunyinya memberikan kemerdekaan dibawah supervisi Uni Eropa dengan angkatan perang NATO. Terakhir, upaya perundingan telah dilakukan antara Serbia dan Kosovo selama 120 hari yang di fasilitasi oleh Troika Contact Group (AS, Rusia, Uni Eropa). Hasil perundingan gagal. Kebuntuan inilah yang menyebabkan Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari Minggu, 17 Februari 2008, diserahkan untuk diselesaikan di PBB

Motif pragmatis juga diberikan oleh AS dan Inggris, dikarenakan secara faktual Kosovo dipandang telah memenuhi syarat sebagai negara. Kedaulatan Kosovo, secara faktual telah memenuhi konvensi Montevideo Tahun  1938.

Kosovo sebagai negara, memiliki wilayah propinsi yang memiliki otonomi dari Serbia. Kosovo memiliki kedaulatan teritorial yang jelas dan tetap. Jumlah penduduk sekitar 2,1 juta. Sekitar 90 persen  penduduk suku Albania dan 2/3 % penduduknya  beragama Islam.Kerjasama luar negeri jelas dengan dukungan AS dan Inggris serta negara-negara muslim lainnya adalah bukti kemampuan tersebut.

Hak Untuk Memisahkan Diri

Sekiranya ada anggapan kemerdekaan Kosovo masih bermasalah, karena terkait dengan kedaulatan teritorial, Yugoslavia sebagai mantan negara indah tidak berhak menistakan Kosovo. Tuntutan untuk self determination, bagi pemerintah Kosovo didasarkan fakta wilayah berdasarkan prinsip uti posidetis pelanggaran HAM berat pemerintah Serbia.

Disatu pihak hak untuk memisahkan diri (self determination right), dimaknai oleh pemerintah Kosovo bukan otonomi khusus, atau menjadi negara federal. Tapi merupakan hak untuk mendirikan pemerintahan sendiri (self government). Pemerintah Kosovo tampak yakin klaim tersebut karena sesuai dengan yang dapat menolak klaim pemerintah Serbia. Resolusi No. 1514 (XV), 14 Desember 1960,  semua orang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri (self determination), dengan dasar hak tersebut mereka bebas menentukan status politik, ekonomi, sosial dan pengembangan budaya mereka. (Ian Brownlie,Basic Document of International Law, 1995:308).

Di pihak lain hak untuk memisahkan diri juga didukung oleh fakta-fakta sejarah Sejak tahun 1945-1974, pengakuan atas status Kosovo sebagai propinsi otonom dari propinsi Yugoslavia juga sangat jelas. Persoalan mulai mencapai titik temu setelah Uni Soviet menawarkan Glasnost Perestorika tahun 1989. Negara-negara yang semula dibawah konfederasi Soviet Rusia, Slovenia, Chekoslovakia menjadi negara merdeka. Sejak tahun 1444 sampai dengan tahun 1448, yaitu perang Salib yang terjadi di Kosovo, antara Kaisar Otoman Turki dipimpin oleh Sultan Murod II dengan Janos Hunjadi, Hungaria, berakhir dengan kekalahan Hungaria. Sehingga perluasan Turki ketika itu sampai dengan perbatasan sungai Dannub (The Encyclopaedia Britanica. Vol 6 1992: 970). Hal ini tidak jauh berbeda nantinya seperti perjuangan teritorial integritas Palestina melawan Israel yang sampai saat ini masih dirundingkan.

Hak self determination yang segera memperoleh dukungan suatu negara lantaran negara melanggar HAM berat. Kofi Annand dengan jelas menyatakan, kesalahan kebijakan Slobodan Milosevic dengan kekuatan senjata sejak tahun 1998 tidaklah tepat. Pola perlawanan masyarakat Kosovo yang semula secara damai perlahan-lahan berubah menjadi suatu gerakan gerilya militer yang dikenal dengan Tentara Pembebasan Kosovo, (The Kosovo Liberation Army) yang diakui sebagai subyek dalam hukum Internasional.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***


[1] Majaah TEMPO, Kelahiran Baru d I Balkan. 2 Maret . 2008. Hal: 125

PENYELESAIAN HAM INDONESIA – TIMOR TIMUR

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2005, terkait dengan pelanggaran berat HAM di Timor Leste, paska Jajak Pendapat 1999 merupakan penyelesaian sengketa kontroversial. Meskipun bukan hal sama sekali baru, kesepakatan kedua kepala Negara untuk tidak menggunakan peradilan terkait dengan pelanggaran berat HAM hampir sama dengan model perundingan konflik Gerakan Ceh Merdeka (GAM) dengan RI di Aceh.

