Umat Islam Membuktikan Bisa Menerima Perbedaan Politik

WARGA berebut bersalaman dan sungkem kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X usai melaksanakan salat Idul Fitri di Alun-alun Utara Yogyakarta, Senin (28/7/2014).* MUKHIJAB/”PRLM”

YOGYAKARTA, (PRLM).- Ketua Yayasan Budi Bakti dan Penasihat Paguyuban Warga Jawa Barat di Yogyakarta Prof Jawahir Thontowi, SH, PhD menjadi imam dan khatib dalam salat Idulfitri 1435 H/2014 di Alun-alun Utara Yogyakarta, Senin (28/7/2014). Pria kelahiran Bandung, 8 September 1958 tersebut di hadapan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan ribuan jamaah menyampaikan tausiyah tentang ketangguhan umat Islam dalam menghadapi perbedaan politik selama proses pemilihan umum presiden 2014.

Menurut guru besar hukum antropologi hukum Universitas Islam Indonesia tersebut, umat Islam berperan besar dalam menciptakan kedaimaian pada pemilihan dan pasca pemilihan presiden 9 Juli 2014. Dengan sikap umat Islam yang dewasa dan menerima sikap politik dan perbedaan pilihan calon presiden, pemilihan presiden yang dikhawatirkan berakhir dengan konflik dan kekerasan bisa berakhir dengan aman.

“Pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 telah membuat masyarakat dan keluarga terbelah menjadi dua pilihan emosional. Akhirnya hasil pemilihan bisa diumumkan pada 22 Juli, tanpa gejolak apapun. KPU Akhirnya menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf ZKalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. Kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu angkara, sebagai salah satu spiritualitas dari puasa, menjadi kunci sukses pemilihan presiden,” kata dia.

Ketika pasangan presiden terpilih dilantik dan bertugas, Jawahir berharap Presiden Joko Widodo mempososikan umat Islam sesuai kapasitasnya, jangan sebaliknya meminggirkan umat Islam. Bagi umat Islam, kata dia, pengayaan dan penguatan komitmen berbangsa akan terjadi jika Islam menjadi umat terdepan di Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai universitas kemanusiaan dan moral dalam berbangsa.

Menurut dia, umat Islam selalu mengakomodasi perubahan zaman yang modern. Karena itu, dia berharap pemerintah baru jangan salah mudah curiga dengan uamt Islam yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan ajaran agamanya, tidak langsung menuduh ekstrim.

“Presiden dan wakil presiden 2014-2019 harus mampu menghilangkan stigma Islam terorisme, jangan berlaku zalim di saat umat Islam ingin melaksanakan ajaran agamanya,” harapnya.

Dia berharap terjadi rekonsiliasi nasional pasca pemilihan presiden, dengan jalan pasangan calon presiden dan pasangan calon presiden yang kalah saling berangkulan, menerima kemenangan dan kekalahan. (Mukhijab/A-147)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/290966

Idul Fitri Momentum untuk Lakukan Rekonsiliasi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1435 H di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta bersama ribuan masyarakat, Senin (28/7). Bertindak selaku imam dan kotib Jawahir Thontowi.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Hamim Thohari

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1435 H di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta bersama ribuan masyarakat, Senin (28/7). Bertindak selaku imam dan kotib Jawahir Thontowi.

Dalam ceramahnya, Jawahir Thontowi menyampaikan, Idul Fitri kali ini hendaknya mampu menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi setelah masyarakat Indonesia terbelah dalam mendukung calon presiden pada pemilihan umum Presiden 9 Juli lalu.

Pelaksanaan salat Idul Fitri berlangsung pukul 07.00 wib, Jawahir Thontowi juga mengingatkan kepada seluruh jemaah, bahwa di tengah-tengah kebahagiaan umat Islam di seluruh dunia berbahagia merayakan Idul Fitri, umat Islam di Palestina harus menghadapi serangan militer yang dilancarkan Israel

“Di tengah kegembiraan kita merayakan Idul Fitri, militer Israel memporak-porandakan lebih dari 500 ribuan rumah penduduk Palestina, 750 korban terbunuh dan kebanyakan dari mereka warga sipil,” ungkap Jawahir Thontowi.

