Pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Sambas mendapat rekomendasi arah pengembangannya. Rekomendasi tersebut hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Disampaikan langsung Direktur Center for Local Law Development Studies, Jawahir Thontowi SH Ph D kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, di Aula Kantor Bappeda Sambas, Jum’at (14/11). Penyampaian rekomendasi tersebut diterima langsung Bupati Sambas didampingi Wabup, Sekda dan para pejabat pemda.
Jawahir dalam prentasinya memaparkan kondisi sosial budaya masyarakat sajingan besar. Dia menjelaskan mengenai hasil studi antropologinya tentang pengembangan sumber daya manusia untuk pusat pengembangan perbatasan atau border development center. Penegasannya, ada empat rekomendasi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah. “Pemerintah harus melakukan penyadaran komunitas lokal tentang pentingnya penciptaan suasana internasional. Hal ini dapat ditempuh melalui promosi dan peneguhan nilai-nilai budaya lokal dan menjadikan warga masyarakat sebagai pembangunan BDC,” ujar dia. Lainnya dengan menginformasikan lembaga-lembaga pemerintah yang ada, membuat informasi simbol-simbol internasional dan penegakan hukum. Bahkan kurikulum pendidikan untuk wilayah perbatasan lanjut dia sudah harus mengikuti sistem internasional. “Memang jika berbicara budaya atau cultur masyarakat perbatasan memiliki banyak kesamaan bahkan satu nenek moyang. Tetapi harus ditekankan bahwa ada yang membatasi yakni teotorial negara, dan bahasa asing dapat dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan perbatasan,” tukas dia. SDM perbatasan pun kata Jawahir harus dipersiapkan sedini munkin. Rekomendasi keduanya yakni pemberdayaan SDM institusi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas peran aparat pemerintahan, menciptakan disiplin budaya kerja, terutama pelayanan standar minimal. Dijelaskan pria berkacamata tersebut kaitan dengan kurikulum tadi, meningkatkan peran kantor unit pendidikan juga menjadi penting. “Pemda Sambas sendiri juga bisa membangun gagasan bersama tentang kesepakatan sister city antara malaysia dengan pemerintah propinsi kalimantan barat,” tutur dia tentang rekomendasi ketiga. Pria yang telah mendapat gelar profesor itu juga merekomendasikan perhatian terhadap kebijakan peran dokter dan guru perbatasan. Saran dia yang tidak kalah pentingnya adalah pengimplementasian diplomasi lokal segitiga antara Depdagri, Deplu dan Menteri Negara PDT. Mengenai rekomendasi keempatnya, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Sosial Ekonomi. Langkah-langkah yang patut diambil jelasnya adalah Join Market Place Center Masyarakat Perbatasan, memberdayakan dan memfungsikan Kantor Bea Dan Cukai dan Pendirian Kantor Pelayanan Jasa Keuangan. “Pergerakan uang diperbatasan hasil penelitian kami luar biasa,” sebut dia. Inti dari pembangunan tersebut ingat Jawahir adalah bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat perbatasan. Penghormatan terhadap hak-hak adat ungkap dia menjadi faktor kunci. “Karena banyak isu permasalahan yang berkembang dikarenakan hal tersebut, tidak adanya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal disana,” ingat dia.
Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid dalam sambutannya mengatakan masukan tersebut akan dijadikan salah satu arahan agar pembangunan perbatasan lancar dan sesuai tujuan yang hendak dicapai. Diungkapkannya, memang perlu memperhatikan nilai kerarifan lokal setempat. “Kita sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan mengenai pembangunan perbatasan kabupaten sambas ini,” ujarnya.
Sumber: http://infosambas.wordpress.com/2008/11/16/4-rekomendasi-pembangunan-perbatasan/ ,
Jawahir Thontowi 