Bulan Agustus 2005, pemerintah RI dengan GAM telah menandatangani MoU di Helsinki. Untuk menghentikan kekerasan akibat konflik  bersenjata non-internasional (bukan perang antara dua Negara berdaulat). Pelanggaran berat HAM di Aceh, dikenal sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) terjadi sejak  1988, merupakan alasan utama persetruan GAM dengan RI.

Kedudukan Aceh yang ketika itu berpeluang memisahkan diri (self-determination) dari NKRI menjadi tertutup. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, impian kultural masyarakat Aceh yang dulu dicita-citakan, juga  pemberlakuan hukum berdasarkan syariat Islam,  dengan suasana lebih  aman dan damai saat ini telah menjadi kenyataan di Aceh.

Keadilan di Banyak Ruang
Akankah penyelesaian diplomatis,   terkait kasus pelanggaran berat HAM, oleh Presiden SBY dengan Ramos Horta mampu meretas jalan terjal hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste  ke depan menjadi lebih baik?

Tentu saja jawaban bukan sekedar adanya klise dapat dan tidak. Berbagai argumen perlu dikedepankan untuk melihat seberapa jauh penyelesaian secara diplomatic telah menjadi kepentingan nasional kedua Negara.   Pernyataan bersama Presiden SBY dengan Ramos Horta, bertumpu pada temuan     laporan KKP  14 Juli lalu di Denpasar, telah sampai pada suatu kesepakatan yang memihak kepentingan nasional tesebut (Jawa Pos,  15 Juli 2008).

Ungkapan penyesalan atas terjadinya pelanggaran berat HAM dan agar peristiwa tersebut     tidak terulang merupakan sikap yang progresif. Seara tersirat, kesepakatan tersebut dapat berarti proses pengadilan menjadi tertutup. Namun, yang menjdi catatan kita adalah bahwa pengaduan atau penuntutan masih dimungkinkan mengingat hak-hak konstitusional korban telah dijamin  dalam UUD 1945.

Terhadap kesepakatan kedua Negara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilaan bukan tanpa alasan relevan. Sebab, menurut Mac Gallenther, “perolehan keadilan juga terdapat di luar pengadilan, termasuk memalui jalur perundingan dan diplomasi, atau  Justice is in Many Rooms.

Proses pengadilan, sebagai lembaga kedaulatan hukum suatu  Negara  ternyata bukanlah satu satunya cara umat manusia menyelesaikan konflik secara adil. Karena itu apa yang dikatakan Steve Smith  terkait dengan sikap kompromi dalam suatu penyelesaian diplomatic berkesesuaian. “dunia yang saat ini kita jumpai adalah dunia dimana  kedaulatan negara menjadi kurang relevan dan kurang mampu memecahkan masalah utama kemanusiaan dari pada peran   nilai-nilai masyarakatnya” Intenational
O rder and The Future of Wolrd Politics, 1999:113).

Selain itu, memilih jalur penyelesaian diplomatis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, bahwa untuk kasas-kasus tertentu menjadi pilihan. Sebab, sistem hukum nasional dan internasional terkadang tidak dapat diterapkan. Sebab, selain tidak mampu  mengakomodir perbedaan kepentingan kedua Negara, juga pertimbangan kemaslahatan bagi kepentingan nasional menjadi target utama.

Meski kesekapatan kedua kepala Negara tampak lebih merupakan komitmen bilateral,  tampaknya kedua Negara  akan terikat  untuk mematuhi dan menghormatinya atau patuh pada kaidah ” Pacta Sunt Servanda. Sekiranya pemberian kesepakatan bagi pihak pemerintah Timor Leste terdapat unsur  keterpaksaan, melunaknya sikap pemerintah Timor Leste dipastikan ada kaitannya dengan harapan penciptaan hubungan  bertentangga baik (good neigbourhood  relations).