Untuk membantu warga Palestina, sebagian dan infak yang terkumpul dalam salat Idul Fitri yang dilakukan di Alun-Alun Utara Yogyakarta akan disumbangkan.

Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, Sri Sultan HB X mengikuti silaturahmi Idul Fitri di Gedung Persatuan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.

Sumber: http://jogja.tribunnews.com/2014/07/28/idul-fitri-momentum-untuk-lakukan-rekonsiliasi/

Selamat datang presiden dan wakil presiden terpilih

Jakarta (ANTARA News) – Terjawab sudah polemik pasangan siapa yang akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 9 Juli 2014.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada rapat pleno terbuka di Jakarta, Selasa (22/7) malam telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, mengantongi 62.576.444 atau 46,85 persen dari suara sah sebanyak 133.574.277 sedangkan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, meraih 70.997.833 atau 53,15 persen dari suara sah nasional. 

Dari 33 provinsi di Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul 23 provinsi yakni di Sumut dengan memperoleh 3.494.835 suara (Prabowo-Hatta 2.831.514 suara), di Jambi 897.787 suara (Prabowo-Hatta 871.316), di Bengkulu 523.669 suara (Prabowo-Hatta 433.173 suara), di Lampung 2.299.889 (Prabowo-Hatta 2.033.924 suara), di Bangka Belitung 412.359 suara (Prabowo-Hatta 200.706 suara), di Kepulauan Riau 491.819 (Prabowo-Hatta 332.908 suara), DKI Jakarta 2.859.894 suara (Prabowo-Hatta 2.528.064 suara), di Jateng 12.959.540 suara (Prabowo-Hatta 6.485.720 suara), di DI Yogyakarta 1.234.249 suara (Prabowo-Hatta 977.342 suara), di Jatim 11.669.313 suara (Prabowo-Hatta 10.277.088 suara).

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga unggul di Bali dengan mengantongi 1.535.110 suara (Prabowo-Hatta 614.241 suara), di NTT 1.488.076 suara (Prabowo-Hatta 769.391 suara), di Kalbar 1.573.046 suara (Prabowo-Hatta 1.032.354 suara), di Kalteng 696.199 suara (Prabowo-Hatta 468.277 suara), di Kaltim 1.190.156 suara (Prabowo-Hatta 687.734 suara).

Kemudian, di Sulut 724.553 (Prabowo-Hatta 620.095 suara), di Sulteng 767.151 suara (Prabowo-Hatta 632.009 suara), di Sulsel 3.037.026 suara (Prabowo-Hatta 1.214.857 suara), di Sultra 622.217 suara (Prabowo-Hatta 511.134 suara), di Sulbar 456.021 suara (Prabowo-Hatta 165.494 suara), di Maluku 443.040 suara (Prabowo-Hatta 433.981 suara), di Papua 2.026.735 suara (Prabowo-Hatta 769.132 suara), di Papua Barat 360.379 suara (Prabowo Hatta 172.528 suara).

Sementara Prabowo-Hatta menang di 10 provinsi yakni di Aceh dengan merebut 1.089.290 suara (Jokowi-JK 913.309 suara), di Sumbar 1.797.505 (Jokowi-JK 539.308 suara), di Riau 1.349.338 suara (Jokowi-JK 1.342.817 suara), di Sumsel 2.132.163 (Jokowi-JK 2.027.049 suara), di Jabar 14.167.381 suara (9.530.315 suara), di Banten 3.192.671 suara (Jokowi-JK 2.398.631 suara), di NTB 1.844.178 suara (Jokowi-JK 701.238 suara).

Sementara itu, di Kalsel 941.809 (Jokowi-JK 939.748 suara), di Gorontalo 378.735 suara (Jokowi-JK 221.497 suara), di Maluku Utara 306.792 suara (Jokowi-JK 256.601 suara), 

Sedangkan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, pasangan Jokowi-JK juga unggul dengan perolehan suara sebanyak 364.257 suara dibandingkan dengan Prabowo-Hatta yang meraih 313.600 suara.

Meskipun Prabowo-Hatta menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi perolehan suara nasional itu, tidak membatalkan penetapan perolehan suara nasional dan penetapan Presiden dan Wapres terpilih.