Sipil Menjadi  Korban
Kurangnya respon kritis  publik akhir-akhir ini terhadap hasil KKP, tidak berarti bahwa penyelesaian  diplomatis telah berjalan tanpa cela. Ketidak adilan mulai timbul ketika sebagian pelaku   diputus pengadilan negeri bersalah (found guilty).

Seperti Eurico Guterres, Mantan Pimpinan Milisi Pro-Anti Integrasi, dan Albio Soares, Gubernur Timtim dinyatakan bersalah sebagai pelaku pelanggaran berat HAM. Namun, aparat TNI dan juga Polri yang ketika itu sama memegang tanggung jawa pemerntahan dan keamanan terbebaskan.

Sementara itu, hasil laporan KKP tampak telah menjadi media rekonsiliasi atas kebuntuan komunikasi politik antara Presiden SBY dengan TNI. Sehingga tidak musthil perasaan simpatik dari korp TNI  akan muncul mengingat hasil KKP telah membebaskan pelaku  pelanggar HAM dari pertanggungjawaban. Beberapa nama yang diuntungkan kebijakan SBY antara lain  Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udaya),  Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timtim), Brigjen Tono Suratman (Danrem Wira Dharma),  Letkol Noer Moeis (Danrem Wira Dharma), dan Letkol Inf  Sujarwo (Dandim Dilli).

Fakta ini dengan jelas memperlihatkan secara gambling adanya kontradiksi dan perbedaan perlakuan. Sehingga menjadi sangat tidak mudah untuk memupus kesan bahwa korp TNI adalah kebal atau tidak tersentuh hukum (untouchable by the law). Tangkisan Jendral Wiranto bahwa peradilan Adhoc, tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan ada tidaknya anggota TNI  melakukan pelanggaran berat HAM sesungguhnya mengesankan di mata masyarakat internasional  bahwa kekuasaan pengadilan tak akan mampu menerobos dinding imunitas hukum TNI.

Untuk mengantisipasi ketidak mampuan system peradilan nasional, sebagai awal  timbulnya peluang tersangka bebas dari pertangung jawaban hukum, maka wajib diberlakukan asas Universal Jurisdiction untuk jenis kehatan HAM ang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Misalnya, pelanggaran berat HAM  disejajarkan dengan kejahatan perang (war crime), kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity), pembunuhan sstematis atas dasar suku, agama atau ras (genocide), dan bahkan juga pebajakan (piracy).

Pelanggaran berat HAM sebagai akibat Jajak Pendapat di Timor Leste, mewajibkan Negara-negara pihak untuk mematuhi Konvensi Genewa dan Den Haag. Dalam Statuta Roma 1998, tentang Konvensi Mahkamah Pidana Internasional, plangaran berat HAM tidak dapat mengaiakan pentingnya penggunaan pengadilan, baik dalam jurisdiksi nasional maupun internasional.

Sebab, kejahatan berat HAM, tergolong perbuatan  yang dimusuhi umat manusia sejagat (hostis humanis generic). Bruce Broom Hall ( International Justice and The Intenatioal Criminal Court: Between Sovereignty and The Rule of Law.  2003:110).genocide, crime against humanity, and war crime (…  but the Hague law applicable in international arm conflict, as well as crime arising in non-international armed conflict) give rise  to permissive universal jurisdiction at international law

Penyelesaian diplomasi atas kasus  pelanggaran berat HAM di Timur Leste  berdasarkan hasil laporan KKP, bukan merupakan upaya mencari kebenaran dan keadilan bagi pihak korban dan pelaku. Tingkat komitmen atas pemenuhan kewajiban internasional tidak menjad pilihan ketika penyelesaian melalui peradilan nasional atau internasional belum mampu menciptakan terselenggaranya tatanan  sosial, politik, keamanan dan pertahanan  di masa mendatang bagi hubungan timbale balik RI dengan Timor Leste.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD
Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.***

AMBALAT BUKAN WILAYAH MALAYSIA

Sebagai Negara kepulauan (archipelegoes state), Indonesia tidak pernah akan terbebas dari  konflik perbatasan. Tentu saja, penanganan terhadap persoalan luasnya wilayah daratan dan lautan bukan merupakan masalah yang mudah dilakukan.

Di satu pihak, Indonesia akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatasan darat dan laut. Seperti dijumpai dengan  Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dan di pihak lain, Indonesia  berbatasan  dengan wilayah laut seperti Singapura, Pillipina, Thailand, Vietnam dan  Australia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia untuk berupaya mencari solusi damai. Agar penggunaan kekerasan akibat konflik perbatasan wilayah dapat dicegah.

Dalam kurun waktu dekat, upaya diplomasi perbatasan atau diplomacy border yang paling urgen adalah perbatasan darat dan laut  Malaysia dengan Indonesia. Tingkat sensitifitasya cukup tinggi dan selalu mengancam secara laten timbulnya ketegangan dan permusuhan hubungan kedua negara wilayah perbatasan umumnya sangat rentan karena mengandung persoalan keamanan, pertahanan, kejahatan lintas Negara. Termasuk kepentingan kedaulatan dalam arti ekonomi dan politik kedua negara, merupakan sumber potensiel pemicu konfrontasi fisik yang sangat berbahaya.

Misalnya, dalam sepekan ini, kegerahan ancaman militer antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia telah menyeruak dan menjadi pemberitaan aktual media masa. Terutama karena kapal Malaysia telah berulang kali melakukan pelanggaran teritorial di blok Ambalat.  Sesunguhnya keadaan memanas seperti itu bukan peristiwa kali pertama terjadi. Pada tahun 2007, keadaan genting ancaman perang timbul antara pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. Ketika itu, pemicu ketegangan adalah disebabkan oleh sikap Tentara Laut  Malaysia yang menghardik kapal-kapal nelayan Indonesia di sekitar blok Ambalat.

Gelar kekuatan militer, khususnya angkatan laut dan udara kedua Negara  itupun tidak dapat disembunyikan. Saat ini KRI Kapal Malaysia nyaris bentrok dengan angkatan laut RI di Ambalat. Karena pihak Kapal Perang Tentara Lauat Diraja Malaysia, Fast Attak Craft KD Baung- 3509, terang-terang melakukan provokasi. Mereka juga dipandang melanggar peraturan kode etik diplomasi. Ketika Angatan Laut RI memberikan peringatan melalui radiogram pada angkatan laut Malaysia malah mereka menutup komunikasi dialogis. Suatu sikap pelecehan terhadap rasa kurang memperlihatkan I’tikad baik sesama Negara bertetangga.

Keberanian Tentara Laut Malaysia untuk melakukan sikap demikian ini tampaknya berkesesuaian dengan fakta Negara-negara digdaya. Menurut William, E. Scheurman, dalam bukunya Carl Schmit and Hans Morgenthau (2007:72) bahwa praktek non-intervensi terhadap kesepakatan internasional sangat penting untuk memperlihatkan hegemony politik suatu kekuasaan Negara. Dan kekuatan tersebut dalam faktanya memperlihatkan peran Amerika Serikat dalam kekuatan daya militernya yang dijadikan landasan kebijakan dalam dan luar negerinya.

Seberapa jauh, kerangka kebijakan AS juga dipergunakan oleh negerijiran Malaysia. Jika disadari secara langsung atau tidak, rendahnya anggaran biaya alokasi pertahanan dan keamanan nasional, termasuk daya beli pemerintah Indonesia terhadap alat-alat persenjataan memang diakui jauh kalah dibandingkan dengan Malaysia.

Sehingga tidak mengherankan jika Tentara Laut Direja Kerajaan Malaysia memiliki nyali keberanian mengingat peralatan tempur mereka jauh lebih moderen. Sikap mereka meremehkan tersebut boleh jadi berkaitan dengan absen kekuatan peralatan militer dan fasilitas tempur Indonesia sebagai penyebab deligitimaasi kekuatan.

Karena itu, mengapa pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan sikap tegas atas posisi blok Ambalat dan harus berani mengusir dan memaksana kapal Diraja Malaysia keluar dari wilayah Indonesia merupakan tindakan kedaulatan yang syah.

Pertama, blok Ambalat bukan wilayah laut Malaysia didasarkan kepada fakta sejarah penguasaan wilayah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Penentuan batas wilayah, baik di darat maupun laut harus didasarkan pada parameter adanya prinsip uti posidetis. Suatu prinsip dalam hukum internasional, yang menegaskan wilayah Indonesia sejak pasaka kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meauke, dan dari pulau Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai Pulau Dana di bagian Selatan Rote NTT.