“Tidak ada implikasi hukum, justru Prabowo memberikan anugerah kepada pasangan Jokowi-JK dengan pernyataan menarik diri itu,” kata pakar hukum tata negara Said Isra dalam wawancara dengan stasiun televisi swasta.

Sementara Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta Jawahir Thontowi mengatakan secara demokrasi prosedural, KPU, Bawaslu dan institusi pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah telah melaksanakan tugas menyelenggarakan Pilpres dengan jujur, rahasia, dan berkeadilan dengan dilandaskan pada asas keterbukaan, kinerja terukur, keseimbangan dan keadilan, dan bertanggung jawab.

Terima kasih

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri mengucapkan terima kasih kepada KPU dan seluruh rakyat Indonesia.

“KPU sudah bekerja dengan baik melakukan rekapitulasi suara pemilu presiden dan akan segera menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilu presiden 2014,” kata Megawati Soekarnoputri yang menjabat Presiden RI pada 2001-2004. 

Calon Presiden pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 itu mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk melupakan persaingan yang telah berlalu dan saatnya untuk bersatu guna membangun bangsa dan negara Indonesia.

“Segala sesuatu yang terjadi selama proses pemilu presiden agar segera diakhiri dan segera bersatu kembali sebagai bangsa Indonesia yang utuh,” katanya.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang juga pengukung Prabowo-Hatta menyatakan bahwa siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pemimpin bersama seluruh rakyat Indonesia.

“Yang jelas presiden terpilih ini adalah presiden kita bersama,” kata Deddy di Gedung Sate, Bandung. 

Ia menuturkan, hasil pilpres yang diputuskan oleh lembaga resmi yakni KPU harus diterima oleh semua pihak.

Menurut dia, proses demokrasi merupakan ibadah, dan hasilnya pemimpin yang terpilih merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

“Proses pemilihan demokrasi itu ibadah,” kata aktor dan sutradara itu.

Menurut dia, pemimpin Indonesia ke tujuh sudah tertulis dalam takdir Tuhan sedangkan manusia hanya dapat berikhtiar untuk meraih menjadi pemimpin.

Cara meraih jabatan presiden itu, kata dia, ada yang dengan kebaikan atau cara yang salah.

“Ini yang menghasilkan amal atau dosa, ikhtiarnya dengan cara tidak baik itu kan dosa, kalau dengan kebaikan itu berkah,” kata Deddy.

Sementara Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang juga pendukung Prabowo-Hatta mengatakan, presiden terpilih harus didukung bersama apalagi itu sesuai keputusan KPU, jadi semua harus mendukung dan pemenang Pemilu Presiden harus dihormati. 

“Mari bersama-sama menciptakan suasana nyaman dan tertib seperti yang telah terjalin sekarang ini. Hal ini karena tugas besar dalam pembangunan dimasa mendatang berjalan lancar,” kata Alex Noerdin yang pernah kalah dari Jokowi saat bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Selamat datang Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(B009/A011)

Editor: Ruslan Burhani

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/445326/selamat-datang-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih

Selasa, 22 Juli 2014 22:34 WIB Oleh Budi Setiawanto

Sikap Prabowo Tidak Batalkan Hasil Pilpres

Jawahir Thontowi kata pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) (google)

[YOGYAKARTA] Sikap calon presiden Prabowo Subianto yang mengundurkan diri dan menolak pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 tidak dapat membatalkan hasil akhir pemungutan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum, kata seorang pakar hukum.

“Pengunduran hanya akan berpengaruh ketika dilakukan sebelum ada pengesahan pencalonan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan tidak ikut dalam kampanye selama satu bulan,” kata pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Selasa (22/7).

Dengan demikian, kata dia, hasil Pilpres 2014 yang diumumkan KPU akan tetap melahirkan seorang presiden dan wakilnya yang sah tanpa akan terganggu oleh keberatan salah satu pihak yang diperkirakan kalah.

“Secara demokrasi substantif, hasil pemungutan suara Pilpres 2014 telah menemui persyaratan sebagaimana diamanahkan konstitusi khususnya pasal 6A ayat 3,” kata dosen Fakultas Hukum UII itu.