Sebagai Negara induk, pemerintahan Belanda, telah meninggalkan seluruh wilayah Indonesia, dimana seluruh wilayah jajahannya, termasuk blok Ambalat, yang posisinya persis beberapa mill di depan Kalimantan Timur.

Fakta sejarah menujukan bahwa sebagian Barat dari pula Kalimantan dulu merupakan jajahan pemerintahan kolonial Inggris sebagai bukti petunjuk teritorial wilayah  Malaysia. Namun, persoalan dapat timbul ketika penentuan tapal batas (delimitation) dan pemisahan (demarcation) secara lebih tegas dan rinci. Sepertinya blok Ambalat berada dalam posisi persoalan yang memerlukan metode diplomasi dan perundingan perbatasan. Mustahil upaya tersebut dilakukan secara sepihak.

Kedua, klaim pemerintah Malaysia atas blok Ambalat secara unilateral, didasarkan kepada UU yang dikeluarkan sejak tahun 1979. Suatu klaim penetapan batas unilateral oleh pemerintah  Malaysia atas blok Ambalat tidak memiliki argumen hukum kuat. Sekiranya  argumentasi pemerintah Malaysia timbul atas hak Ambalat datangnya kemudian, yaitu setelah Mahkamah Internasional  pada tahun 2002, memenangkan Malaysia atas kasus pulau Sipadan dan Ligitan. Maka, putusan Mahkamah Internasional tersebut tidak dapat serta merta dapat dipergunakan sebagai  argumentasi hukum.

Pengaturan tentang penentuan suatu wilayah berbatasan, baik di laut dan darat mewajibkan adanya suatu kesepakatan Negara-negara tetangga. Penentuan batas termasuk blok Ambalat di wilayah perairan Kalimantan Timur oleh Malaysia jelas tidak mendapakan pembenaran hukum. Sebaliknya cara unilateral tersebut bertentangan dengan prinsip hubungan internasional, khususnya melanggar prinsip tidak  saling  menghormati kedaualatn ekseklusif suatu Negara.

Dalam United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, ditegaskan “penentuan batas wlayah laut suatu Negara harus dilakukan dengan suatu kesepakatan bilateral  yaitu dengan melibatkan Negara Negara tetangga (neighboring countries). Selama ini, penyelesaian sengketa laut yang telah dilakukan oleh pengadilan nasioal dan pengadilan internasional (International Court of Justice) telah begitu banyak jumlahnya.

Dalam Malcolm N. Shaw, International Law, 2004, menyebutkan berbagai kasus yang diselesaikan secara internasional antara lain, kasus Fisheries Jurisdiction, 1973, suatu sengketa melibatkan Norwegia melawan Inggris. Kasus Maritime delimitation in the Area between Greendland and Jan Mayen (1992), kasus penentuan batas laut kontinental Continental Shelf 1985 melibatkan Libia dengan Malta. Atas sengketa batas laut internasional tersebut, pada akhirnya Negara-negara mematuhi putusan-putusan, baik yang dibuat oleh Mahkamah Internasional di  Den Haag, maupun putusan arbitrase internasional.

Ketiga, sekiranya  memang diakui sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah terikat kontrak-kontrak eksplorasi dan eksploitasi, minyak dan sumber daya alam lainnya, dengan pihak asing, seperti dengan perusahaan Total, Unilocal, atau Petronas, dengan pihak investor asing Inggris atau Perancis, seharusnya kedua Negara dapat menyelesaikannya secara damai, gentlement agreement. Hubungan kedua Negara untuk memperoleh keuntungan bersama secara ekonomi mengisyaratkan adanya perudingan.

Bukan hal mustahil klaim wilayah lautan yang begitu luas dapat terjadi tumpang tindih. Logis saja jika batas wilayah teritorial, 12 mill sebagai batas kedaulatan Negara Indonesia-Malaysia, ditambah dengan hak berdaulat landasan kontinen merupakan merupakan faktor penyebabnya. Apa lagi, kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan, tidaklah terlalu sulit untuk terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah. Mengingat semua Negara diwajibkan untuk menyediakan dan membantu terselenggaranya lalu lintas transportasi laut, sebagamana juga negera-negara kepualauan lainnya.