Menurut dia, secara demokrasi prosedural, KPU, Bawaslu dan institusi pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah telah melaksanakan tugas pilpres jujur, rahasia, dan berkeadilan dengan dilandaskan pada asas keterbukaan, kinerja terukur, keseimbangan dan keadilan, dan bertanggung jawab.

“Terhadap asas-asas tersebut, dalam perjalanannya, KPU dan Bawaslu telah melakukan segala upaya optimal termasuk mendengar berbagai krkitik dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan ketika surat suara rusak dan akta daftar keluarga C1,” katanya.

Ia mengatakan ketika pihak Prabowo menuntut adanya ketidakadilan sebagai akibat adanya kecurangan dilakukan pihak-pihak tertentu, sesungguhnya isu-isu hukumnya yang timbul dapat dikelompokkan ke dalam dua isu hukum utama.

Pertama, jika pihak penggugat sudah merasa ada perlakuan yang tidak fair dan bahkan kecurangan, pelanggaran dan atau kejahatan demokrasi, sesungguhnya sejak awal sudah dapat membawanya ke dalam ranah pelanggaran dan atau kejahatan pidana.

“Jika hal tersebut ditemukan sebelum penghitungan suara, hal tersebut akan jauh lebih baik dan akan berdampak pada hasil pemungutan suara,” katanya.

Kedua, jika penggugat merasa dirugikan dalam hal adanya penggelembungan suara atau kecurangan lain berakibat ketimpangan suara diraih tidak sesuai dengan harapan, MK adalah tempat penyelesaiannya.

Menurut dia, apa pun yang terjadi dari hasil pengumuman KPU, jika masyarkat Indonesia sebagai masyarakat yang beradab dengan indikator demokrasi yang semakin berkualitas, sikap menerima, menghormati, dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia harus lebih diutamakan ketimbang membuang waktu untuk mempertaruhkan harga diri bangsa.

Oleh karena itu, kepada elit-elit politik, pemimpin formal dan non-formal, saat ini momentum untuk memperlihatkan teladan menjadi kesatria, teladan untuk menjadi pemaaf, teladan untuk merasa bahwa Bangsa Indonesia adalah rumah yang harus dirawat bersama.

“Jika elit-elit memberikan perilaku sebaliknya, bangsa ini akan sangat susah menjadi bangsa yang besar karena elit-elit lebih suka menjadikan masyarakat akar rumput jadi kambing hitam daripada pendukung yang disejahterakan,” kata Jawahir. [Ant/L-8]

Sumber:http://www.suarapembaruan.com/home/sikap-prabowo-tidak-batalkan-hasil-pilpres/60543Selasa, 22 Juli 2014 | 20:21

Pakar: RI perlu melobi Mesir buka perbatasan

Perbatasan Rafah di wilayah MEsir (Foto arrahman.com)

Jogja (Antara Jogja) – Pemerintah RI perlu melobi pemerintah Mesir untuk segera membuka pintu perbatasan yang bisa menghubungkan Rafah dengan Jalur Gaza, Palestina, kata pakar hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Jawahir Thontowi.

“Meskipun telah melakukan berbagai upaya kecaman terhadap serangan Israel, dalam kondisi seperti ini, pemerintah RI perlu melobi Presiden Abdel Fattah As-Sisi (Presiden Mesir) untuk secepatnya membuka pintu perbatasannya dengan Palestina,” kata Jawahir di Yogyakarta, Minggu.

Ia mengatakan pemerintah juga dapat melakukan bersama-sama dengan menggandeng pemerintah negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Indonesia, kata dia, memiliki sahabat-sahabat negara Islam dalam OKI, sementara organisasai tersebut memiliki fungsi memperjuangkan negara-negara Islam, yang tentunya termasuk Palestina.

“Jika OKI bisa dijadikan sebagai forum negara-negara Islam untuk memperjuangkan itu, tentu seharusnya bisa mengeluarkan desakan kepada Mesir untuk membuka pintu perbatasan,” katanya.

Ia mengatakan pintu perbatasan di Rafah tersebut, saat ini menjadi pintu satu-satunya untuk penyaluran bantuan dari berbagai negara. 