Akhirnya, bagi pemerintah Indonesia, sikap pro-aktif untuk memberdayakan Tim  Kerjasama perundingan lintas perbatasan (transbaundary cooperation) yang dipelopori oleh Departemen Luar Negeri perlu untuk menjadi langkah strategis. Kerjasama kultural menggunakan konsep perdamaian demokratis (democratic peace), yaitu mengusulkan agar kedua Negara berupaya mencegah segala bentuk konfrontasi fisik dan mengutamakan dialog terbuka. Namun, upaya pemerintah Indonesia dalam diplomasi secara bilateral akan mudah dilecehkan Malaysia jika tidak dilakukan perubahan meningkatkan pemberdayaan alat-alat tempur dan menujukan kemampuan militer Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan untuk membela kedaulatan Negara, termasuk blok Ambalat bukan wilayah Malaysia.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ***

BLOK AMBALAT WILAYAH INDONESIA

Insiden serempetan antara KRI Tedong Naga dengan Kapal Diraja Rencong Malaysia (KDRM) tanggal 8 April 2005 mengundang pertanyaan. Dengan masuknya KDRM ke parairan Indonesia dipandang menyalahi tatakrama diplomasi. Namun, Tim Khusus Indonesia dengan Malaysia tidak akan terpengaruh. Kedua negara telah sepakat untuk menetapkan perbincangan lanjut mengenai Ambalat bulan Juni mendatang. Persolannya, bagaimana penyelesaian Ambalat dengan melibatkan instrument non hukum (non-legal commitment) dapat berhasil dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional. Model penyelesaian diplomatis, penggunaan asas i’tikad baik atau good faith dapat dijadikan parameter yang obyektif.

Penyelesaian secara damai telah menjadi kewajiban internasional. Termasuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai peserta Treaty of Amity and Cooperation in South Asia tahun 1976. Pasal 13 menyebutkan  In case disputes on matters directly  affect them should arise, especially disputes  likely to disturb  regional peace  and harmony, they shal refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such dispouts through friendly negotiation. Selain kedua negara wajib memprioritaskan cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa, juga dilarang menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.

Beberapa Penyelesaian Internasional

Secara teoritis, negara tidak harus memilih kesepakatan atau membangun komitmen dengan menyandarkan pada sumber hukum internasional. Akhir-akhir ini, negara-negara cenderung menggunakan  instrumen non-hukum jauh lebih efektif dari sekedar pendekatan hukum.  Suatu pernyataan diplomasi yang dikeluarkan suatu negara selalu dianggap  sah atau tidak, bilamana dampaknya berpengaruh terhadap  daya ikat hukum yang semakin efektif bagi kedua negara.

Menarik untuk dicermati pandangan Oscar Schachter (International Law in Theory and Practice, 1991:107) States  entering into a non-legal-committment generally view it as a political (or moral) obligation and intend to carry it out in good faith. Suatu persengketaaan dengan menggunakan instrumen non-hukum, termasuk saluran diplomasi merupakan kewajiban politis atau moral. Akan tetapi i’tikad baik kedua negara sangat menentukan lahirnya komitmen bersama.

Beberapa model penyelesaian sengketa dalam hukum internasional antara lain. Pertama, Mahkamah Internasional (International Court of Justice), umumnya dilakukan oleh subyek negara, untuk menyelesaikan sengketa baik persoalan publik maupun non-publik dan sifat putusannya adalah permanen mengikat. Putusan MI tahun 2002 yang menetapkan pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia telah menimbulkan keengganan, sehingga bagi Indonesia membawa kasus Ambalat ke MI menjadi sangat mustahil.

Kedua, penyelesaian dengan cara membiarkan kasus sengketa Ambalat menjadi status quo atau mengambang. Alternatif ini, misalnya pernah ditempuh oleh negara-negara disekitar Pulau Spartly di Laut Cina Selatan. Konsekuensinya, bilamana cara ini ditempuh, maka akan timbul berbagai perlawanan negara lainnya untuk mengembalikan status quo. Dengan catatan negara-negara tersebut yang telah menyepakati sikap agree for disagre atas suatu status quo.

Ketiga, Joint Management, yaitu suatu penyelesaian dengan mencapai suatu kesepakatan bahwa kedua negara hendak mengatur eksplorasi, pengelolaan bersama dan perolehan keuntungan bersama atas wilayah yang tumpang tindih pengaturannya. Sebagaimana kasus yang pernah ditempuh oleh Indonesia dengan Australia terhadap wilayah palung Timor (Timor Gap Traety) 1996.