Dengan dibukanya pintu perbatasan tersebut, maka penderitaan rakyat Palestina dapat dikurangi, sebab saat ini banyak korban yang membutuhkan perawatan karena persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang terbatas.

“Kalau itu (pintu perbatasan) terus ditutup, maka Palestina akan menjadi ladang pembantaian dalam sebuah kurungan,” kata dia.

Indonesia, menurut dia, memiliki peran yang cukup potensial untuk mampu mengeluarkan inisiatif tersebut, selain sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal memiliki kepedulian tinggi mengenai perdamaian.

Bahkan lebih dari itu, menurut dia, Indonesia juga dapat mendesak PBB untuk segera melakukan penekanan terhadap tindakan Israel tersebut.

“Tindakan berlebihan Israel yang dilakukan secara sporadis tersebut telah menodai perdamaian, saat umat Muslim juga tengah menjalankan ibadah Ramadhan,” kata dia. 

(KR-LQH)

Editor Masduki Attamami

Sumber: http://www.antarayogya.com/berita/323976/pakar-ri-perlu-melobi-mesir-buka-perbatasan

Minggu, 13 Juli 2014 10:38 WIB Oleh Luqman Hakim

Merumuskan Grand Design Program Pemerintahan Mendatang

Ilustrasi (Foto:Dok)

YOGYA (KRjogja.com) – Pemilihan Presiden dan Wakilnya merupakan momentum, untuk mengobati kelemahan hasil Pileg yang lalu. Bagi umat Islam, peluang mengobati kelemahan di legislatif ini adalah memilih seorang presiden dan wakilnya yang memiliki karakter, bersih, berani, merakyat, dan juga memiliki mimpi untuk mengusung ideologi keberpihakan pada rakyat yg tertindas. 31,80 persen suara ummat Islam, yg dapat dijadikan tiket untuk Capres dan Cawapres. Namun, tampaknya kondisi parpol Islam sesungguhnya sama saja terjebak pada perjuangan kepentingan pribadi atau kelompok elit.

“Presiden dan wapres yang akan datang harus bisa memikirkan penderitaan kaum marjinal atau mustad’afien. Karena itu, Capres  RI yg dipilih ke depan adalah berani melakukan terobosan. Suatu kebijakan politik dan hukum, yang secara langsung berpihak pada hubungan antara realisasi, tujuan negara, secara  khusus realisasi Pasal 33 dengan Pasal 34 UUD 1945,” jelas ketua Centre for Local Development Studies (CLDS) FH UII Prof Jawahir Thontowi SH PhD kepada Pemred Kedaulatan Rakyat (KR) Drs Octo Lampito MPd, Kamis (24/4/2014) di redaksi KR.

Dengan dasar pemikiran tersebut, Solidaritas Muslimin Indonesia (SOMASI) bersama CLDS akan mengadakan “Dialog Publik Poros Keummatan Jogja-Jakarta dalam Pencerahan Pilpres 2014”. Dialog akan diadakan di Auditorium UII lantai 3 Cik Ditiro Yogyakarta, Jumat (25/4/2014) mulai pukul 19.00 wib.

Pembicara dalam dialog tersebut adalah, Ir H Abdullah Hehamahua SH MH (Penasehat KPK), KH Amidan SH (Ketua MUI), Drs H Saparuddin Alwi MSi (Ketua Dewan Pembina Badan Wakaf UII), Prof Dr Mahfud MD SH MH (Ketua Presidium MN KAHMI), Anies Baswedan PhD (Rektor Universitas Paramadina), Prof Dr Musya Asy’arie MA (Rektor UIN Sunan Kalijaga) dan Drs Octo Lampito MPd (Pemred SKH Kedaulatan Rakyat). (*-27)

 

Sumber: http://krjogja.com/read/213502/merumuskan-grand-design-program-pemerintahan-mendatang.kr , Danar Widiyanto | Kamis, 24 April 2014 | 15:10 WIB

Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Lemah

Pemerintah Dianggap Tidak Serius

SLEMAN– Direktur Center of Local Law Development Studies (CLDS) UII Prof  Jawahir Thontowi menyatakan, perlindungan hukum dan pelestarian terhadap benda cagar budaya (BCB) di Indonesia sangat lemah.Terlebih lagi, sangat sedikit pakar maupun peneliti museum yang mendalami mengenai BCB. Itu dibuktikan dengan maraknya kasus pencurian BCB. Bagi Jawahir, itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam upaya melindungi benda-benda peninggalan nenek moyang yang tidak ternilai harganya.“Selama ini keberadaan benda cagar budaya tidak dilihat sebagai sebuah ancaman,” ungkap Jawahir kemarin (15/1). Kondisi itu, lanjut pakar hkum UII ini, membuat nyaman para mafia pelaku black market BCB. Misalnya, penggelapan arca Ganesha di Batang, Jawa Tengah 2008, pencurian 75 item koleksi emas di Museum Sonobudoyo, Jogjakarta dan kasus jual beli fosil purba di Sangiran pada 2010. Hingga pencurian benda bersejarah di Museum Radya Pustaka yang kemudian digantikan barang tiruan atau dipalsukan.Ironisnya, sebagian penyelidikan kasus “hanya” dilakukan petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). “Seharusnya polisi melakukan tindakan represif. Itu mutlak,” tegasnya.Namun, jika polisi sendiri tidak paham tentang kecagarbudayaan, tentu penindakan tidak bisa efektif. Harus ada political will dari pemerintah mengenai masalah tersebut.Menurut Jawahir, benda cagar budaya harus jadi isu strategis. Yang didukung instrument hokum, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Jika perlu, diperkuat dengan peraturan daerah masing-masing jika pemerintah pusat tak bisa melindungi BCB. “Itu mutlak jadi tugas pemerintah,” ujarnya.Atas keprihatinan kondisi tersebut, CLDS UII bakal menggelar simposium internasional dengan tema “Reactualization of International Law in Protecting Archeological Properties and its Implication Towards the Cultural Heritage Law in Indonesia”. Simposium digelar 21 Januari 2014 di kampus terpadu UII.Rektor UII Prof Edy Suandi Hamid menambahkan, simposium tersebut sebagai sarana reaktualisasi hukum BCB. Edy mengajak masyarakat peduli dan turut mengamankan segala bentuk BCB. Seperti dilakukan pihak UII terhadap Candi Situs Kimpulan yang ditemukan 11 Desember 2009.Edy mengatakan, benda cagar budaya notabene mengandung nilai kearifan lokal tinggi yang harus direspon serius untuk dilindungi dan dilestarikan oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah yang wajib turun tangan, perguruan tinggi juga dituntut berkontribusi dalam konteks tersebut. (yog/din)

Sumber: http://www.radarjogja.co.id/perlindungan-hukum-benda-cagar-budaya-lemah/ Jan 16, 2014 risan1 rada

Korupsi = Pengrusakan Alam

UNIKAL, (Kamis, 5/12)—Praktik kejahatan korupsi tidak hanya merusak tatanan hukum, politik, sosial, maupun ekonomi. Tetapi, korupsi telah merusak tatanan kehidupan itu sendiri. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D saat memberikan ceramah dalam Seminar Nasional “Peran Perguruan Tinggi atas Destruksi Perilaku Koruptif: Mengikis atau Membudayakan?” di ruang auditorium Kampus Unikal hari Rabu (4/12) kemarin.

Menurutnya, kerusakan utama dan pertama yang diakibatkan dari praktik kejahatan korupsi adalah alam dan lingkungan. Sehingga, kerusakan hukum, sosial, politik, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah dampak yang ditimbulkan dari kerusakan alam.

“Munculnya korupsi pada dasarnya dimulai dari konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Dalam hal ini, konspirasi dilakukan untuk memuluskan jalan bagi pengusaha untuk menjalankan proyek pembangunan yang kadang-kadang justru jauh dari manfaat. Akibatnya, eksplorasi dan eksploitasi alam besar-besaran dilakukan, yang akhirnya justru merusak tatanan kehidupan masyarakat,” ungkap mantan Anggota Komisi Konstitusi itu di hadapan ratusan peserta seminar.