Keempat, Peradilan  Laut Internasional, The  International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yang didirikan atas dasar pasal 286 UNCLOS 1982. Dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa laut yang terletak di Kota Hanseatic, Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1997 , ITLOS menggelar kasus dan sampai saat ini telah terdapat sekitar sepuluh kasus. Kasus yang terkait antara lain tentang pelepasan kapal-kapal yang ditahan dan ditangkap oleh beberapa negara pantai (Coastal state). Menurut Martin Dixon, ITLOS telah menyelesaikan sengketa Irlandia  dengan  pemerintah Inggris terkait dengan pengoperasian proyek pemrosesan kembali penanaman bahan nuklir  dan dampak terhadap Irlandia (Cases and Materials on International Law  2003:402).

Model terakhir ini mungkin dijadikan pilihan. Namun, karena belum ada preseden membawa kasus Ambalat ke ITLOS juga tidak menjadi alternatif.

Dilema Pendekatan Hukum

Bagi Pemerintah Indonesia, klaim atas blok Ambalat secara yuridis cukup kuat. Mengingat pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep wawasan nusantara. Secara historis Pemerintahan Hindia Belanda telah mengakui secara legitimate, sehingga Indonesia menjadi pewaris sah dari masa transisi tersebut. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), pengukuran dilakukan dari wilayah yang terluar sesuai dengan UNCLOS 1982. Setelah pemerintah Indonesia memberikan konsensi atas perusahaan migas AS yang ditandatangani melalui Pertamina tahun 2002 juga menunjukkan status quo. Sejak terjadi Tsunami 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia mendirikan menara mercusuar House Lights. Fungsinya adalah untuk pemantauan bencana tsunami dan kejahatan lintas negara,seperti kejahatan penyelundupan, baik senjata, obat-obatan terlarang, apalagi kejahatan kemanusiaan.

Dibalik argumentasi hukum yang diyakini benar pemerintah Indonesia menyisakan keraguan yang tidak mudah disanggah. Kelalaian Indonesia untuk tidak menggunakan hak “effective occupation” suatu hak kedaulatan yang dibarengi secara ekslusif untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Sikap Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan kedaulatan atau kekerasan ketika Pemerintah Malaysia membuat peta sepihak tahun 1979, sesungguhnya membenarkan kenyataan Indonesia menelantarkan pulau-pulau tersebut.

Sebaliknya, pemerintah Malaysia merasa memiliki bukan tanpa alasan,  Ambalat ditetapkan melalui peta batas wilayah yang dibuat sepihak pada tahun 1979. Fakta ini didukung oleh perjanjian tahun 1984 tentang eksplorasi minyak antara pemerintah Malaysia dengan Shell, perusahaan milik Inggris. Keluarnya keputusan oleh Mahkamah Internasional tentang penetapan pulau Sipadan dan Ligitan, mendorong Pemerintah Malaysia menetapkan proses penentuan batas wilayah laut. Tetapi cara pengukuran tersebut tidak tepat. Malaysia tergolong negara pantai (coastal state).

Faktor-faktor yang menghambat klaim Malaysia juga cukup berat. Sejak awal pembuatan peta tahun 1979, Malaysia ditentang oleh negara-negara tetangga di ASEAN karena tidak mematuhi hukum Internasional (resistant state objectors). Penentuan dan pembuatan peta wilayah laut mensyaratkan adanya keterlibatan negara-negara tetangga lainnya. Tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1984.

Tindakan sepihak seperti dilakukan oleh Pemerintah Malaysia jelas bertentangan dengan preseden hukum yang tidak terbantahkan. Dua kasus seperti Norwegian Fisheres Case dan Lotus case, merupakan preseden hukum mengikat masyarakat dunia (world community). Penentuan batas laut suatu negara harus ditetapkan dengan melibatkan negara-negara tetangga.

Manajemen Pengelolaan Bersama

Terdapat beberapa alasan mengapa kesepakatan pengaturan bersama perlu menjadi pertimbangan Tim Khusus Indonesia. Dari segi posisi wilayah, solusi manajemen pengelolaan bersama disepakati oleh kedua negara mengingat Indonesia dan Malaysia menjadi tetangga negara abadi (Forever Neighbour State). Perdamaian dunia tidak pernah akan tercipta tanpa adanya kerukunan dan kesepakatan hidup bertetangga yang baik (Good Neighborhood). Kepedulian pemerintahan Indonesia dengan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sangat penting.