Ditegaskan pula, eksplorasi dan eksploitasi alam yang dilakukan oleh para pemodal besar telah berakibat pada pemiskinan masyarakat sekitar. Sebab, masyarakat dengan segala keterbatasan kemampuan modal tidak mampu menyaingi pengusaha besar dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Peluang yang tidak seimbang tersebut memicu terjadinya kemiskinan. “Beberapa daerah yang pernah saya teliti, ternyata menunjukkan fakta yang miris. Daerah yang kaya sumber daya alam, setelah dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pemodal raksasa justru mengalami kemiskinan,” ujar tokoh hukum kelahiran Bandung, 8 September 1956 silam itu.

Untuk alasan itu, menurut pengarang buku Terorisme Negara tersebut, Indonesia perlu mengadakan penanganan segera dalam memberantas korupsi. Dalam pandangannya, ia menawarkan sebuah solusi agar hukum di Indonesia perlu pula memberi ruang bagi hukum agama Islam untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam menuntaskan masalah korupsi yang kian parah di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini.

“Di dalam bahasa Al Qur’an, koruptor sama kedudukannya sebagai seorang pencuri. Sementara di negeri ini, istilah koruptor seolah-olah telah mengalami eufimisme. Istilah koruptor seolah-olah menjadi berbeda makna dengan pencuri. Oleh karena itu, seorang koruptor dianggap lebih tinggi kedudukannya dari seorang pencuri,” tandas Jawahir.

Ironi semacam ini, pada akhirnya membuat seolah-olah koruptor lebih mulia dari seorang pencuri. Padahal, di dalam prinsip hukum yang berkeadilan, warga negara ditempatkan pada posisi yang sederajat. Oleh karenanya, menurut Jawahir, untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan, sudah saatnya kini eufimisme semacam itu dihapuskan. [Unikal.news.room/erge/dec.2013]

Sumber: http://www.unikal.ac.id/index.php/info/berita/333-korupsi-pengrusakan-alam

Nilai Unggul Akreditasi sangat penting dipertahankan

Fakultas Hukum UII. Kamis 24 mei 2012 bertempat di University Hotel Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Acara “Penyamaan Persepsi Tentang Borang Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII”.  Acara yang diikuti oleh segenap Tim Penyiapan Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum tersebut mengahdirkan Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. sebagai pembicara. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S1) Karimatul Ummah, SH., M.Hum. acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama tentang borang akreditasi serta memberikan pemahaman tentang berbagai permasalahan borang dan analisis penyelesaiannya.   Dengan terbangunnya persepsi yang sama tentang borang akreditasi diharapkan dapat menjadikan dasar mengimplementasikan butir-butir pertanyaan borang dalam setiap Kebijakan Prodi. Dengan demikian Program Studi Ilmu Hukum FH UII akan semakin mantap dan siap untuk menyongsong akreditasi ProgranFH UII yang akan berakhir pada Agustus 2013. Sedangkan Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. yang merupakan Dosen FH UII sekaligus Asesor BAN DIKTI  dalam materinya “Strategi Mempertahankan Nilai Akreditasi yang menjadi Unggulan Fakultas Hukum III”menyatakan bahwa, Nilai Unggul Akreditasi BAN DIKTI sangat penting dipertahankan di hadapan masyarakat bagi sebuah perguruan tinggi khususnya FH UII. Keberhasilan Nilai Unggul Akreditasi BAN DIKTI dipertahankan  tergatung pada  perencanaan data, dokumen,  bukti, Penuangan dalam penulisan laporan secara sistematis, obyektif, tegas dan lugas serta Visitasi lapangan dan kondisi di Program Studi. Lebih jauh dikatakan oleh Prof. Jawahir bahwa untuk dapat membertahankan nilai unggul tersebut diperlukan juga tahap persiapan dan pengorganisasian serta pembuatan laporan borang program studi, evaluasi borang fakultas tim task force, penuangan-penulisan laporan borang sistematis, obyektif, tegas, lugas, tata kelola pedoman, sistem rekruitment mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum, keterlibatan program studi dalam perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan/kerja, dan alokasi anggaran, sarana dan prasarana program studi, sistem informasi teknologi mendukung program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat mendukung visi misi program studi serta sikap dan perilaku program studi terhadap asesor.

Sumber: http://law.uii.ac.id/berita-hukum/tambah-baru/nilai-unggul-akreditasi-sangat-penting-dipertahankan.html

Ditulis oleh Purwanto, Friday, 25 May 2012