Kesepakatan penanganan bersama juga terkait dengan adanya kesamaan kultur. Leonard Andaya (Pillipina), Sayyid Husen Allatas,  dan juga LJ.  Hooker, menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia, Brunai Darussalam dan juga Singapura memiliki kesamaan budaya. Sistem kesamaan rumpun kekerabatan antara Indonesia dengan Malaysia juga diperkuat oleh proses transformasi mutualistik. Jika tahun 1960-an, banyak tokoh-tokoh Malaysia yang berhasil tidak lain karena mereka belajar dari tokoh Indonesia. Beberapa nama seperti Hamka, Natsir dan Agus Salim merupakan inspirator reformasi politik di Malaysia.

Sebaliknya,  sejak Malaysia menyatakan dirinya sebagai The Leading Muslim Country of The Economic Leading State, mendorong Muslim masyarakat Indonesia  untuk studi di Malaysia. Fasilitas pendidikan, termasuk teknologi moderen informasi, sintesis  ilmu pengetahuan diakui saat ini lebih unggul untuk  dijadikan percontohan. Karenanya, kesamaan rumpun, juga terkait persaudaraan Islam sedunia. Melupakan persaudaraan Islam (Islamic brotherhood) dapat memberi peluang kekuatan Barat lebih dominan atas Islam.

Karena itu, perlu disadari bahwa kedua negara memaknai nasionalisme yang reformatif dan bukan chauvinisme. Suatu sikap nasionalis yang meyakini kemanfaatan dan nilai kegunaan dari suatu obyek jauh lebih diorientasikan bagi kesejahteraan  bersama masyarakat negara-negara.  Klaim pemilikan yurisdiksi wilayah tidak jauh lebih mudah diformulasikan dari pada mengatur, tumpang tindih penggunaan (overlapping claims) pengaturan wilayah laut bagi kepentingan bersama.

Tidak kalah pentingnya untuk menjadi catatan Tim  Khusus Indoneia adalah sikap pro-aktif yang harus dibangun. Sikap proaktif tersebut pertama, tim khusus sangat perlu menyiapkan suatu perencanaan kerja yang komprehensif.  Meskipun Tim Khusus mewakili negara, kedaulatan saat ini mestinya harus dibangun atas suara-suara rakyat. Itulah sebabnya Tim Khusus memperhatikan suara rakyat sebagai pemilih kedaulatan (people is a locus of soverignty).

Kemampuan melaksanakan  program negosiasi dengan kemampuan dan ketrampilan  untuk memahami dan mendalami kasus yang dihadapi harus dilakukan secara full time dengan kerja berkesinambungan. Terutama selain karena kemampuan bahasa asing, kompetensi mengumpulkan data-data dan fakta lapangan yang akurat.

Jika saat ini terlihat lemahnya daya tawar tim khusus, termasuk diplomat Duta Besar, tidak ada salahnya Presiden menggantinya oleh SDM yang layak. Seorang yang tidak memiliki  latar belakang  karir diplomat yang cukup dan profesional tentu akan menjauhkan dari cita-cita. Memyeruaknya kritik dari anggota DPR dan masyarakat terhadap Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdihardjo salah satu contoh lemahnya kinerja dan profesionalisme korps diplomatik Indonesia.

Akhirnya, pilihan forum diplomasi dengan menggunakan pendekatan non-instrumen hukum, yaitu tercapainya Joint Manajemen atas blok Ambalat jauh lebih realisitik dari sekedar klaim pemilikan oleh suatu negara. Dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok  Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar Groundless. Karenanya pemerintah Indonesia tanpa harus merasa ragu-ragu untuk mengklaim atas yurisdiksi blok Ambalat meskipun juga terdapat kelalaian. Namun, karena tumpang tindih klaim (Overlapping Claims) yang telah berlangsung disekitar blok Ambalat telah melibatkan negara-nagara lain, maka klaim pemilikan atas Ambalat secara lebih fleksibel harus menjadi pilihan. Sehingga pengaturan bersama secara bilateral dapat mendatangkan kemaslahatan bagi Indonesia dan Malaysia, sebagai neighbors countries forever.

Penulis : Jawahir Thontowi SH., PHD

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

***